Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » KPK OTT Rektor Unsoed, Dugaan Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru Jadi Sorotan

KPK OTT Rektor Unsoed, Dugaan Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru Jadi Sorotan

  • account_circle sri rezeki
  • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
  • visibility 28
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dan sejumlah pihak kembali menyoroti persoalan integritas dalam pengelolaan perguruan tinggi negeri. Jum’at (21/8/2026)

Kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru tersebut menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Pemerintah menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dan praktik yang melanggar hukum tidak dapat ditoleransi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan keprihatinannya atas penangkapan Akhmad Sodiq bersama sejumlah pihak oleh KPK di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (20/8/2026).

“Kemdiktisaintek tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi,” kata Brian saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Menurut Brian, kementeriannya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Kemdiktisaintek juga siap memberikan informasi yang dibutuhkan apabila diperlukan dalam proses penegakan hukum.

Pemerintah, lanjut Brian, akan mencermati perkembangan perkara sebelum mengambil langkah kelembagaan terhadap Akhmad Sodiq maupun pihak lain yang terkait dengan Unsoed.

KPK Tangkap 15 Orang

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya membenarkan adanya OTT yang menjerat Akhmad Sodiq. Selain rektor Unsoed, KPK membawa 14 orang lainnya dalam penyelidikan tertutup yang dilakukan pada Kamis (20/8/2026).

Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk Purwokerto dan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dua orang lainnya diamankan di Jakarta.

Setyo mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan dan belum memberikan keterangan lengkap mengenai siapa saja yang telah dibawa ke Jakarta.

“Detail pihak yang dibawa ke Jakarta, saya belum update,” ujar Setyo.

KPK menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

Dalam operasi tersebut, penyidik juga menemukan dan menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.

Sesuai ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang ditangkap sebelum menentukan status hukum mereka.

Perkembangan selanjutnya akan menentukan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka dan bagaimana konstruksi perkara tersebut.

Aktivitas Akademik Diminta Tetap Berjalan

Meskipun pimpinan universitas terseret proses hukum, Brian meminta seluruh sivitas akademika Unsoed tidak menghentikan aktivitas akademik.

Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Brian menilai persoalan hukum yang menjerat sejumlah individu tidak boleh mengganggu fungsi utama perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan.

Menurutnya, integritas harus menjadi fondasi utama penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi hanya dapat dipertahankan melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

“Kasus seperti ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh perguruan tinggi untuk memperkuat pengawasan serta memastikan tidak ada ruang bagi praktik yang mencederai integritas dunia pendidikan,” tutur Brian.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin kasus dugaan korupsi di lingkungan Unsoed hanya dipandang sebagai persoalan individual. Kasus ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan di perguruan tinggi.

Bukan Pertama Kali Unsoed Terseret Kasus Korupsi

Kasus yang menimpa Akhmad Sodiq juga mengingatkan kembali pada perkara hukum yang pernah menjerat mantan Rektor Unsoed periode 2010-2014, Edy Yuwono.

Pada 2013, Edy terjerat perkara penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) PT Aneka Tambang (Antam).

Dalam perkara tersebut, Edy dinyatakan bersalah karena mengambil dana CSR dengan kerugian negara mencapai Rp2,1 miliar dari total dana sekitar Rp5,8 miliar yang diberikan untuk program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pertanian dan peternakan di lahan reklamasi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang kemudian menjatuhkan hukuman 2,5 tahun penjara kepada Edy.

Upaya banding yang dilakukan tidak mengubah keadaan. Pengadilan Tinggi Semarang justru memperberat hukuman Edy menjadi empat tahun penjara.

Catatan tersebut membuat perkara terbaru semakin mendapat perhatian karena kembali menyangkut pimpinan tertinggi Unsoed.

Jalur Mandiri Dinilai Rawan

Anggota Ombudsman RI periode 2021-2026, Indraza Marzuki Rais, mengatakan proses penerimaan mahasiswa baru, terutama melalui jalur mandiri, telah lama menjadi salah satu titik yang perlu mendapat perhatian serius dari sisi pengawasan.

Menurut Indraza, Ombudsman RI pernah menerima berbagai pengaduan melalui posko pengawasan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).

Ia menilai potensi persoalan semakin kompleks sejak penerapan status perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH) pada 2012.

Dengan status tersebut, perguruan tinggi memperoleh ruang pengelolaan yang lebih mandiri, termasuk dalam mencari dan mengelola sumber pendanaan di luar anggaran pemerintah.

Kemandirian tersebut pada satu sisi memberikan fleksibilitas kepada perguruan tinggi. Namun di sisi lain, menurut Indraza, perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memperketat regulasi penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri.

Salah satu langkah yang dinilai perlu dilakukan adalah menetapkan batas atas biaya masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri serta menyeragamkan standar proses seleksi.

“Jadi harus ada tim dan sistem pengawasan yang kuat karena mau dibuat biaya batas tertinggi bagaimanapun juga, uang di bawah meja-nya, kan, enggak pernah ketahuan,” kata Indraza.

Momentum Benahi Tata Kelola

OTT terhadap Rektor Unsoed menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap penerimaan mahasiswa baru harus dilakukan secara menyeluruh.

Sistem penerimaan tidak hanya membutuhkan aturan tertulis, tetapi juga mekanisme pengawasan yang mampu mendeteksi potensi penyalahgunaan sejak awal.

Transparansi biaya, mekanisme seleksi, dokumentasi keputusan, serta pengawasan terhadap pihak yang memiliki kewenangan menjadi bagian penting dalam menjaga proses penerimaan mahasiswa tetap bersih.

Di sisi lain, proses hukum terhadap Akhmad Sodiq dan pihak-pihak yang diamankan masih berjalan. Publik masih menunggu penjelasan KPK mengenai konstruksi perkara, pihak yang bertanggung jawab, serta barang bukti yang ditemukan.

Pemerintah juga dihadapkan pada tantangan untuk memastikan kasus tersebut tidak mengganggu kegiatan akademik di Unsoed.

Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh perguruan tinggi agar memperkuat tata kelola, terutama pada sektor yang memiliki risiko penyalahgunaan kewenangan.

Integritas pendidikan tinggi tidak hanya ditentukan oleh kualitas lulusan atau prestasi akademik, tetapi juga oleh kemampuan institusi menjaga proses pengambilan keputusan agar bebas dari praktik korupsi.

Dengan proses hukum yang berjalan transparan dan pembenahan sistem pengawasan yang serius, kasus tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri. (Sumber : Kompas.id, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: sri rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bebas Setelah 10 Bulan Ditahan, Ira Puspadewi Sampaikan Terima Kasih dan Harapan untuk Penegakan Hukum

    Bebas Setelah 10 Bulan Ditahan, Ira Puspadewi Sampaikan Terima Kasih dan Harapan untuk Penegakan Hukum

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 387
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, tidak kuasa menahan rasa harunya saat resmi menghirup udara bebas setelah hampir 10 bulan mendekam di Rumah Tahanan Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK). Pada Jumat (28/11/2025) siang, Ira keluar dari pintu rutan sambil berkali-kali membungkuk dan mengucapkan terima kasih […]

  • PT Timah Perbaiki Jalan Nelayan di Penyusuk, Akses Tambat Perahu Kini Lebih Lancar

    PT Timah Perbaiki Jalan Nelayan di Penyusuk, Akses Tambat Perahu Kini Lebih Lancar

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 448
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BANGKA) – PT Timah Tbk kembali menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir. Kali ini, perusahaan tambang timah tersebut membantu memperbaiki akses jalan yang menjadi jalur utama nelayan di kawasan Penyusuk, Kelurahan Ramadan Indah, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Senin (29/9/2025) Jalan tersebut selama ini menjadi sarana vital bagi warga, khususnya nelayan, dalam […]

  • Satgas Halilintar Sita 1.000 Kampil Pasir Timah Ilegal dari Gudang Kolektor AW di Belitung

    Satgas Halilintar Sita 1.000 Kampil Pasir Timah Ilegal dari Gudang Kolektor AW di Belitung

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 353
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BELITUNG) — Satgas PKH Halilintar kembali menunjukkan ketegasan dalam memberantas praktik pertambangan ilegal di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini, Satgas melakukan penggerebekan terhadap sebuah gudang penampungan timah ilegal di kawasan Kelapa Kerak, Dusun Asam Lubang, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Belitung, Rabu (22/10/2025). Kamis (23/10/2025) Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 1.000 […]

  • Gubernur Babel Dorong GTRA Lebih Aktif, Reforma Agraria Harus Berdampak ke Rakyat

    Gubernur Babel Dorong GTRA Lebih Aktif, Reforma Agraria Harus Berdampak ke Rakyat

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 261
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, menegaskan pentingnya optimalisasi peran kepala daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam memastikan penataan ruang dan pengelolaan lahan berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Optimalisasi Peran dan Fungsi Kepala Daerah sebagai Ketua GTRA, yang dirangkaikan dengan kunjungan kerja […]

  • Ichsan Tegaskan Klarifikasi Tim 04 Bohong, Siap Bersumpah di Atas Kitab Suci

    Ichsan Tegaskan Klarifikasi Tim 04 Bohong, Siap Bersumpah di Atas Kitab Suci

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 372
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) – Polemik dugaan politik uang pasangan calon nomor urut 4, Basit–Dede, semakin memanas. Ketua Partai Ummat Kota Pangkalpinang, Muhammad Ichsan Muttaqin, kembali menegaskan bahwa tidak ada istilah pemberian “uang transportasi” sebagaimana diklaim oleh Tim 04, Rabu 27/08/2025.  Menurut Ichsan, klarifikasi yang disampaikan Tim Pemenangan Basit–Dede maupun pernyataan Ketua Partai Ummat Provinsi hanyalah […]

  • DPRD Babel Usul Harga TBS Rp3.000/Kg, Didit Srigusjaya: Demi Lindungi Petani Sawit

    DPRD Babel Usul Harga TBS Rp3.000/Kg, Didit Srigusjaya: Demi Lindungi Petani Sawit

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Jeritan petani kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kian nyaring seiring fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan mereka. Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mendorong agar harga TBS ditetapkan minimal Rp3.000 per kilogram. Rabu (22/4/2026) Dorongan itu disampaikan dalam […]

expand_less