KBOBABEL.COM (Jakarta) – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan pelaksanaan latihan militer besar-besaran menggunakan kapal perang, pesawat tempur, helikopter, dan drone di wilayah Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Langkah itu dilakukan sebagai respons atas maraknya aktivitas pertambangan timah ilegal yang dinilai telah menyebabkan kerugian besar bagi negara. Senin (20/10/2025)
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam forum internasional Forbes Global CEO Conference 2025, Sabtu (18/10/2025). Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi menoleransi praktik pertambangan liar yang telah lama merugikan kepentingan nasional.
“Saya katakan ini harus dihentikan,” tegas Prabowo di hadapan para pemimpin bisnis dunia.
Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima, terdapat sekitar 1.000 tambang timah ilegal yang beroperasi di Bangka dan Belitung. Akibat aktivitas tersebut, Indonesia kehilangan hingga 80% dari total produksi timah nasional yang seharusnya masuk ke kas negara.
Prabowo mengungkapkan, untuk menekan praktik ilegal itu, pemerintah menggelar latihan militer sekaligus operasi pengamanan wilayah maritim.
“Saya membuat program pelatihan militer dengan kapal perang, pesawat terbang, helikopter, dan drone. Kami memblokir kedua pulau tersebut. Tidak ada kapal yang boleh masuk atau keluar tanpa kami tahu apa yang ada di dalamnya,” ujarnya.
Dalam operasi tersebut, aparat berhasil menggagalkan penyelundupan timah dan logam tanah jarang dari wilayah perairan Bangka Belitung. Ia mencontohkan penangkapan sebuah kapal kecil yang membawa peti-peti berisi batangan timah hasil tambang ilegal.
“Kami menghitung dari operasi ini, negara terselamatkan dari kerugian hingga beberapa miliar dolar. Tahun depan, produksi timah diharapkan bisa kembali ke posisi semula dan bahkan meningkat tiga sampai empat kali lipat dari tahun lalu,” ungkap Prabowo optimistis.
Selain persoalan tambang timah, Presiden juga menyoroti masalah kebun sawit ilegal yang selama ini menjadi beban pemerintah. Menurut data yang diterimanya, terdapat sekitar lima juta hektare lahan sawit yang melanggar aturan hukum.
“Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung dan BPKP melakukan investigasi. Jika ada pelanggaran hukum, cabut konsesinya,” tegasnya.
Prabowo menambahkan, hingga saat ini pemerintah telah berhasil memulihkan sekitar 3,7 juta hektare lahan sawit yang sebelumnya melanggar hukum. Namun, masih ada dua perusahaan besar yang belum ditindak meski sudah ada putusan Mahkamah Agung.
“Saya bilang laksanakan, eksekusi. Mereka bilang, ‘Pak ini dan itu’. Saya jawab, ‘Kenapa takut?’ Saya perintahkan TNI untuk mendampingi Kejaksaan Agung dan auditor negara. Lindungi mereka masuk ke lokasi dan lakukan penyitaan,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, keberanian menegakkan hukum harus menjadi fondasi utama dalam pemerintahan yang bersih. Ia menegaskan bahwa negara tidak akan ragu mengambil alih aset yang seharusnya milik rakyat.
“Seratus ribu hektare kita ambil alih dan tidak ada masalah,” ujarnya menegaskan.
Prabowo menutup dengan pesan bahwa pemerintahannya berkomitmen menegakkan supremasi hukum serta memulihkan aset dan sumber daya strategis milik negara.
“Kita akan terus berjuang mengembalikan apa yang menjadi hak bangsa Indonesia,” katanya.
Langkah tegas Prabowo ini menandai perubahan arah kebijakan nasional terhadap sektor sumber daya alam, di mana penegakan hukum kini dikombinasikan dengan kekuatan militer untuk menutup ruang bagi pelaku ilegal. Pemerintah berharap kebijakan ini akan mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen timah terbesar di dunia. (Sumber : CNBC Indonesia, Editor : KBO Babel)
