Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Masuk Tim Reformasi Polri, Brigjen Budhi Herdi Susianto Picu Kontroversi

Masuk Tim Reformasi Polri, Brigjen Budhi Herdi Susianto Picu Kontroversi

  • account_circle sri rezeki
  • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
  • visibility 465
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (Jakarta) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk sejumlah perwira tinggi dan menengah untuk memperkuat Tim Transformasi Reformasi Polri. Namun, salah satu nama yang masuk dalam daftar tersebut justru menuai sorotan tajam dari publik. Rabu (25/9/2025).

Ia adalah Brigjen Pol Budhi Herdi Susianto, perwira menengah yang kini menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier (Karowatpers) SSDM Polri.

Nama Budhi tidak asing bagi publik. Ia pernah menjadi sorotan pada 2022 saat menjabat Kapolres Jakarta Selatan dengan pangkat Komisaris Besar (Kombes).

Kala itu, ia terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang menyeret mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Sebagai Kapolres Jakarta Selatan, Budhi dianggap ikut dalam rekayasa kasus setelah kematian Brigadir J di rumah dinas Sambo, Duren Tiga.

Ia disebut mengikuti arahan Sambo untuk menguatkan skenario awal “tembak-menembak” antara Bharada E dan Brigadir J, sebelum kebenaran kasus terbongkar.

Akibat sikapnya, Budhi sempat ditempatkan dalam patsus (penempatan khusus) dan dimutasi ke Yanma Polri. Ia dinilai tidak profesional dalam menangani perkara yang menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah institusi kepolisian.

Meski demikian, berbeda dengan sejumlah anak buahnya yang dijatuhi sanksi etik, Budhi lolos dari meja sidang etik.

Kini, masuknya Budhi dalam tim reformasi yang digagas Kapolri menimbulkan tanda tanya. Publik mempertanyakan komitmen Polri untuk benar-benar melakukan perbaikan internal bila tokoh yang pernah terseret dalam kasus besar justru dipercaya mengemban peran penting dalam proses reformasi.

Eks pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, secara terbuka menyuarakan keberatan atas penunjukan Budhi.

Menurutnya, langkah ini justru berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat dan keluarga korban.

“Bagaimana mungkin sosok yang pernah terlibat dalam rekayasa kasus bisa dipercaya untuk menjadi bagian dari tim reformasi? Ini paradoks,” ujarnya.

Budhi sendiri merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1996. Ia lahir di Pemalang, Jawa Tengah, 16 Desember 1974. Kariernya di kepolisian cukup panjang, mulai dari berbagai jabatan operasional hingga struktural di tingkat pusat.

Sebelum dipercaya menjadi Karowatpers SSDM Polri pada 29 November 2024, ia menjabat Kabagyanhak Rowatpers SSDM Polri.

Kritik terhadap penunjukan Budhi menegaskan tantangan besar yang dihadapi Polri dalam mereformasi tubuhnya.

Kasus Sambo 2022 masih membekas kuat di benak masyarakat, dan setiap langkah Polri dalam memilih figur di jajaran strategis terus diawasi publik.

Kini, bola ada di tangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Keputusan menunjuk Budhi bisa dianggap sebagai bagian dari strategi internal membangun loyalitas, tetapi juga berisiko meruntuhkan kepercayaan publik bila tidak disertai dengan transparansi dan akuntabilitas.

Reformasi Polri sejatinya tidak hanya soal pembentukan tim, tetapi juga keberanian memilih figur yang bersih dan berintegritas. (Juli Ramadhani/KBO Babel)

  • Penulis: sri rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Bantah MBG Hamburkan Uang: Itu Hasil Efisiensi, Bukan Bebani APBN

    Prabowo Bantah MBG Hamburkan Uang: Itu Hasil Efisiensi, Bukan Bebani APBN

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 296
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah bentuk pemborosan anggaran negara. Ia membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut program tersebut menghambur-hamburkan uang. Jum’at (13/2/2026) Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peresmian 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 Gudang Ketahanan Pangan, serta groundbreaking 107 SPPG Polri […]

  • Peduli Sesama Sejak Dulu Jadi Alasan, Yani Hanya Pilih Cawako Nomor Urut 3 Prof Udin

    Peduli Sesama Sejak Dulu Jadi Alasan, Yani Hanya Pilih Cawako Nomor Urut 3 Prof Udin

    • calendar_month Selasa, 5 Agt 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Puluhan warga Gabek 2, Kecamatan Gabek, Pangkalpinang terlihat semangat menyampaikan harapannya, jika Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3 Saparudin dan Dessy Ayutrisna terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang dalam Pilkada Ulang 2025. Selasa (5/8/2025) “Saya kenal Bu Dessy dan insyaallah kami memilih dia dan Pak Udin (Nomor urut) […]

  • Sebelum Wafat, Try Sutrisno Sampaikan Harapan Amendemen Kelima UUD 1945 ke MPR

    Sebelum Wafat, Try Sutrisno Sampaikan Harapan Amendemen Kelima UUD 1945 ke MPR

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 290
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan pesan penting almarhum Try Sutrisno terkait amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal itu disampaikan Muzani usai menghadiri prosesi salat jenazah Try Sutrisno di Masjid Agung Sunda Kelapa, Senin (2/3/2026). Selasa (3/3/2026) Menurut Muzani, semasa hidupnya Try Sutrisno pernah menyampaikan harapan agar amendemen kelima UUD 1945 […]

  • Pemerintah Percepat Huntara dan Huntap di Aceh Utara, Warga Zona Merah Segera Direlokasi

    Pemerintah Percepat Huntara dan Huntap di Aceh Utara, Warga Zona Merah Segera Direlokasi

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 228
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (ACEH UTARA) — Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan dampak bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, melalui relokasi warga dari wilayah rawan serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Langkah tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito […]

  • KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Ujian kompetensi Pelatihan dan Sertifikasi Manajer Koperasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Hotel Grand Vella Bangka, Kamis (16/4/2026), menghasilkan 20 peserta dinyatakan kompeten, sementara satu peserta lainnya belum memenuhi standar kelulusan.

    Tingkatkan Profesionalisme, 20 Pengurus Koperasi Babel Raih Sertifikat Kompeten

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle kbobabelgroup@gmail.com
    • visibility 212
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Ujian kompetensi Pelatihan dan Sertifikasi Manajer Koperasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Hotel Grand Vella Bangka, Kamis (16/4/2026), menghasilkan 20 peserta dinyatakan kompeten, sementara satu peserta lainnya belum memenuhi standar kelulusan. Kegiatan ini diikuti oleh 21 peserta yang merupakan perwakilan pengurus koperasi se-Provinsi Kepulauan […]

  • Uang Mengalir hingga Pensiun, Eks Sekjen Kemenaker Diduga Kantongi Rp12 Miliar dari RPTKA

    Uang Mengalir hingga Pensiun, Eks Sekjen Kemenaker Diduga Kantongi Rp12 Miliar dari RPTKA

    • calendar_month Sabtu, 17 Jan 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 312
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan kuat praktik pemerasan sistematis dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang melibatkan mantan Sekretaris Jenderal Kemenaker, Hery Sudarmanto (HS). KPK menduga HS menerima uang hasil pemerasan dari para agen tenaga kerja asing (TKA) dengan total mencapai sedikitnya Rp12 […]

expand_less