PKL Pasar Pagi Geruduk DPRD Pangkalpinang! Arnadi Siap Bawa Keluhan Pedagang ke Pemkot

KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pelataran Pasar Pagi mendatangi Kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (9/11/2026). Kedatangan para pedagang tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi sekaligus keberatan terhadap kebijakan penataan kawasan Pasar Pagi yang dinilai berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha dan mata pencaharian mereka. Kamis (12/11/2026)

Aspirasi para pedagang diterima Anggota Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Arnadi, S.TP., M.I.Kom. Dalam pertemuan tersebut, Arnadi menyambut baik kedatangan para pedagang dan memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi.

Menurut Arnadi, penyampaian aspirasi masyarakat kepada lembaga legislatif merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena itu, setiap masukan, kritik, maupun keberatan masyarakat harus diterima dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.

Ia menegaskan, pedagang kecil merupakan bagian penting dari penggerak ekonomi kerakyatan di Kota Pangkalpinang. Aktivitas perdagangan di pasar tradisional tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi para pedagang, tetapi juga memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Oleh sebab itu, setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penataan kawasan pasar perlu memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari kegiatan perdagangan tersebut.

“Pedagang kecil merupakan bagian penting dari penggerak ekonomi kerakyatan di Kota Pangkalpinang. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang menyangkut aktivitas mereka perlu dibahas secara terbuka dengan melibatkan para pedagang,” ungkap Arnadi.

Penataan Pasar Harus Perhatikan Nasib Pedagang

Arnadi menjelaskan, pada prinsipnya penataan kawasan Pasar Pagi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib, bersih, aman, dan nyaman.

Namun, menurutnya, tujuan penataan tersebut harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya pedagang kecil yang selama ini mencari nafkah di kawasan pelataran pasar.

Ia menilai penataan pasar tidak boleh hanya berorientasi pada aspek fisik, kebersihan, dan ketertiban kawasan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebab, perubahan pengaturan lokasi berjualan berpotensi memengaruhi pendapatan pedagang, terutama mereka yang selama ini telah memiliki pelanggan tetap dan menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat mencari penghasilan.

Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan para pedagang dinilai menjadi salah satu langkah penting sebelum kebijakan penataan diterapkan secara menyeluruh.

Arnadi berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang dialog sehingga setiap persoalan dapat dibicarakan secara terbuka. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan penataan kota, tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat yang menjalankan usaha.

Menurutnya, kepentingan pemerintah untuk menciptakan kawasan pasar yang tertata harus tetap memperhatikan hak masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara layak.

Aspirasi Pedagang Akan Dibahas Bersama Pemkot

Sebagai anggota DPRD Kota Pangkalpinang, khususnya Komisi II yang berkaitan dengan bidang perekonomian, Arnadi menyatakan akan menampung aspirasi yang disampaikan para pedagang.

Selanjutnya, aspirasi tersebut akan diteruskan dan dibahas bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang serta perangkat daerah terkait untuk mencari solusi yang dapat diterima seluruh pihak.

“Insya Allah, aspirasi para pedagang di pelataran Pasar Pagi akan kami tampung dan segera kami diskusikan bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mencari solusi terbaik,” katanya.

Arnadi menegaskan, DPRD memiliki fungsi representasi masyarakat sehingga setiap persoalan yang disampaikan warga perlu mendapatkan perhatian.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan penataan pasar sebaiknya tidak diselesaikan melalui pendekatan sepihak. Pemerintah perlu mendengarkan secara langsung kondisi dan kebutuhan pedagang agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru.

Dialog dinilai menjadi jalan terbaik untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dengan masyarakat. Melalui komunikasi yang baik, berbagai perbedaan pandangan dapat dibicarakan dan dicarikan jalan keluar secara bijaksana.

Dorong Solusi yang Menguntungkan Semua Pihak

Lebih lanjut, Arnadi menginginkan agar penataan Pasar Pagi dapat menghasilkan kondisi yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pemerintah, pedagang, maupun masyarakat yang berbelanja.

Menurutnya, pasar yang ideal bukan hanya pasar yang terlihat rapi dan bersih, tetapi juga mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi.

“Yang kita harapkan adalah pasar yang tertib, bersih, nyaman, dan tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk mencari nafkah. Pemerintah, pedagang, dan pembeli harus sama-sama mendapatkan manfaat,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian yang tidak merugikan pedagang kecil. Kepastian mengenai lokasi berjualan, pengaturan aktivitas perdagangan, serta keterlibatan pedagang dalam proses penataan menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Di sisi lain, para pedagang juga diharapkan dapat memahami tujuan pemerintah dalam menciptakan kawasan pasar yang lebih tertib dan nyaman. Dengan adanya kesepahaman, proses penataan diharapkan dapat berjalan tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi masyarakat.

DPRD Kota Pangkalpinang berharap persoalan yang muncul terkait kebijakan penataan Pasar Pagi dapat diselesaikan melalui koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pedagang, serta seluruh pemangku kepentingan.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menyalurkan aspirasi masyarakat melalui lembaga legislatif. DPRD diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dan representasi secara optimal agar kebijakan pemerintah daerah tetap memperhatikan kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

Bagi Arnadi, penataan kawasan Pasar Pagi harus mampu menghadirkan keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan ekonomi rakyat. Dengan demikian, pasar tidak hanya menjadi kawasan perdagangan yang tertata, tetapi juga tetap menjadi tempat masyarakat kecil menggantungkan kehidupan. (Mung Harsanto/KBO Babel)