KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT) — Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menegaskan komitmennya untuk menjadikan data inflasi sebagai instrumen utama dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bangka Barat, Markus, saat menghadiri kegiatan Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) Inflasi yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Barat di kantor setempat, Senin (3/11/2025). Selasa (4/11/2025)
Dalam acara tersebut, BPS Bangka Barat merilis data inflasi terbaru untuk periode Oktober 2025. Berdasarkan data tersebut, inflasi year on year (y-on-y) Bangka Barat tercatat sebesar 2,87 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 104,13. Adapun inflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,49 persen, sementara inflasi year to date (y-to-d) berada di angka 2,21 persen.
Kelompok pengeluaran yang menjadi pendorong terbesar inflasi tahunan antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan kenaikan 5,33 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 10,92 persen. Sementara itu, tiga kelompok pengeluaran justru mengalami deflasi year on year, yaitu perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (-1,13 persen), informasi dan komunikasi (-1,12 persen), serta pendidikan (-13,61 persen).
Bupati Markus menyampaikan bahwa data inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan potret kondisi ekonomi yang merefleksikan daya beli masyarakat serta arah pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, informasi tersebut penting untuk menjadi landasan dalam perumusan kebijakan ekonomi dan sosial yang lebih tepat sasaran.
“Angka inflasi mencerminkan tren umum perubahan harga seluruh barang dan jasa, dan berfungsi sebagai informasi utama dalam pengambilan keputusan pada tingkat ekonomi makro, baik fiskal maupun moneter,” ujar Markus.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu membaca dan menindaklanjuti hasil rilis inflasi tersebut dengan kebijakan yang adaptif. Data yang disajikan BPS, lanjut Markus, tidak boleh berhenti hanya sebagai laporan tahunan, melainkan menjadi dasar perencanaan program prioritas tahun berikutnya.
“Data inflasi ini penting untuk kita jadikan rujukan dalam menyusun arah pembangunan 2026. Jangan sampai angka ini hanya berhenti di tataran informasi, tapi harus kita gunakan untuk merancang kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Markus juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di Kecamatan Mentok dan Kecamatan Kelapa. Menurutnya, program tersebut memiliki dampak ganda: di satu sisi membantu menekan pengeluaran rumah tangga dan menurunkan stunting, namun di sisi lain berpotensi meningkatkan permintaan pangan yang dapat memicu kenaikan harga beberapa komoditas.
“Program Makan Bergizi Gratis jelas membantu masyarakat, terutama dari segi gizi anak dan ekonomi keluarga. Namun kita juga harus waspada karena peningkatan permintaan bahan pangan, seperti ayam dan telur, bisa berpotensi menaikkan harga di pasaran,” jelas Markus.
Untuk itu, ia mengingatkan agar seluruh pihak terkait memperkuat rantai pasok (supply chain) bahan pangan dan membangun kemitraan dengan peternak lokal agar ketersediaan barang tetap terjaga. Markus juga menekankan pentingnya efisiensi distribusi barang dan bahan pokok guna menekan biaya logistik yang sering menjadi faktor pemicu inflasi.
“Potensi naiknya harga bahan pokok terutama daging ayam dan telur perlu menjadi perhatian karena meningkatnya permintaan. Kita perlu memperkuat kerja sama dengan peternak lokal dan memperlancar distribusi agar harga tetap stabil,” tambahnya.
Menurut Markus, pengendalian inflasi merupakan bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi Bangka Barat yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami komponen penyebab inflasi, pemerintah dapat menentukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga.
“Inflasi yang terkendali menunjukkan perekonomian daerah berjalan baik. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan data ini untuk memperkuat sinergitas antarinstansi, baik di tingkat daerah maupun pusat,” katanya.
Bupati juga mengapresiasi peran aktif BPS Bangka Barat yang secara konsisten menyajikan data ekonomi dan sosial dengan akurat. Menurutnya, data yang berkualitas sangat diperlukan agar pemerintah dapat menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
“BPS berperan penting sebagai penyedia data yang valid dan objektif. Tanpa data, kebijakan akan berjalan tanpa arah. Maka, sinergi antara BPS dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan arah pembangunan kita tepat sasaran,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Markus menekankan kembali agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadikan hasil rilis inflasi sebagai bahan pertimbangan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
“Semoga angka inflasi yang kita rilis hari ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dengan sebaik-baiknya, sehingga akan memperkuat sinergitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Barat,” tutup Markus.
Acara rilis inflasi tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk mempertegas arah kebijakan pembangunan yang berbasis data. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan Bangka Barat dapat terus menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan ketahanan pangan, serta memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional. (Zulfikar/KBO Babel)
