KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Jajaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendatangi Kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta, Senin (25/5/2026), untuk menyampaikan langsung keresahan para petani kelapa sawit yang terdampak penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS). Selasa (26/5/2026)
Kedatangan para wakil rakyat dari Negeri Serumpun Sebalai itu dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya bersama Wakil Ketua DPRD Edi Iskandar. Turut hadir sejumlah anggota DPRD Babel lainnya, yakni Mehoa, Sardi, Himma Olivia, Musani, dan Johan Virgio.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Babel mempertanyakan dampak kebijakan pemerintah pusat terkait tata niaga ekspor Crude Palm Oil (CPO) satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebagaimana diumumkan Presiden RI Prabowo Subianto pada 21 Mei 2026 lalu.
Rombongan DPRD Babel diterima langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Ojak Simon.
Pertemuan berlangsung dalam suasana serius karena para legislator Babel menyampaikan kondisi nyata yang sedang dialami petani sawit di daerah. Mereka menilai pengumuman kebijakan ekspor satu pintu telah memicu reaksi cepat dari sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang kemudian berdampak pada anjloknya harga TBS di tingkat petani.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan, para petani sawit saat ini menghadapi situasi yang sangat berat. Penurunan harga TBS yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dinilai sangat merugikan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan sawit.
“Kami datang ke Kementerian Perdagangan untuk menyampaikan langsung aspirasi dan jeritan petani sawit di Bangka Belitung. Setelah kebijakan ekspor satu pintu diumumkan, harga TBS langsung turun drastis di lapangan,” ujar Didit.
Menurut Didit, kondisi tersebut membuat petani semakin tertekan karena penurunan harga terjadi cukup signifikan. Ia menyebut harga TBS di sejumlah wilayah di Babel turun rata-rata hingga Rp1.000 per kilogram.
“Pabrik kelapa sawit terlalu cepat bereaksi negatif terhadap kebijakan yang sebenarnya belum diberlakukan sekarang. Dampaknya, petani yang menjadi korban karena harga sawit langsung jatuh,” katanya.
Didit menjelaskan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak Kementerian Perdagangan, kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia sejatinya belum diterapkan dalam waktu dekat.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI, Ojak Simon, kata Didit, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut baru akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027.
“Saat ini pemerintah pusat masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha sawit. Jadi belum berlaku sekarang,” jelas Didit menirukan penjelasan pihak Kemendag.
Meski demikian, menurut DPRD Babel, informasi mengenai kebijakan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha PKS. Akibatnya, sejumlah perusahaan langsung melakukan penyesuaian harga pembelian TBS dari petani.
Kondisi itu membuat petani sawit di Bangka Belitung semakin terpukul. Selain menghadapi harga jual hasil panen yang menurun, mereka juga harus menanggung tingginya biaya produksi, terutama harga pupuk non-subsidi yang terus mengalami kenaikan.
“Petani sekarang benar-benar menjerit. Harga pupuk mahal, biaya perawatan kebun tinggi, tapi harga sawit justru turun tajam. Ini sangat memberatkan masyarakat,” tegas Didit.
Ia menilai pemerintah pusat perlu segera mengambil langkah konkret untuk menenangkan situasi di lapangan. DPRD Babel meminta agar pemerintah pusat memberikan kepastian kepada pelaku usaha sehingga tidak terjadi spekulasi yang merugikan petani.
Selain itu, DPRD Babel juga mendesak adanya intervensi terhadap pengusaha PKS agar tidak mengambil keputusan sepihak yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
“Kami berharap pemerintah pusat segera mengambil tindakan tegas dan memberikan regulasi yang jelas. Jangan sampai pengusaha seenaknya memainkan harga dengan alasan kebijakan yang bahkan belum berlaku,” ujarnya.
Didit menegaskan bahwa sektor perkebunan sawit merupakan salah satu sumber penghidupan utama masyarakat Bangka Belitung. Karena itu, stabilitas harga TBS sangat penting untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Menurutnya, jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, dampaknya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga akan memengaruhi perputaran ekonomi daerah secara keseluruhan.
“Kami memohon agar pemerintah pusat lebih bijak dalam menyikapi persoalan ini. Kebijakan yang sebenarnya bertujuan baik untuk masa depan jangan sampai justru mematikan penghidupan petani hari ini,” kata Didit.
DPRD Babel berharap hasil pertemuan dengan Kementerian Perdagangan RI dapat menjadi langkah awal untuk mencari solusi terbaik bagi para petani sawit. Mereka juga meminta pemerintah pusat terus melibatkan daerah dalam setiap proses sosialisasi maupun implementasi kebijakan strategis nasional, khususnya yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Dengan adanya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, DPRD Babel berharap keresahan petani sawit dapat segera teratasi dan harga TBS kembali stabil sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. (Juli Ramadhani/KBO Babel)
