Pangkalpinang Jadi Wilayah Terbanyak Kasus Penipuan Digital, OJK Babel Ungkap 3.700 Laporan Masuk IASC

Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan data awal tahun yang masih berada di kisaran 3.000 laporan. Artinya, terdapat penambahan sekitar 700 laporan berdasarkan perbandingan kedua data tersebut. Kondisi ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar semakin waspada terhadap berbagai modus kejahatan digital yang terus berkembang.

Kepala OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eko Wijaya, mengatakan peningkatan laporan penipuan tersebut harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan OJK, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam menjaga keamanan transaksi keuangan.

“Padahal waktu awal tahun, data yang saya pegang itu sekitar 3.000 laporan. Berarti ada peningkatan sekitar 1.000 kasus yang harus kita waspadai bersama. Kuncinya bukan hanya di OJK, tetapi seluruh masyarakat harus paham dan teredukasi,” kata Eko belum lama ini.

Eko menjelaskan, mayoritas laporan yang diterima berkaitan dengan penipuan transaksi jual beli melalui platform online atau marketplace. Selain itu, penipuan dengan modus menyamar sebagai pihak lain melalui sambungan telepon atau fake call juga menjadi salah satu ancaman yang banyak dialami masyarakat.

Modus tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kepercayaan korban. Pelaku biasanya mengaku sebagai petugas instansi tertentu, pihak perbankan, maupun perwakilan lembaga resmi untuk mendapatkan informasi pribadi atau mengarahkan korban melakukan transaksi.

Menurut Eko, perkembangan teknologi membuat praktik penipuan semakin sulit dikenali. Pelaku mampu membangun komunikasi yang meyakinkan sehingga korban tidak menyadari sedang berhadapan dengan penipu.

Bahkan, kejahatan tersebut tidak hanya menyasar masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah atau kelompok tertentu. Siapa pun berpotensi menjadi korban apabila tidak berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi.

Ia mencontohkan pengalaman keluarganya yang hampir menjadi korban penipuan setelah dimintai data kartu tanda penduduk (KTP).

“Modus sekarang sangat canggih. Bahkan istri saya pun hampir jadi korban ketika dimintai data KTP. Memang penipu ini terlihat legal, tetapi kita harus berhenti sejenak dan kritis: untuk apa data KTP atau kode PIN kita diminta? Data pribadi bisa disalahgunakan untuk membuka rekening baru atau pinjaman online fiktif,” katanya.

Pangkalpinang Catat Laporan Tertinggi

Berdasarkan data Sebaran Penerimaan Laporan ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode November 2024 hingga 30 September 2026, total terdapat 3.700 laporan penipuan yang tersebar di tujuh kabupaten/kota.

Kota Pangkalpinang menempati posisi tertinggi dengan 1.189 laporan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa wilayah perkotaan masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat laporan penipuan digital paling besar di Babel.

Kabupaten Bangka berada di posisi kedua dengan 809 laporan. Selanjutnya, Kabupaten Belitung mencatat 481 laporan, disusul Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 405 laporan.

Sementara itu, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat masing-masing mencatat 307 laporan. Adapun Kabupaten Belitung Timur menjadi daerah dengan jumlah laporan paling sedikit, yakni 202 laporan.

Jika dilihat dari persebaran tersebut, laporan penipuan telah menjangkau seluruh wilayah Babel. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman kejahatan keuangan digital tidak hanya terjadi di pusat perkotaan, tetapi juga telah menyentuh masyarakat di tingkat kabupaten.

Belanja Online dan Fake Call Mendominasi

Dari berbagai modus penipuan yang dilaporkan kepada IASC, transaksi belanja online menjadi kategori tertinggi dengan 590 laporan.

Modus ini umumnya berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilakukan melalui platform digital. Korban dapat mengalami kerugian setelah melakukan pembayaran, tetapi barang yang dijanjikan tidak dikirim atau transaksi ternyata dilakukan melalui akun penjual palsu.

Posisi kedua ditempati penipuan dengan modus mengaku sebagai pihak lain atau fake call, sebanyak 318 laporan.

Selanjutnya, penipuan investasi tercatat sebanyak 196 laporan, penipuan penawaran kerja 159 laporan, dan penipuan melalui media sosial sebanyak 141 laporan.

Modus penipuan mendapatkan hadiah juga masih ditemukan dengan 139 laporan. Sementara itu, penipuan berbasis social engineering mencapai 97 laporan dan phishing sebanyak 70 laporan.

Selain itu, terdapat 47 laporan terkait penyebaran file APK melalui aplikasi WhatsApp serta 36 laporan penipuan pinjaman online fiktif.

Data tersebut memperlihatkan bahwa pelaku memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dan transaksi digital untuk menjangkau calon korban. Mulai dari penawaran barang murah, investasi dengan keuntungan menjanjikan, informasi hadiah, hingga pengiriman tautan dan file berbahaya.

OJK Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Data Pribadi

Menghadapi meningkatnya laporan penipuan, OJK Babel meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal.

Masyarakat diminta tidak sembarangan membagikan foto KTP, nomor identitas, PIN, maupun kode OTP kepada siapa pun. Informasi tersebut merupakan data sensitif yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk melakukan berbagai tindakan kejahatan keuangan.

Selain itu, masyarakat juga diminta tidak mudah mengunduh file atau aplikasi yang dikirim melalui pesan instan, terutama apabila berasal dari nomor yang tidak dikenal.

Eko mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan melalui saluran resmi OJK maupun Indonesia Anti-Scam Centre.

Pelaporan yang cepat diperlukan agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut, termasuk upaya pemblokiran rekening atau akun yang diduga digunakan pelaku.

Literasi Keuangan Harus Menjangkau Desa

Terpisah, Praktisi Keuangan sekaligus Certified Financial Planner, Elvi Diana, menilai peningkatan kasus penipuan digital harus diimbangi dengan pemerataan edukasi dan literasi keuangan.

Ia berharap OJK bersama industri perbankan serta lembaga keuangan lainnya lebih aktif melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat atau jemput bola.

Menurut Elvi, edukasi keuangan tidak seharusnya hanya terpusat di kawasan perkotaan. Masyarakat di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga desa juga perlu mendapatkan pendampingan agar mampu memahami perkembangan layanan keuangan digital.

Ia menilai masih terdapat masyarakat di daerah yang merasa enggan atau malu mendatangi bank karena keterbatasan pemahaman terhadap teknologi dan layanan keuangan.

“Masyarakat di daerah kerap merasa enggan atau malu untuk datang langsung ke bank karena keterbatasan pemahaman teknologi. Karena itu, pendampingan dan edukasi langsung ke lapangan sangat diperlukan agar perekonomian daerah dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Elvi menegaskan, peningkatan literasi keuangan harus menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang aman dan inklusif.

Dengan edukasi yang merata, masyarakat diharapkan tidak hanya mampu memanfaatkan kemudahan transaksi digital, tetapi juga memahami risiko serta cara melindungi diri dari berbagai bentuk penipuan.

Meningkatnya 3.700 laporan penipuan di Babel menjadi alarm bagi seluruh pihak. Pengawasan, edukasi, dan keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan harus berjalan beriringan agar ruang gerak pelaku penipuan digital semakin terbatas. (Sumber : RRI, Editor : KBO Babel)