KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menegaskan komitmennya dalam membenahi sektor lingkungan hidup dengan menjadikan persoalan sampah dan banjir sebagai fokus utama penanganan. Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang Bapperida Kota Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026) pagi. Jum’at (17/4/2026)
FGD tersebut membahas sejumlah isu strategis lingkungan, mulai dari ruang terbuka hijau (RTH), pengelolaan sampah, hingga penanganan banjir. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Kinerja Kepala Daerah (LKPD) yang dirumuskan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DKPLHD) serta Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Pangkalpinang.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah menyusun perencanaan komprehensif untuk mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang ada. Perencanaan tersebut nantinya akan dituangkan dalam dokumen resmi sebagai pedoman kebijakan ke depan.
Menurutnya, salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah penataan ulang terhadap alih fungsi lahan, khususnya yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau (RTH). Ia menyoroti maraknya alih fungsi lahan yang semula menjadi kawasan hijau atau saluran air, kini berubah menjadi kawasan permukiman maupun pertokoan.
“Saluran-saluran, sungai ataupun saluran primer yang dialihfungsikan menjadi rumah atau pertokoan akan dilakukan penataan ulang dan diperbaiki. Ini penting agar fungsi lingkungan tetap terjaga,” ujar Saparudin.
Selain itu, persoalan sampah menjadi perhatian serius Pemkot Pangkalpinang. Saparudin menegaskan bahwa sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap berbagai persoalan lain, termasuk penyumbatan saluran air yang dapat memicu banjir.
“Masalah sampah ini menjadi atensi utama karena dampaknya sangat luas. Selain membuat lingkungan tidak bersih, sampah juga menyebabkan saluran air tersumbat dan kualitas udara menurun,” jelasnya.
Dalam konteks ini, Pemkot berencana memperkuat sistem pengelolaan sampah, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat hingga optimalisasi sistem pengangkutan dan pengolahan limbah. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Isu lain yang tak kalah penting adalah persoalan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Kota Pangkalpinang. Saparudin mengungkapkan bahwa secara infrastruktur, kota ini sebenarnya telah memiliki empat saluran primer horizontal. Namun, sistem tersebut dinilai belum cukup untuk mengatasi potensi banjir secara menyeluruh.
Sebagai solusi, Pemkot Pangkalpinang merencanakan pembangunan saluran vertikal yang menghubungkan wilayah utara hingga selatan kota. Sistem ini diharapkan mampu mempercepat aliran air dan mengurangi genangan saat curah hujan tinggi.
“Ke depan kita juga harus memiliki saluran vertikal dari utara ke selatan. Ini sudah menjadi bagian dari perencanaan yang dibahas dalam forum,” katanya.
Lebih lanjut, Saparudin juga menyoroti kondisi ruang terbuka hijau di Pangkalpinang yang saat ini telah melampaui batas minimal ketentuan perundang-undangan, yakni di atas 20 persen dari total wilayah. Meski demikian, ia menilai kualitas dan fungsi RTH masih perlu ditingkatkan.
Pemkot berencana mengembangkan RTH terutama di kawasan bantaran sungai. Langkah ini tidak hanya bertujuan memperindah kota, tetapi juga sebagai upaya menjaga ekosistem sungai serta mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.
“Fokus RTH ke depan akan diarahkan di bantaran sungai agar bisa menjaga kelestarian dan mencegah kerusakan,” ujarnya.
FGD ini juga menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan serta merumuskan solusi bersama. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Dengan adanya pembahasan ini, Pemkot Pangkalpinang berharap seluruh program yang dirancang dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Penanganan sampah, pengendalian banjir, serta optimalisasi ruang terbuka hijau diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekaligus kenyamanan masyarakat.
Ke depan, hasil FGD akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program prioritas di sektor lingkungan. Pemkot juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, mengingat keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga kesadaran kolektif seluruh warga. (Sukma Wijaya/KBO Babel)
