KBOBABEL.COM (BANGKA SELATAN) — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai mempertimbangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menangani kerusakan Pelabuhan Penyeberangan Sadai yang hingga kini belum dapat kembali beroperasi secara normal. Rabu (23/9/2026)
Pelabuhan tersebut mengalami gangguan setelah movable bridge (MB) atau jembatan bergerak amblas pada Juni 2026. Kerusakan fasilitas tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas penyeberangan dan menyebabkan kapal yang sebelumnya melayani rute Sadai harus mencari lokasi operasional lain.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, Benny Supratama, mengatakan opsi KPBU mulai dipertimbangkan karena kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan saat ini belum mencukupi untuk membiayai rehabilitasi total Pelabuhan Sadai.
Menurut Benny, kebutuhan anggaran tidak hanya untuk memperbaiki movable bridge yang mengalami kerusakan. Pemerintah daerah menilai perlu dilakukan pemeriksaan dan penanganan menyeluruh terhadap konstruksi pelabuhan agar perbaikan yang dilakukan tidak bersifat sementara.
“Memang opsi yang sementara ini bisa dilakukan yakni kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Itu alternatif skema pembiayaan selain dari APBN, DAK, ataupun APBD provinsi maupun APBD kabupaten,” ujar Benny kepada Bangkapos.com, Rabu (23/9/2026).
Benny menjelaskan, Pemkab Bangka Selatan tidak ingin mengambil langkah dengan hanya memperbaiki MB tanpa memastikan kondisi bagian konstruksi lainnya. Apabila hanya satu fasilitas yang diperbaiki sementara terdapat bagian lain yang membutuhkan penanganan, persoalan di pelabuhan dikhawatirkan kembali muncul.
Karena itu, pemerintah daerah mengarahkan penanganan pada replacement atau penggantian fasilitas sekaligus rehabilitasi total Pelabuhan Penyeberangan Sadai.
Langkah tersebut membutuhkan pembiayaan yang relatif besar. Sementara itu, kondisi fiskal daerah dan kebijakan efisiensi anggaran membuat Pemkab Bangka Selatan belum memiliki ruang yang cukup untuk mengalokasikan anggaran bagi pekerjaan tersebut melalui APBD.
“Kalau hanya memperbaiki MB, kita khawatir bagian konstruksi lainnya juga mengalami kerusakan. Jadi yang kita pikirkan adalah penanganan secara keseluruhan,” jelas Benny.
Pemkab Bangka Selatan pun mulai mencari alternatif sumber pembiayaan, baik melalui pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun kerja sama dengan pihak badan usaha.
Koordinasi dengan pemerintah pusat telah dilakukan, termasuk dengan Bappenas dan Kementerian Perhubungan. Pemerintah daerah juga telah menyampaikan surat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait kondisi Pelabuhan Penyeberangan Sadai serta kebutuhan penanganannya.
Namun, berdasarkan koordinasi tersebut, saat ini belum tersedia program Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan transportasi perairan di Pelabuhan Sadai.
“Kita sudah berkoordinasi, cuma memang program di pusat belum ada, seperti DAK program untuk transportasi perairan maupun di Bappenas tidak ada,” tutur Benny.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Bangka Selatan harus mencari alternatif pembiayaan lain. Salah satu opsi yang mulai dijajaki adalah KPBU.
Dalam skema tersebut, pemerintah dapat bekerja sama dengan badan usaha untuk mendukung pembangunan, pengembangan, pengoperasian maupun pemeliharaan infrastruktur sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Benny mengatakan pemerintah daerah kini mencoba melihat kemungkinan merealisasikan skema tersebut dengan mencari badan usaha yang memiliki kemampuan dan ketertarikan untuk terlibat dalam penanganan Pelabuhan Sadai.
Namun, proses tersebut masih berada pada tahap penjajakan. Pemerintah daerah masih perlu memastikan bentuk kerja sama, kebutuhan investasi, pembagian peran, serta mekanisme pengelolaan pelabuhan apabila skema KPBU nantinya dapat direalisasikan.
Di sisi lain, kerusakan Pelabuhan Penyeberangan Sadai telah berdampak terhadap operasional KMP Gorare, kapal penyeberangan yang sebelumnya melayani rute Sadai.
Kapal yang mendapat subsidi dari pemerintah pusat tersebut sempat tetap berada di Sadai sambil menunggu kepastian mengenai perbaikan fasilitas pelabuhan. Namun, karena kondisi pelabuhan belum memungkinkan untuk mendukung kegiatan penyeberangan secara normal, KMP Gorare akhirnya berpindah dan mendapatkan rute baru di Pulau Belitung, tepatnya melalui Pelabuhan Tanjung Ru.
Benny mengatakan perubahan rute tersebut juga berkaitan dengan pertimbangan operasional kapal. KMP Gorare yang memperoleh subsidi pemerintah pusat tetap membutuhkan pelabuhan yang dapat digunakan agar kegiatan pelayaran dapat berjalan.
“Karena jika subsidi dan tidak beroperasi otomatis akan rugi, makanya KMP Gorare mencari pelabuhan yang bisa beroperasi, sebelumnya pelayaran dilakukan pada hari Senin dan Jumat,” katanya.
Perpindahan operasional KMP Gorare membuat pelayanan penyeberangan dari Sadai terhenti. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh terhadap konektivitas masyarakat, distribusi barang, serta mobilitas orang dan kendaraan dari wilayah Bangka Selatan menuju wilayah lainnya.
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bersama pihak legislatif juga terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan kondisi terkini Pelabuhan Sadai.
Pemerintah daerah berharap koordinasi tersebut dapat membuka peluang dukungan pembiayaan maupun kebijakan dari pemerintah pusat. Pada saat yang sama, komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga terus dilakukan untuk mencari kemungkinan dukungan sesuai kemampuan anggaran daerah.
Benny menegaskan Pemkab Bangka Selatan masih berupaya mencari solusi meskipun belum terdapat sumber pembiayaan yang dapat langsung digunakan untuk melakukan rehabilitasi.
Menurutnya, pemerintah daerah akan terus mengupayakan berbagai alternatif agar penanganan Pelabuhan Sadai dapat dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya memperbaiki fasilitas yang rusak saat ini.
“Karena APBD kita untuk saat ini belum bisa untuk perbaikan. Tapi setidaknya kita sudah berupaya berkoordinasi dan menyampaikan surat sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” pungkas Benny.
Pemkab Bangka Selatan kini menempatkan rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Sadai sebagai pekerjaan yang membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta kemungkinan keterlibatan badan usaha melalui skema KPBU menjadi sejumlah opsi yang sedang dijajaki.
Penanganan secara menyeluruh diharapkan dapat mengembalikan fungsi Pelabuhan Sadai sehingga pelayanan penyeberangan dapat kembali berjalan dan konektivitas masyarakat Bangka Selatan tidak terus terganggu. (Sumber : Bangkapos.com, Editor : KBO Babel)
