KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Yogi Maulana resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan kode etik serta disiplin anggota dewan. Politisi Partai Gerindra itu menyebut jabatan tersebut sebagai amanah besar untuk menjaga integritas lembaga legislatif di tingkat provinsi. Selasa (24/2/2026)
Menurut Yogi, BK memiliki peran strategis sebagai pengawas internal yang memastikan setiap anggota DPRD menjalankan tugas sesuai aturan dan norma yang berlaku. Karena itu, ia menekankan pentingnya sikap tegas, objektif, dan independen dalam menangani setiap dugaan pelanggaran.
“Kehormatan dewan harus dijaga dengan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. BK tidak boleh tunduk pada kepentingan apa pun dan harus berdiri di atas aturan,” ujarnya di Pangkalpinang, Senin (23/2/2026).
Ia memastikan seluruh laporan dugaan pelanggaran etik akan diproses secara profesional dan transparan. Setiap aduan, kata Yogi, akan melalui mekanisme pemeriksaan yang jelas, mulai dari verifikasi awal hingga pengambilan keputusan sesuai tata beracara BK.
Sebagai langkah konkret, Yogi berencana memperketat pengawasan terhadap disiplin anggota dewan. Pengawasan tersebut mencakup tingkat kehadiran dalam rapat, kepatuhan terhadap tata tertib, perilaku di ruang publik, serta potensi konflik kepentingan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Menurutnya, disiplin anggota DPRD menjadi indikator penting kredibilitas lembaga di mata masyarakat. Ketidakhadiran tanpa alasan jelas atau tindakan yang merusak citra institusi harus ditangani secara serius agar tidak menurunkan kepercayaan publik.
Selain penegakan internal, BK juga akan membuka ruang komunikasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan. Kanal pengaduan tersebut diharapkan memudahkan publik melaporkan dugaan pelanggaran secara langsung, namun tetap bertanggung jawab dan disertai bukti yang memadai.
“BK harus menjadi jembatan antara masyarakat dan lembaga legislatif. Partisipasi publik penting untuk menjaga integritas wakil rakyat,” kata Yogi.
Ia menambahkan, transparansi dalam penanganan laporan akan menjadi prioritas agar masyarakat dapat memantau proses penegakan etik secara terbuka. Namun demikian, BK tetap menjaga asas praduga tak bersalah dan kerahasiaan informasi yang bersifat sensitif.
Yogi berharap dengan penguatan fungsi BK, kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Babel dapat meningkat. Ia optimistis lembaga legislatif akan semakin profesional, berintegritas, dan mampu menjalankan amanah rakyat secara optimal. (Sandy Batman/KBO Babel)
