KBOBABEL.COM (BANGKA BELITUNG) — Polemik yang melibatkan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, dalam kasus utang-piutang pribadi yang kini tengah bergulir di pengadilan kembali menjadi perhatian publik. Sorotan terhadap sikap Hellyana muncul setelah dirinya dinilai mencoba menarik persoalan pribadinya ke ranah publik dengan menyeret sejumlah nama pejabat, termasuk Gubernur Babel, dalam pernyataannya. Kamis (13/11/2025)
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menyampaikan pandangannya bahwa tindakan Hellyana dinilai tidak etis dan tidak mencerminkan sikap kenegarawanan yang semestinya dimiliki seorang pemimpin.
“Saya pikir apa yang dilakukan oleh Ibu Hellyana yang berupaya menyelesaikan persoalan hukum yang beliau hadapi dengan cara bermain wacana di ruang publik, termasuk menyeret nama Gubernur, merupakan sikap yang kurang etis dan jauh dari sikap seorang negarawan,” ujar Eddy Iskandar kepada awak media, Rabu (12/11/2025).
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, kasus hukum yang tengah dihadapi Hellyana adalah persoalan pribadi yang tidak berkaitan sama sekali dengan tugas pemerintahan. Ia menegaskan bahwa permasalahan tersebut telah terjadi jauh sebelum Hellyana menjabat sebagai Wakil Gubernur Babel.
“Persoalan hukum yang terjadi pada Ibu Hellyana itu sudah ada sebelum beliau mencalonkan diri menjadi wakil kepala daerah. Jadi, ini murni persoalan pribadi, tidak ada hubungannya dengan jabatan atau dengan Gubernur,” tambahnya.
Eddy Iskandar juga menilai langkah Hellyana yang membawa isu ini ke ranah publik justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas sosial masyarakat. Ia menilai bahwa penggiringan isu hingga seolah-olah menjadi persoalan antara masyarakat Bangka dan Belitung merupakan langkah yang tidak bijak dan berpotensi menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.
“Tentu sangat tidak baik bila kemudian persoalan ini digiring menjadi hal yang politis dan rentan terhadap pertentangan sosial. Masyarakat bisa melihat bagaimana dibuat seolah-olah terjadi pertentangan antara orang Bangka dan Belitung, lalu masuk ke persoalan budaya yang mengikutsertakan tokoh budaya masyarakat (dukun) Belitung,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eddy menyoroti penggunaan simbol-simbol keagamaan maupun atribut pemerintahan dalam penyelesaian kasus pribadi. Ia menyebut tindakan semacam itu bisa mencederai marwah institusi pemerintahan dan merusak kepercayaan publik terhadap pejabat daerah.
“Kalau kemudian simbol keagamaan atau atribut pemerintahan ikut dipakai dalam menyelesaikan persoalan pribadi, tentu itu sangat disayangkan. Pemimpin harus bisa membedakan antara urusan pribadi dan kepentingan publik,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa seorang pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga suasana kondusif dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Menurutnya, seorang pemimpin yang baik semestinya lebih mengutamakan keharmonisan sosial daripada mencari simpati publik melalui kontroversi.
“Seorang pemimpin yang baik pasti sangat paham bagaimana menjaga suasana kondusif jauh lebih utama dari kepentingan pribadi,” pungkas Eddy Iskandar.
Sebelumnya, kasus utang-piutang yang melibatkan Hellyana telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Kasus tersebut bermula dari adanya dugaan wanprestasi antara Hellyana dan pihak pelapor terkait sejumlah dana yang belum diselesaikan.
Namun, dalam beberapa pernyataannya kepada media, Hellyana menyinggung adanya pihak-pihak tertentu yang dianggap ikut berperan dalam kasusnya, termasuk menyebut nama Gubernur Babel. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai tanggapan dari kalangan politik dan masyarakat yang menilai tindakan tersebut tidak tepat.
Sejumlah pengamat politik daerah juga menilai bahwa langkah Hellyana membuka wacana di ruang publik justru dapat memperkeruh situasi politik di Babel, apalagi menjelang tahun politik 2025. Mereka berharap agar pejabat publik tetap mengedepankan etika dan profesionalitas dalam menghadapi persoalan hukum, tanpa menyeret institusi pemerintahan ke dalam konflik pribadi.
Dengan kondisi politik dan sosial yang tengah sensitif, Eddy Iskandar berharap agar seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Babel dapat menahan diri dan fokus pada tugas pokok pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan sangat bergantung pada sikap dan keteladanan para pemimpinnya.
“Bangka Belitung ini daerah yang damai, masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Jangan sampai persoalan pribadi justru mengorbankan keharmonisan yang sudah terjaga baik selama ini,” tutup Eddy. (Sumber : Trend Berita, Editor : KBO Babel)
