KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, menegaskan kehadiran Satuan Tugas (Satgas) Nanggala PT Timah tidak bertujuan menakut-nakuti masyarakat. Satgas ini, kata dia, semata-mata difokuskan untuk menjaga wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah serta memberantas praktik penyelundupan timah yang merugikan negara. Kamis (18/9/2025)
Penegasan ini disampaikan Gubernur Hidayat usai mencermati keresahan sebagian masyarakat terkait keberadaan Satgas Timah. Menurutnya, Satgas yang dibentuk PT Timah hanya berjumlah 60 orang dan fokus bekerja sesuai kewenangannya.
“Satgas timah itu tidak sampai ribuan orang, hanya 60 orang. Dia hanya menjaga IUP, dia wewenang dia di situ,” kata Hidayat, Rabu (17/9/2025).
Hidayat menjelaskan, masyarakat yang ingin bekerja di sektor timah tetap memiliki peluang dengan menjadi mitra resmi PT Timah. Mekanisme kemitraan tersebut dinilai sebagai jalan keluar agar aktivitas penambangan rakyat tidak dianggap ilegal selama hasil produksinya disalurkan ke PT Timah.
“Kalau ketemu si Herman misalnya, salah satu nama bekerja di IUP Timah, dia tidak punya izin, timahnya bawa ke PT Timah, dia urus mitranya, bukan ini ditangkap kecuali penyelundupan,” jelasnya.
Gubernur juga menyinggung soal rendahnya harga timah yang saat ini dirasakan masyarakat. Ia berharap PT Timah melalui direksinya dapat mempertimbangkan kembali harga timah agar lebih menguntungkan rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
“Kita harapkan Dirut PT Timah mempertimbangkan harga itu, karena ini sangat murah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hidayat menawarkan konsep “bapak angkat” sebagai solusi untuk membantu para penambang rakyat. Dalam konsep ini, pihak tertentu dapat bertindak sebagai penjamin yang membayar timah rakyat secara tunai, sementara PT Timah mencatatnya sebagai hutang. Dengan demikian, arus ekonomi masyarakat tetap terjaga.
“Bagaimana timah yang nambang hari ini bayar hari ini kan urusan negara, ada aturan maka perlu bapak angkat, yang bayar cash kepada rakyat, bapak angkat ini utang dari PT Timah, ini solusinya kenapa ribut. Bapak angkat ada, selama manusia masih ada di Bangka ini,” jelas Hidayat.
Di sisi lain, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa kehadiran Satgas Timah tidak berkaitan dengan razia tambang rakyat. Ia memastikan, tidak ada kegiatan penangkapan terhadap penambang kecil, melainkan hanya upaya pengumpulan data yang dibutuhkan pemerintah pusat.
“Sudah diklarifikasi oleh satgas pusat dan satgas PT Timah, bahwa tidak ada razia timah apapun ini clear. Tidak ada penangkapan, terhadap tambang-tambang rakyat,” ujar Didit.
Menurut Didit, Satgas Timah dari pusat hadir untuk melaksanakan instruksi Presiden dalam rangka menata kembali tata kelola pertimahan nasional agar lebih transparan, akuntabel, dan menguntungkan masyarakat serta negara.
“Hadirnya satgas dari Jakarta hanya untuk mendapatkan data yang diinginkan Presiden, untuk menata tata kelola timah yang lebih baik sehingga masyarakat dan negara diuntungkan,” tambahnya.
Keterangan Gubernur dan Ketua DPRD Babel ini diharapkan dapat menenangkan masyarakat yang sempat resah dengan isu razia timah. Pemerintah Provinsi menegaskan, keberadaan Satgas justru diarahkan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan, menekan praktik penyelundupan, serta memastikan keberlangsungan ekonomi rakyat yang menggantungkan hidup dari sektor timah.
Hidayat menutup keterangannya dengan menekankan bahwa kebijakan terkait timah harus ditempatkan pada posisi win-win solution, yakni memberikan keuntungan bagi negara sekaligus melindungi masyarakat.
“Satgas Timah hadir bukan untuk menakut-nakuti rakyat, tetapi untuk menjaga kepentingan negara dan masyarakat sekaligus. Semua pihak harus mendukung agar tata kelola timah semakin baik,” pungkasnya.
Dengan adanya kejelasan dari Gubernur dan DPRD Babel, masyarakat diharapkan tidak lagi termakan isu terkait razia atau penangkapan. Fokus utama Satgas Timah adalah menjaga aset negara, memberantas penyelundupan, sekaligus membuka peluang kemitraan bagi penambang rakyat dengan PT Timah. Langkah ini diyakini dapat mendukung pemulihan ekonomi daerah sekaligus menjaga stabilitas harga timah di pasar global. (Sumber : RRI, Editor : KBO Babel)
