KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Kepolisian Sektor (Polsek) Bukit Intan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan menggelar razia di dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di wilayah hukumnya, Jumat (17/7/2026). Sabtu (18/7/2026)
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai respons atas antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Pangkalpinang dalam beberapa hari terakhir. Polisi ingin memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan serta mencegah adanya praktik penyalahgunaan yang berpotensi menyebabkan kelangkaan pasokan.
Dalam razia tersebut, petugas memfokuskan pemeriksaan terhadap kendaraan roda empat yang mengisi BBM subsidi. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari penggunaan barcode MyPertamina, identitas kendaraan, hingga kondisi fisik tangki yang dikhawatirkan telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah lebih besar.
Kapolsek Bukit Intan, AKP Epriansyah, mengatakan kegiatan pengawasan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Kapolresta Pangkalpinang dalam rangka menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak.
Menurutnya, antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU perlu mendapat perhatian serius karena dikhawatirkan tidak hanya dipicu tingginya kebutuhan masyarakat, tetapi juga adanya praktik penyalahgunaan oleh oknum tertentu.
“Antrean panjang di sejumlah SPBU menjadi perhatian kami. Oleh karena itu kami turun langsung melakukan pengawasan agar distribusi BBM subsidi berjalan tertib dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah,” kata Epriansyah.
Dalam pelaksanaan razia, petugas melakukan pemeriksaan terhadap barcode MyPertamina yang digunakan setiap kendaraan saat melakukan pengisian BBM subsidi.
Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan data kendaraan yang datang ke SPBU dengan barcode yang digunakan. Langkah tersebut bertujuan mengantisipasi penggunaan lebih dari satu barcode atau barcode yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan.
Menurut Epriansyah, penggunaan barcode ganda menjadi salah satu modus yang kerap digunakan untuk memperoleh BBM subsidi melebihi kuota yang telah ditentukan pemerintah.
Karena itu, pemeriksaan dilakukan secara teliti guna memastikan setiap kendaraan hanya melakukan pengisian sesuai hak dan kuota yang diberikan.
Selain memeriksa barcode, polisi juga melakukan pengecekan fisik terhadap kendaraan yang dianggap mencurigakan.
Pemeriksaan difokuskan pada kondisi tangki BBM untuk memastikan tidak ada modifikasi yang bertujuan memperbesar kapasitas penyimpanan bahan bakar.
Kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi dinilai berpotensi digunakan untuk membeli BBM subsidi dalam jumlah besar sebelum dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Praktik tersebut tidak hanya merugikan negara karena subsidi tidak tepat sasaran, tetapi juga dapat menyebabkan masyarakat lain kesulitan memperoleh BBM akibat stok yang cepat habis.
“Kami juga melakukan pengecekan fisik terhadap tangki kendaraan. Jika ditemukan adanya tangki yang telah dimodifikasi atau kapasitasnya melebihi spesifikasi pabrikan, tentu akan menjadi perhatian kami karena berpotensi digunakan untuk penyalahgunaan BBM subsidi,” ujarnya.
Epriansyah menegaskan pengawasan tersebut merupakan langkah preventif untuk memastikan subsidi energi yang diberikan pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Ia mengatakan kepolisian tidak akan ragu mengambil tindakan apabila menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum dalam proses penyaluran maupun pembelian BBM subsidi.
“Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan, baik melalui barcode ganda, penggunaan identitas yang tidak sesuai maupun tangki modifikasi, tentu akan kami proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Selain melakukan pemeriksaan, personel Polsek Bukit Intan juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang sedang mengantre di SPBU.
Petugas mengingatkan agar masyarakat menggunakan barcode sesuai kendaraan yang terdaftar serta tidak meminjamkan identitas kepada pihak lain untuk memperoleh BBM subsidi.
Masyarakat juga diimbau tidak melakukan modifikasi tangki kendaraan ataupun membeli BBM subsidi secara berlebihan karena tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan umum.
Menurut Epriansyah, kepatuhan masyarakat terhadap aturan menjadi faktor penting agar distribusi BBM bersubsidi tetap berjalan lancar dan tidak menimbulkan antrean panjang di SPBU.
Ia menambahkan pengawasan di SPBU akan terus dilakukan secara berkala, terutama ketika terjadi peningkatan aktivitas pembelian BBM maupun muncul laporan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan.
Langkah tersebut juga merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mendukung kebijakan pemerintah mengenai penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.
“Kegiatan ini akan terus kami lakukan secara rutin. Kami ingin memastikan distribusi BBM subsidi berjalan tertib, adil, dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” katanya.
Di sisi lain, kepolisian juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi.
Apabila menemukan dugaan penyalahgunaan, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada aparat kepolisian agar dapat segera dilakukan pemeriksaan dan penindakan.
Dengan adanya sinergi antara aparat penegak hukum, pengelola SPBU, PT Pertamina, serta masyarakat, diharapkan praktik penyalahgunaan BBM subsidi dapat diminimalkan.
Polsek Bukit Intan berharap pengawasan yang dilakukan mampu menjaga stabilitas distribusi BBM bersubsidi di Kota Pangkalpinang, mengurangi antrean kendaraan di SPBU, serta memastikan subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Melalui pengawasan yang berkelanjutan, kepolisian juga berharap tercipta kepatuhan terhadap aturan distribusi BBM sehingga potensi penimbunan maupun penyalahgunaan dapat dicegah sejak dini. Dengan demikian, ketersediaan BBM bersubsidi di wilayah Pangkalpinang tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal. (Sumber : babelpos.id, Editor : KBO Babel)
