KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Kondisi lift yang tidak berfungsi di lingkungan Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali menjadi sorotan publik setelah Gubernur Babel Hidayat Arsani mengakui bahwa fasilitas tersebut telah lama mengalami kerusakan dan belum dapat digunakan hingga saat ini. Jum’at (5/6/2026)
Pernyataan gubernur tersebut sekaligus menjawab berbagai pertanyaan masyarakat mengenai kondisi salah satu fasilitas penting di pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hingga kini belum kembali beroperasi.
Saat dikonfirmasi oleh Kantor Berita Online Bangka Belitung (KBO-BABEL), Kamis (4/6/2026), Hidayat Arsani menyebut kerusakan lift bukanlah persoalan baru.
“Lah lama mati lift tue, tunggu anggaran baru pacak beli,” ujar Hidayat Arsani.
Pernyataan singkat tersebut mengindikasikan bahwa kerusakan lift telah berlangsung cukup lama dan penyelesaiannya bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah daerah untuk pengadaan atau penggantian unit baru.
Pengakuan gubernur itu memunculkan perhatian publik terkait pengelolaan aset daerah, khususnya fasilitas penunjang pelayanan di lingkungan Kantor Gubernur Babel. Pasalnya, lift merupakan sarana penting yang menunjang mobilitas pegawai, tamu pemerintahan, masyarakat, hingga kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Sebelumnya, media ini telah mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ali Thariq Batavian, SE., M.AP., pada Rabu (3/6/2026).
Pertanyaan yang disampaikan meliputi penyebab kerusakan lift, kapan kerusakan mulai terjadi, langkah perbaikan yang telah dilakukan, keberadaan kontrak pemeliharaan dengan pihak ketiga, hingga besaran anggaran yang dialokasikan untuk perawatan dan perbaikan fasilitas tersebut.
Hingga berita ini ditulis, jawaban resmi dan substantif terkait berbagai pertanyaan tersebut belum diterima redaksi. Namun demikian, Kepala Biro Umum Setda Babel telah memberikan respons awal dan menyatakan kesediaannya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.
Dalam pesan singkat yang diterima redaksi, Ali Thariq Batavian menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyiapkan jawaban terkait persoalan tersebut.
“Wa’alaikumsalam, kami coba siapkan jawaban. Besok kalau abang Ade ada waktu, bisa kita berjumpa di kantor,” tulis Ali Thariq Batavian.
Respons tersebut menunjukkan bahwa pihak Biro Umum tidak menghindari konfirmasi dan tengah mempersiapkan keterangan resmi mengenai kondisi lift yang menjadi perhatian masyarakat.
Meski demikian, sejumlah pertanyaan mendasar masih menunggu penjelasan lebih rinci dari pemerintah provinsi. Publik berharap adanya keterbukaan informasi mengenai kronologi kerusakan, hasil pemeriksaan teknis, serta langkah-langkah yang telah ditempuh selama ini untuk mengatasi persoalan tersebut.
Selain itu, masyarakat juga menanti kepastian mengenai apakah lift masih memungkinkan untuk diperbaiki atau harus diganti dengan unit baru sebagaimana tersirat dalam pernyataan gubernur yang menyebut perlunya menunggu anggaran untuk pembelian.
Tidak kalah penting, publik juga berharap pemerintah daerah dapat menjelaskan besaran anggaran pemeliharaan gedung yang selama ini dialokasikan, termasuk mekanisme pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas vital yang berada di lingkungan Kantor Gubernur.
Keberadaan lift di gedung pemerintahan bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan, tetapi juga menyangkut aspek pelayanan publik dan aksesibilitas. Fasilitas tersebut menjadi kebutuhan penting terutama bagi pegawai yang bekerja di lantai atas, tamu pemerintahan yang memiliki keterbatasan mobilitas, serta masyarakat yang datang untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.
Apabila kerusakan berlangsung dalam waktu yang lama, maka muncul pertanyaan mengenai efektivitas pemeliharaan aset pemerintah serta prioritas anggaran untuk menjaga fasilitas pelayanan tetap berfungsi optimal.
Di sisi lain, sikap terbuka yang ditunjukkan Kepala Biro Umum dengan menawarkan pertemuan langsung untuk memberikan penjelasan dinilai sebagai langkah positif. Pertemuan tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Transparansi mengenai kondisi aset pemerintah dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Media ini akan terus mengikuti perkembangan persoalan lift Kantor Gubernur Babel dan memberikan ruang yang proporsional bagi seluruh pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi maupun penjelasan resmi sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Niza Yolanda/KBO Babel)
