Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mengambil langkah dengan mengajukan permohonan bantuan pembangunan sumur bor kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pengajuan itu dilakukan melalui permintaan rekomendasi dan dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditujukan kepada Gubernur Babel melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Babel.
Langkah tersebut diharapkan menjadi solusi untuk membantu mengatasi kesulitan air bersih akibat kekeringan berkepanjangan sekaligus memperkuat ketersediaan sumber air bagi masyarakat.
Pangkalpinang Jadi Daerah Pertama Ajukan Bantuan
Plt Kepala Pelaksana Harian BPBD Bangka Belitung, Agus Afandi, membenarkan adanya permohonan bantuan pembangunan sumur bor yang diajukan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Menurutnya, hingga Jumat (23/10/2026), baru Kota Pangkalpinang yang secara resmi mengajukan permohonan bantuan tersebut kepada BNPB melalui pemerintah provinsi.
“Untuk saat ini baru Kota Pangkalpinang yang mengajukan pembangunan sumur bor ke BNPB. Kita berharap ini dapat menjadi perhatian pusat,” ujar Agus Afandi saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/10/2026).
Agus menjelaskan, pembangunan sumur bor diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif penyediaan air bersih, khususnya bagi masyarakat yang terdampak penurunan ketersediaan air selama musim kemarau.
Namun, mengenai jumlah sumur bor yang akan dibangun, pihaknya belum dapat memberikan kepastian.
Penentuan jumlah maupun kebutuhan pembangunan nantinya akan melalui proses mitigasi dan kajian teknis oleh BNPB.
“Jumlah belum tahu, nanti dimitigasi oleh BNPB. Karena sudah mengalami kekeringan luar biasa,” jelasnya.
BPBD Babel Siap Teruskan Permohonan ke BNPB
Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui BPBD menyatakan akan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneruskan surat pengajuan kepada pemerintah pusat.
Agus berharap BNPB dapat memberikan perhatian terhadap kondisi kekeringan yang sedang dihadapi masyarakat Pangkalpinang.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk membantu pemerintah daerah memperkuat upaya penanganan kekeringan, terutama dalam penyediaan sumber air bersih yang lebih berkelanjutan.
“Kami akan meneruskan surat ini ke BNPB meminta bantuannya terkait usaha dari Kota Pangkalpinang ini,” tegas Agus.
Meski demikian, realisasi pembangunan sumur bor masih bergantung pada hasil penilaian kebutuhan serta keputusan BNPB terhadap permohonan yang diajukan.
Kolong Kacang Pedang Mengering, Dasar Tanah Retak
Kondisi kekeringan di Pangkalpinang terlihat jelas di kawasan Kolong Retensi Kacang Pedang.
Berdasarkan kondisi pada Jumat (23/10/2026), sebagian besar area kolong yang sebelumnya terendam air kini berubah menjadi hamparan tanah kering.
Dasar kolong terlihat retak dan mengeras akibat berkurangnya volume air selama musim kemarau panjang.
Bahkan, sejumlah bagian yang sebelumnya merupakan kawasan perairan kini menyerupai lapangan terbuka dengan sebagian permukaannya mulai ditumbuhi rumput hijau.
Kondisi tersebut juga mengubah aktivitas masyarakat di sekitar kolong.
Pada sore hari, sejumlah anak terlihat memanfaatkan hamparan tanah yang mengering sebagai tempat bermain.
Sementara itu, sebagian warga masih melakukan aktivitas memancing dan memukat ikan di titik-titik yang masih menyisakan genangan air.
Pasokan Air Baku PDAM Turut Terdampak
Mengeringnya Kolong Retensi Kacang Pedang turut berdampak terhadap ketersediaan air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang.
Kolong yang selama ini dimanfaatkan sebagai salah satu sumber air baku tersebut kini tidak lagi dapat diandalkan sepenuhnya akibat penyusutan volume air.
Situasi ini menunjukkan pentingnya langkah antisipasi pemerintah dalam menjaga ketersediaan air bersih, terutama apabila musim kemarau terus berlangsung.
Pembangunan sumur bor yang diajukan Pemkot Pangkalpinang diharapkan dapat membantu menambah alternatif sumber air, meskipun pelaksanaannya tetap memerlukan kajian mengenai potensi air tanah dan kelayakan lokasi.
Selain pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber air secara berkelanjutan juga menjadi perhatian agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan serupa setiap musim kemarau.
Kini, Pemkot Pangkalpinang menunggu tindak lanjut pemerintah pusat melalui BNPB terhadap permohonan bantuan tersebut.
Keputusan BNPB menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan langkah penanganan kekeringan berikutnya, di tengah kondisi sumber air yang terus menyusut dan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang harus tetap terpenuhi. (Sumber : Bangkapos.com, Editor : KBO Babel)
