KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mulai mengucurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun kepada enam bank nasional pada Jumat (12/9). Dana jumbo tersebut sebelumnya mengendap di Bank Indonesia (BI) dan kini dialihkan untuk memperkuat likuiditas perbankan sekaligus menggerakkan roda perekonomian yang sedang lesu. Jumat (12/9/2025)
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (11/9), Purbaya menjelaskan bahwa dana akan ditempatkan pada empat bank umum konvensional dan dua bank umum syariah. Namun, ia belum merinci secara spesifik nama-nama bank penerima kucuran dana tersebut.
“Ada (bank) syariah dua,” ungkap Purbaya singkat ketika ditanya mengenai komposisi bank penerima dana pemerintah.
Meski begitu, publik menduga empat bank konvensional yang dimaksud merupakan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Purbaya hanya menegaskan bahwa porsi dana yang dialokasikan akan berbeda-beda sesuai proporsi yang sudah ditentukan Kementerian Keuangan.
“Ada proporsinya beda-beda. Nanti, nanti kita atur (pembagian dana Rp200 triliun ke 6 bank). Harusnya cepat (proses pemindahan dana pemerintah dari Bank Indonesia). Malam ini (Kamis) saya tanda tangan, besok sudah masuk ke bank-bank itu,” tegasnya.
Kebijakan ini menjadi langkah awal Purbaya sebagai Menkeu yang baru dilantik pada Senin (8/9) lalu. Menurutnya, langkah itu diambil untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang tengah mengalami perlambatan akibat lemahnya likuiditas di sistem keuangan.
“Saya sudah lapor ke Presiden (Prabowo), ‘Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian’. Saya (Kementerian Keuangan) sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash. Besok saya taruh Rp200 triliun,” jelas Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9).
Purbaya menilai salah satu faktor utama terhambatnya pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir adalah kebijakan moneter dan fiskal yang tidak seimbang. Menurutnya, banyak masyarakat kesulitan mencari kerja lantaran aliran dana ke sektor riil sangat terbatas.
“Begitu saya masuk ke (Kementerian) Keuangan, sebelumnya sudah kita lihat, bahwa sistem finansial kita agak kering. Makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1 tahun-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain. Karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal,” imbuhnya.
Dana Rp200 triliun tersebut bersumber dari anggaran pemerintah yang selama ini diparkir di BI. Dana itu termasuk Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) yang belum digunakan. Selama mengendap, dana tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
Dengan dialihkannya dana ke enam bank nasional, pemerintah berharap perbankan bisa lebih leluasa menyalurkan kredit kepada dunia usaha. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, sekaligus menggerakkan sektor riil yang selama ini stagnan.
Kucuran dana ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat melalui instrumen fiskal yang langsung menyentuh sektor keuangan. Purbaya optimistis kebijakan ini akan memberi dampak positif dalam waktu singkat.
“Kita akan segera lihat hasilnya. Dengan masuknya dana ini, perbankan bisa lebih aktif menyalurkan pembiayaan, sehingga dunia usaha bergerak dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” kata Purbaya.
Meski begitu, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar dana yang ditaruh di perbankan benar-benar digunakan untuk mendukung perekonomian, bukan sekadar parkir kembali di instrumen keuangan yang kurang produktif. (Sumber: CNN Indonesia, Editor: KBO Babel)
