KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT) — Dugaan adanya praktik “cantingan” atau pungutan tertentu dari aktivitas sejumlah ponton di perairan Tembelok-Keranggan, Kabupaten Bangka Barat, mulai menjadi perhatian masyarakat. Selasa (29/9/2026)
Informasi yang diterima media menyebut adanya nama berinisial KJ yang dikaitkan dengan koordinasi sejumlah ponton di kawasan tersebut. Dalam informasi yang sama, terdapat pula dugaan mengenai adanya uang yang disebut digunakan untuk kepentingan koordinasi aktivitas ponton.
Namun, informasi tersebut hingga kini belum terverifikasi secara independen. Karena itu, muncul pertanyaan yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut, yakni terkait mekanisme koordinasi yang disebut berlangsung di kawasan tersebut dan siapa pihak yang sebenarnya menerima atau mengelola uang yang disebut sebagai “cantingan”.
Pertanyaan mengenai dugaan aliran uang tersebut dinilai penting untuk dijawab agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak berhenti sebagai isu tanpa kejelasan.
Apalagi, kawasan perairan Tembelok-Keranggan sebelumnya telah beberapa kali menjadi perhatian aparat terkait aktivitas pertambangan timah. Sejumlah kegiatan patroli, penertiban maupun imbauan disebut telah dilakukan di kawasan tersebut.
Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai keberadaan dan aktivitas ponton, tetapi juga kejelasan mengenai bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung, siapa yang melakukan koordinasi, serta apakah seluruh kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jika benar terdapat pungutan atau uang koordinasi sebagaimana disebut dalam informasi yang diterima media, penelusuran perlu dilakukan berdasarkan bukti dan keterangan para pihak. Pemeriksaan dapat mencakup siapa yang mengumpulkan uang, untuk tujuan apa uang tersebut digunakan, serta kepada siapa uang tersebut akhirnya diserahkan.
Penelusuran juga penting untuk membedakan antara biaya operasional yang sah, bentuk koordinasi antarpekerja atau pemilik ponton, dengan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
Nama KJ yang disebut dalam informasi tersebut juga perlu mendapatkan ruang untuk memberikan klarifikasi. Hal itu penting untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar memiliki peran dalam koordinasi ponton dan pengambilan uang sebagaimana disebutkan, atau justru namanya dicatut oleh pihak lain.
Klarifikasi dari KJ juga diperlukan agar pemberitaan tidak membangun kesimpulan sepihak berdasarkan informasi yang belum diuji kebenarannya.
Di sisi lain, dugaan adanya aliran uang juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain. Namun, dugaan tersebut tidak dapat diarahkan kepada individu atau institusi tertentu tanpa adanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Termasuk apabila terdapat informasi yang mengaitkan uang tersebut dengan aparat, hal itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan keterangan resmi. Tidak tepat menyimpulkan adanya penerimaan uang oleh aparat hanya berdasarkan informasi atau isu yang beredar.
Karena itu, apabila aparat penegak hukum memperoleh informasi mengenai dugaan aliran dana tersebut, penelusuran dapat dilakukan secara profesional dengan memeriksa pihak-pihak yang disebut, aliran transaksi apabila tersedia, serta keterangan para pemilik atau pengelola ponton.
Persoalan di Tembelok-Keranggan pada akhirnya bukan hanya mengenai keberadaan ponton di kawasan perairan tersebut. Jika informasi mengenai “cantingan” benar adanya, maka terdapat aspek lain yang perlu diperjelas, mulai dari pola koordinasi, pihak yang mengatur kegiatan, dasar pungutan, hingga penggunaan uang yang dikumpulkan.
Penelusuran juga diperlukan untuk mengetahui apakah dugaan tersebut berkaitan dengan aktivitas pertambangan tanpa izin atau justru merupakan persoalan lain yang berdiri sendiri.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya meminta keterangan dari Satpolair Polres Bangka Barat terkait informasi dugaan pengondisian ponton dan “cantingan” di perairan Tembelok-Keranggan. Konfirmasi tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah aparat telah menerima informasi serupa dan apakah terdapat langkah penyelidikan atau pemeriksaan yang dilakukan.
Media juga masih berupaya memperoleh tanggapan dari KJ terkait informasi yang menyebut dirinya memiliki peran dalam koordinasi ponton serta dugaan pengambilan “cantingan”.
Keterangan dari aparat dan pihak yang disebut menjadi penting agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat diuji berdasarkan fakta, bukan sekadar dugaan. Dengan demikian, apabila memang terdapat pelanggaran hukum, pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan, sementara pihak yang tidak terlibat tidak dirugikan oleh informasi yang belum terbukti. (KBO Babel)
