KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Babel Raya menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (19/6/2026). Aksi yang mengusung tema “Revolusi Indonesia Emas” tersebut menyoroti berbagai persoalan nasional dan daerah, mulai dari kebijakan pemerintahan pusat, persoalan ekonomi, hingga maraknya aktivitas tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Sabtu (20/6/2026)
Massa aksi mulai berdatangan ke halaman Kantor DPRD Babel di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang sekitar pukul 14.12 WIB. Dengan membawa bendera organisasi, pengeras suara, dan sejumlah spanduk, para mahasiswa menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Sejumlah spanduk yang dibawa massa berisi pesan-pesan kritis terkait kondisi demokrasi, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
Ketua Komisariat Tarbiyah HMI Babel Raya, Ridho, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa dan daerah.
Menurutnya, mahasiswa hadir bukan untuk kepentingan politik maupun kelompok tertentu, melainkan sebagai penyambung aspirasi masyarakat yang dinilai belum mendapatkan perhatian yang memadai.
“Kehadiran kami di sini bukan untuk kepentingan komersial ataupun kelompok tertentu, melainkan menyuarakan keresahan masyarakat yang saat ini menghadapi berbagai persoalan,” ujarnya.
Ridho menilai bahwa setelah delapan dekade Indonesia merdeka, masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, termasuk ketimpangan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan persoalan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Umum HMI Babel Raya, Muhammad Dzuljalali, menyoroti persoalan ekonomi nasional yang menurutnya semakin berat akibat berbagai kebijakan pemerintah.
Ia mengkritik dominasi kelompok oligarki yang dianggap semakin memengaruhi kebijakan publik dan berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Menurutnya, melemahnya daya beli masyarakat, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga fluktuasi nilai tukar rupiah menjadi persoalan yang harus segera mendapatkan perhatian pemerintah.
“Kami menyoroti adanya potensi praktik korupsi dan menuntut transparansi program strategis pemerintah. Selain itu, kebijakan kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax, semakin membebani masyarakat,” tegasnya.
Selain isu nasional, mahasiswa juga menyoroti berbagai persoalan daerah yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian secara maksimal.
Ketua Umum Komisariat Sains dan Ekonomi Universitas Bangka Belitung, Lakenu Hidayatul Zaldillah, menyampaikan kritik terhadap maraknya aktivitas pertambangan timah ilegal di sejumlah wilayah Bangka Belitung.
Menurutnya, aktivitas tambang tanpa izin masih terjadi secara terbuka dan memberikan dampak kerusakan lingkungan yang cukup serius.
Ia mencontohkan aktivitas tambang ilegal yang masih ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk di Desa Jelutung.
“Pertambangan ilegal masih berlangsung dan menimbulkan kerusakan lingkungan mulai dari daratan, aliran sungai, hingga kawasan pesisir. Kami meminta ketegasan aparat dan instansi terkait untuk menghentikan aktivitas tersebut,” ujarnya.
Ketua Umum HMI Babel Raya, Okta Renaldi, mengatakan pihaknya telah menyusun kajian terhadap berbagai persoalan nasional maupun daerah.
Ia mempertanyakan efektivitas sejumlah program pemerintah yang dinilai membutuhkan evaluasi, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurutnya, program-program tersebut perlu diawasi secara ketat agar penggunaan anggaran dapat berjalan secara transparan dan tepat sasaran.
Setelah beberapa jam menyampaikan orasi di halaman DPRD Babel, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima untuk melakukan audiensi di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel sekitar pukul 16.00 WIB.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bangka Belitung, Eddy Iskandar, didampingi anggota DPRD lainnya, antara lain dr. Zahril Khiffari, Agung Setiawan, dan Maryam.
Dalam kesempatan itu, Eddy Iskandar menjelaskan bahwa tidak seluruh anggota DPRD dapat hadir karena surat permohonan audiensi baru diterima pada pagi hari sehingga bertepatan dengan agenda kedinasan yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Meskipun demikian, DPRD memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan ditampung dan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah maupun instansi terkait.
“Kami mengapresiasi kepedulian rekan-rekan mahasiswa. Terkait berbagai tuntutan yang disampaikan, tentu dapat dibahas bersama OPD terkait dan akan dijadwalkan lebih lanjut. Kami juga meminta salinan resmi tuntutan untuk diteruskan kepada DPR RI,” ujar Eddy.
Dalam aksi tersebut, HMI Babel Raya menyampaikan sembilan tuntutan utama, yakni evaluasi program pemerintah yang dinilai membebani APBN, penghentian proyek strategis nasional yang bermasalah, reformasi tata kelola pertambangan timah, penegakan supremasi sipil, revisi sejumlah undang-undang, peningkatan kualitas pendidikan di Bangka Belitung, pemberantasan oligarki ekonomi, serta penurunan harga BBM.
Mahasiswa juga meminta adanya kepastian hukum terhadap pengelolaan pertambangan rakyat, percepatan reklamasi lahan bekas tambang, serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari tersebut berakhir dengan tertib setelah dilakukan dialog antara mahasiswa dan pimpinan DPRD Babel.
HMI Babel Raya menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang mereka sampaikan serta mendorong pemerintah dan DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan demi kepentingan masyarakat Bangka Belitung dan Indonesia secara umum. (Sumber : wowbabel.com, Editor : KBO Babel)
