KBOBABEL.COM (Jakarta) – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan pentingnya pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Kamis (12/2/2026)
Hal tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam Kick-off Forum Nuclear Energy Awareness for Indonesia’s Low-carbon Future yang diselenggarakan oleh PLN bekerja sama dengan Tony Blair Institute dan Ecanid di Kantor Pusat PLN, Rabu (11/2/2026).
Menurut Eddy, kebijakan dan implementasi program energi nasional harus berpijak pada konsep ketahanan energi atau energy resilience, yakni kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri, berkelanjutan, dan tahan terhadap guncangan global.
“Seluruh kebijakan dan implementasi program energi nasional harus diarahkan pada kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap mempertimbangkan komitmen dekarbonisasi menuju net zero emission pada 2060 atau lebih awal,” ujar Eddy dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).
Ia menyoroti adanya paradoks yang dihadapi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya energi, baik fosil maupun terbarukan. Namun di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan impor energi tertentu serta kerentanan terhadap fluktuasi harga dan pasokan global.
Kondisi tersebut, kata Eddy, menuntut pemerintah untuk merancang transisi energi yang adaptif dan realistis. Program transisi energi tidak hanya berbicara tentang pengurangan emisi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kemampuan teknologi, keberlanjutan, dan keandalan pasokan energi.
Dalam konteks tersebut, ia menilai energi nuklir merupakan salah satu opsi strategis yang layak dipertimbangkan. Selain memiliki kapasitas pembangkitan besar, nuklir juga dikenal sebagai sumber energi rendah emisi karbon dan relatif stabil dibandingkan energi terbarukan intermiten seperti surya dan angin.
“Pengembangan energi nuklir adalah salah satu pilihan sumber energi yang bersih dan handal untuk mewujudkan ketahanan energi nasional,” tegasnya.
Rencana pengembangan nuklir di Indonesia sendiri telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mencanangkan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada 2032 dan 2034 dengan total kapasitas awal 500 megawatt (MW). Kapasitas ini diproyeksikan meningkat secara signifikan menjadi 7 gigawatt (GW) pada 2040.
Namun demikian, Eddy mengingatkan bahwa rencana besar tersebut memerlukan perencanaan matang dan kerangka regulasi yang ketat, terutama dari aspek keamanan dan keselamatan. Ia menekankan bahwa energi nuklir memang memiliki densitas energi tinggi dan mampu menghasilkan listrik dalam skala besar, tetapi juga membawa tantangan kompleks.
Beberapa tantangan yang disoroti antara lain kebutuhan pembiayaan yang signifikan, risiko pembengkakan biaya (cost overrun), kesiapan teknologi dengan standar keselamatan tinggi, serta pengelolaan limbah radioaktif dalam jangka panjang.
“Energi nuklir memang kapasitas energinya besar dan densitas energinya tinggi, namun di saat yang sama juga menghadirkan tantangan besar, mulai dari kebutuhan pembiayaan yang signifikan, risiko cost overrun, kesiapan teknologi dengan standar keselamatan ketat, hingga pengelolaan limbah radioaktif,” jelas Eddy.
Selain faktor teknis dan ekonomi, ia juga menyinggung pentingnya mempertimbangkan dinamika geopolitik global. Menurutnya, isu negosiasi tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta meningkatnya tensi antar kekuatan besar dunia, turut memengaruhi pilihan teknologi dan mitra strategis dalam pembangunan PLTN.
“Di tengah meningkatnya tensi antar kekuatan besar dan dinamika perdagangan global, Indonesia harus cermat dalam menentukan mitra dan teknologi yang akan digunakan, demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional,” ujarnya.
Eddy menambahkan, pertumbuhan kebutuhan listrik nasional saat ini melampaui pertumbuhan energi primer. Hal ini menunjukkan adanya tekanan yang semakin besar terhadap sistem ketenagalistrikan nasional. Di saat yang sama, Indonesia juga harus bersaing secara global dalam memperebutkan teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, dan rantai pasok energi bersih.
Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memulai diskursus dan perencanaan yang komprehensif terkait pengembangan energi nuklir. Edukasi publik dan peningkatan kesadaran mengenai teknologi nuklir juga dinilai penting agar masyarakat memahami manfaat dan risikonya secara proporsional.
“Saya mengajak kita untuk memulai diskursus dan perencanaan yang baik guna memahami kebutuhan, kemampuan, dan kesempatan Indonesia membangun kapasitas energi nuklirnya. Ini sejalan dengan kebutuhan kita untuk mendapatkan sumber energi yang bersih dan handal,” katanya.
Ia meyakini bahwa ketahanan energi dan ketahanan iklim bukanlah dua agenda yang saling bertentangan, melainkan dapat dicapai secara bersamaan melalui kebijakan yang terukur dan berbasis data.
“Saya meyakini ketahanan energi dan ketahanan iklim bisa kita capai bersama-sama dalam rangka menciptakan pertumbuhan energi yang berkualitas,” pungkas Eddy Soeparno.
Forum yang digelar PLN bersama mitra internasional tersebut diharapkan menjadi titik awal penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menyiapkan fondasi kebijakan, regulasi, serta kesiapan teknologi menuju pemanfaatan energi nuklir sebagai bagian dari bauran energi nasional di masa depan. (Sumber : detiknews, Editor : KBO Babel)
