Tujuh Nama Sempat Dinyatakan Terpilih, Seleksi KPID Babel Kini Diulang, Ada Apa?

Pelaksanaan seleksi ulang yang dilakukan DPRD Babel pada November 2026 memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama terkait kepastian hukum, transparansi, serta pertanggungjawaban terhadap proses seleksi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Sebanyak 21 calon anggota KPID Babel kembali mengikuti tahapan seleksi ulang. Jumlah tersebut mengacu pada peserta yang sebelumnya dinyatakan lolos berdasarkan Pengumuman DPRD Babel Nomor 500.12.3/1396/DPRD/2025 tertanggal 1 Oktober 2025.

Namun, jumlah peserta tersebut sempat berubah menjadi 36 orang melalui pengumuman dengan nomor yang sama tertanggal 3 November 2025.

Perubahan jumlah peserta dalam dua pengumuman bernomor identik itu kemudian menjadi salah satu persoalan yang disoroti dalam pemeriksaan Ombudsman.

Salah satu peserta seleksi, Muri Setiawan, mempertanyakan proses panjang seleksi KPID Babel yang hingga kini belum memberikan kepastian mengenai siapa yang akan ditetapkan sebagai komisioner periode 2025-2028.

Menurut Muri, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau Fit and Proper Test (FPT) pada akhir November 2025 sempat menjadi perhatian publik setelah sejumlah media daring memublikasikan tujuh nama calon yang disebut-sebut terpilih sebagai anggota KPID Babel.

Akan tetapi, setelah hampir satu tahun berlalu, hasil seleksi tersebut justru dibatalkan dan prosesnya kembali diulang.

“Ini kan lucu, saat uji kelayakan dan kepatutan akhir November 2025 lalu, sempat muncul di media online nama-nama tujuh orang yang terpilih sebagai komisioner KPID. Lalu, sampai detik ini setelah satu tahun, tidak ada kabar berita, tiba-tiba ada FPT ulang. Apa karena setelah diadukan ke Ombudsman, jadi seperti ini. Coba kalau tidak diadukan ke Ombudsman, berarti yang terpilih kemarin sudah dilantik,” ungkap Muri, Selasa (10/11/2026).

Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap tahapan seleksi lembaga publik, terlebih KPID merupakan lembaga independen yang memiliki tugas strategis dalam mengawasi penyelenggaraan penyiaran di daerah.

Menurutnya, seleksi komisioner tidak boleh hanya dipandang sebagai proses administratif yang dapat berubah tanpa penjelasan memadai. Setiap keputusan yang diambil harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta maupun masyarakat.

Muri berharap DPRD Babel memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan pengulangan seleksi, termasuk status hasil FPT yang telah dilaksanakan pada November 2025.

“Seleksi ini sudah berlangsung lebih dari setahun. Tentu kami sebagai peserta berharap ada kepastian, transparansi, dan penjelasan yang memadai mengenai setiap tahapan yang dilaksanakan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui alasan perubahan mekanisme seleksi dan pembatalan hasil sebelumnya.

“Publik berhak mengetahui mengapa uji publik kembali dilakukan, apa yang menjadi pertimbangan panitia, serta bagaimana hasil dari tahapan sebelumnya diperlakukan. Jangan sampai proses yang panjang justru menimbulkan ketidakpastian bagi peserta maupun masyarakat,” tegasnya.

Uji Publik Dibuka Selama Tiga Hari

Dalam rangkaian seleksi ulang tersebut, DPRD Babel membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan, masukan, informasi, maupun keberatan terhadap para calon anggota KPID.

Uji publik ulang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 November 2026.

Tahapan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap rekam jejak dan kelayakan para calon yang akan mengisi posisi komisioner KPID Babel.

Namun, Muri berharap pelaksanaan uji publik tidak sekadar menjadi formalitas dalam rangkaian seleksi. Menurutnya, keterbukaan harus diwujudkan melalui penjelasan mengenai dasar pelaksanaan seleksi ulang dan mekanisme penilaian yang digunakan.

Dengan demikian, seluruh peserta memperoleh perlakuan yang adil dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses penentuan komisioner dilakukan.

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi

Pengulangan seleksi KPID Babel tersebut bukan tanpa alasan. DPRD Babel melaksanakannya sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam pemeriksaannya, Ombudsman menemukan adanya maladministrasi dalam proses seleksi calon anggota KPID Babel tahun 2025.

Temuan tersebut tertuang dalam surat Nomor T/774/LM.44-08/0289.2025/XII/2025 yang ditandatangani pada 9 Desember 2025. Sementara itu, LHP Ombudsman yang menjadi dasar tindak lanjut DPRD Babel diterbitkan pada 19 Desember 2025.

Salah satu persoalan yang ditemukan adalah adanya dua pengumuman dengan nomor identik, yakni 500.12.3/1396/DPRD/2025, tetapi memiliki isi berbeda.

Pengumuman pertama tertanggal 1 Oktober 2025 menyatakan sebanyak 21 peserta dinyatakan lolos untuk mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan.

Namun, melalui pengumuman tertanggal 3 November 2025 dengan nomor yang sama, jumlah peserta berubah menjadi 36 orang.

Perbedaan tersebut menjadi persoalan administratif yang kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan Ombudsman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, proses seleksi dinilai tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga diperlukan tindakan korektif untuk memperbaiki tahapan seleksi.

DPRD Babel Cabut Hasil Seleksi 2025

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dan tindakan korektif Ombudsman, Ketua DPRD Babel melalui surat tertanggal 9 November 2026 menyatakan sejumlah keputusan dalam proses seleksi sebelumnya dicabut dan tidak lagi berlaku.

Ada dua keputusan utama yang dibatalkan.

Pertama, DPRD Babel mencabut Pengumuman Nomor 500.12.3/1396/DPRD/2025 tertanggal 1 Oktober 2025 tentang Uji Publik Calon Anggota KPID Babel Periode 2025-2028 serta pengumuman bernomor sama tertanggal 3 November 2025.

Kedua, DPRD Babel membatalkan Berita Acara Hasil Fit and Proper Test Calon Anggota KPID Babel Periode 2025-2028 Nomor 188.4/19/KOM-1/XI/2025 tertanggal 29 November 2025.

Dengan pencabutan tersebut, seluruh hasil penilaian, pemeringkatan, penetapan calon yang dinyatakan lulus, termasuk calon cadangan, tidak lagi dapat dijadikan dasar penetapan anggota KPID Babel periode 2025-2028.

DPRD Babel menyebut pencabutan keputusan tersebut sebagai tindakan korektif administratif untuk menindaklanjuti LHP Ombudsman serta hasil monitoring tindak lanjut tindakan korektif pada 5 November 2026.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Babel, Pahlevi Syahrun, juga membenarkan bahwa pengulangan FPT dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi KPID Babel tahun 2025 dinilai tidak sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

“Maka pihak Diskominfo Babel berdasarkan LHP tersebut meminta FPT diulang sesuai ketentuan regulasi,” jelas Pahlevi.

Transparansi DPRD Menjadi Sorotan

Pengulangan seleksi KPID Babel kini tidak hanya menyangkut persoalan administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap proses pemilihan pejabat lembaga independen.

DPRD Babel sebagai pihak yang melaksanakan tahapan seleksi diharapkan mampu memberikan penjelasan menyeluruh mengenai persoalan yang menyebabkan proses sebelumnya dibatalkan.

Terlebih, proses tersebut telah berjalan lebih dari satu tahun dan sempat memunculkan nama-nama calon komisioner yang disebut telah terpilih.

Kejelasan mengenai dasar pembatalan, mekanisme seleksi ulang, serta kepastian tahapan berikutnya menjadi hal penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Bagi para peserta, kepastian proses merupakan bagian dari prinsip keadilan. Sementara bagi masyarakat, transparansi diperlukan agar penentuan komisioner KPID benar-benar menghasilkan figur yang memiliki integritas, kompetensi, dan independensi.

Sorotan yang disampaikan Muri pun menjadi pengingat bahwa proses seleksi lembaga publik harus berjalan terbuka, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, publik menunggu DPRD Babel menuntaskan seleksi ulang tersebut secara transparan agar polemik yang telah berlangsung lebih dari satu tahun tidak kembali berlarut-larut. (Sumber : lintasbabel.inews.id, Editor : KBO Babel)