MK Wajibkan 48 Polisi Aktif Lepas Jabatan Sipil, Polemik Rangkap Jabatan Memanas

Advertisements

KBOBABEL.COM (Jakarta) – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengabulkan uji materiil terhadap Pasal 28 ayat 3 dan Penjelasan Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Putusan tersebut bersifat final dan mengikat serta berdampak langsung terhadap puluhan perwira polisi aktif yang saat ini menduduki posisi strategis di kementerian, lembaga negara, maupun BUMN. Senin (17/11/2025)

Gugatan diajukan oleh Syamsul Jahidin yang menilai bahwa keberadaan polisi aktif dalam jabatan sipil tanpa proses pengunduran diri atau pensiun telah menghambat prinsip netralitas aparatur negara.

“Ini menyimpang dari asas meritokrasi dan berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara sipil untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam jabatan publik,” ujarnya dalam permohonannya.

Putusan MK dan Implikasi Hukum

Dalam amar putusannya, MK menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat pada institusi sipil. Mereka yang ditugaskan atau ditempatkan di luar struktur Polri wajib melepaskan status anggota aktif melalui mekanisme pensiun atau pengunduran diri.

Putusan ini menegaskan kembali prinsip bahwa Polri sebagai lembaga penegak hukum harus bersikap netral, profesional, dan tidak terlibat dalam aktivitas birokrasi sipil yang memiliki kepentingan politik maupun kebijakan publik.

Putusan MK tersebut secara otomatis menyasar sedikitnya 48 anggota polisi aktif yang kini memegang jabatan di kementerian, lembaga negara, dan korporasi milik negara. Pemerintah dan Polri harus segera merespons putusan ini dengan melakukan penyesuaian struktural.

Daftar 48 Polisi Aktif yang Menduduki Jabatan Sipil

Dari tingkat Komisaris Jenderal hingga Komisaris Besar, daftar polisi aktif yang tercatat menduduki jabatan sipil cukup panjang. Beberapa di antaranya bahkan menempati posisi strategis pada lembaga negara.

Berikut daftar lengkapnya: