KBOBABEL.COM (Bangka Belitung) – Pemprov Bangka Belitung (Babel) tengah menghadapi ancaman defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk mempertimbangkan langkah efisiensi, termasuk rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Senin (5/5/2025)
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Fery Afrianto, mengungkapkan bahwa potensi defisit APBD tahun 2025 mencapai Rp273 miliar.
“Defisit ini juga disumbang dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dana alokasi umum (DAU) Pemerintah Pusat yang mengalami pemotongan sekitar Rp49 miliar, yang sebelumnya mendapat Rp163 miliar, kini hanya mendapat Rp114 miliar,” jelas Fery.
Selain berkurangnya alokasi DAU, defisit APBD juga dipengaruhi oleh SILPA yang muncul di awal tahun.
“Kita masih harus mengencangkan ikat pinggang dan TAPD memberikan beberapa alternatif dalam menghadapi efisiensi tahap kedua demi menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerah, yang selanjutnya menyesuaikan dengan posisi pendapatan daerah untuk dibahas bersama DPRD,” tambahnya.
Dua Langkah Efisiensi
Untuk mengatasi defisit, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengusulkan dua langkah utama efisiensi. Pertama, pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen dari total anggaran perjalanan dinas yang dialokasikan sebesar Rp70 miliar.
“Jika dirata-ratakan tiap perangkat daerah, hanya akan menerima Rp1,1 miliar per tahun. Nominal tersebut masih akan dilakukan penyesuaian, dalam skala prioritas,” ungkap Fery.
Kedua, rencana pemotongan TPP ASN berdasarkan jenjang jabatan struktural. Penyesuaian ini meliputi eselon 2 sebesar 40 persen, eselon 3 sebesar 35 persen, dan eselon 4 serta staf sebesar 30 persen.
“Dengan pemotongan TPP ini diproyeksikan akan memberikan efisiensi sekitar Rp85 miliar. Efisiensi juga akan dilakukan pada sektor lainnya,” ujarnya.
Fokus pada Prioritas Utama
Meski dilakukan langkah efisiensi, Pemprov Babel memastikan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Dana yang berhasil dihemat melalui efisiensi akan dialokasikan pada sejumlah program prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Fery menjelaskan bahwa salah satu fokus penganggaran adalah pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat sebesar Rp10 miliar serta pemeliharaan berkala jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp15 miliar.
“Fokus efisiensi yang sudah kita lakukan akan kita alokasikan untuk belanja yang prioritas sebagaimana arahan pemerintah pusat seperti bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Ada kegiatan yang harus ditahan, dikurangi, sehingga balance, seimbang antara pendapatan dan belanja kita,” jelasnya.
Dengan situasi ini, Pemprov Babel berharap dapat menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerah tanpa mengorbankan kebutuhan utama masyarakat. Sementara itu, pembahasan lebih lanjut terkait langkah efisiensi akan dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel. (Sumber: Bangka Pos, Editor: KBO Babel)
