KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Semangat membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, informatif, dan akuntabel kembali ditegaskan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (20/5/2026).
Kegiatan yang diikuti berbagai badan publik se-Bangka Belitung tersebut dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
MONEV KIP 2026 dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Pj Sekda Babel menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Babel yang terus konsisten mendorong budaya keterbukaan informasi di daerah.
Ia menilai keterbukaan informasi bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mendasar dalam menciptakan pemerintahan modern yang dipercaya masyarakat.
“Di era digital saat ini masyarakat semakin kritis dan menuntut pelayanan informasi yang cepat, transparan, relevan, dan mudah diakses. Karena itu seluruh badan publik harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan budaya keterbukaan informasi,” tegasnya.
Menurutnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi bukan hanya menjadi ajang penilaian tahunan, tetapi juga instrumen penting untuk mengukur kualitas pelayanan informasi publik pada setiap badan publik.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, BUMD, hingga lembaga lainnya dapat terus melakukan pembenahan sistem layanan informasi agar lebih profesional, terbuka, dan akuntabel.
Pj Sekda juga menekankan bahwa keterbukaan informasi publik memiliki peran besar dalam menciptakan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.
Transparansi dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Babel, Ita Rosita, mengatakan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan KI terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Bangka Belitung.
Menurutnya, MONEV KIP 2026 harus dimaknai sebagai dorongan bagi badan publik untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, informatif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
“MONEV bukan sekadar penilaian administrasi, tetapi instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Ita Rosita.
Ia berharap seluruh badan publik menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum evaluasi sekaligus pembenahan layanan informasi publik agar semakin optimal di tengah perkembangan era digital.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik serta tata cara registrasi melalui aplikasi E-Monev.
Sesi materi dipaparkan oleh Martono, S.TP., C.Med selaku narasumber bersama Abrillioga, S.H., M.H yang bertindak sebagai moderator.
Suasana diskusi berlangsung dinamis dan interaktif. Para peserta, baik yang hadir secara langsung maupun daring, tampak aktif mengajukan pertanyaan terkait mekanisme pelaksanaan MONEV serta penerapan keterbukaan informasi publik di masing-masing instansi.
Melalui kegiatan ini, Komisi Informasi Babel bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap budaya keterbukaan informasi semakin kuat dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan, responsif, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat. (M Taufik/KBO Babel)
