KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berbasis thorium di Bangka Belitung tidak boleh dipahami semata sebagai proyek teknologi energi. Lebih dari itu, proyek strategis nasional ini harus ditempatkan dalam kerangka besar persoalan sosial, partisipasi publik, dan pembangunan berkelanjutan yang saling berkaitan. Senin (9/2/2026)
Hal tersebut ditegaskan Ir M. Natsir, yang akrab disapa Guru, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik bertema “Perspektif Sosial, Partisipasi Publik dan Pembangunan Berkelanjutan Dampak PLTN Tenaga Thorium”, yang digelar di Aston Emidary Bangka Hotel and Conference Center, Pangkalpinang, Sabtu (7/2/2026).
Dalam paparannya, Ir M. Natsir mengurai bahwa tantangan sosial yang dihadapi masyarakat hari ini sangat kompleks dan saling berkelindan. Isu ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan masih menjadi persoalan mendasar.
Di saat yang sama, ketidaksetaraan akses pendidikan memperlebar jurang kualitas sumber daya manusia antarwilayah.
“Belum lagi persoalan lingkungan seperti perubahan iklim, eksploitasi sumber daya berlebihan, serta isu kesehatan, baik fisik maupun mental. Stres, depresi, dan kesepian kini menjadi problem sosial baru. Ditambah lagi dampak teknologi dan budaya digital seperti cyberbullying dan kecanduan gawai,” ujar Ir M. Natsir.
Menurutnya, seluruh persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi dan menjadi tantangan serius bagi agenda pembangunan berkelanjutan.
Karena itu, setiap kebijakan besar—termasuk pembangunan PLTN—harus dibaca secara utuh dan komprehensif, tidak parsial.
Ir M. Natsir menegaskan, proyek PLTN di Bangka Belitung merupakan langkah strategis menuju diversifikasi energi nasional sekaligus transisi menuju energi bersih. Namun, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kemampuan negara dan para pemangku kepentingan dalam mengelola dampak sosialnya.
“PLTN bukan hanya soal listrik dan teknologi canggih. Ini soal bagaimana energi hadir untuk mengurangi ketimpangan, membuka lapangan kerja berkualitas, memperkuat pendidikan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa penetapan Bangka Belitung sebagai salah satu kandidat lokasi pembangunan PLTN bukan keputusan yang diambil secara sembarangan.
Berdasarkan kajian data dan fakta, wilayah Bangka Belitung dinilai relatif aman dari ancaman gempa bumi besar, yang merupakan persyaratan vital bagi pembangunan fasilitas nuklir.
“Faktor keselamatan adalah harga mati. Bangka Belitung secara geologis memenuhi salah satu syarat utama PLTN, yakni stabilitas wilayah dari potensi gempa tektonik signifikan,” jelas Ir M. Natsir.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa aspek teknis tidak boleh menutup mata terhadap aspek sosial.
Partisipasi publik, transparansi informasi, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat harus menjadi fondasi utama agar proyek PLTN tidak memicu resistensi sosial.
“Ketakutan publik sering kali lahir bukan karena teknologinya, tetapi karena minimnya informasi dan ruang dialog. Diskusi publik seperti ini penting agar masyarakat menjadi subjek, bukan objek pembangunan,” ujarnya.
Ir M. Natsir juga menekankan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia lokal agar tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
Pendidikan, pelatihan, dan transfer pengetahuan harus berjalan seiring dengan pembangunan fisik PLTN.
“Kalau PLTN berdiri megah, tapi masyarakat lokal tertinggal, itu bukan pembangunan berkelanjutan. Energi nuklir harus membawa manfaat sosial yang nyata dan adil,” pungkasnya.
Diskusi publik ini menjadi ruang refleksi bahwa masa depan energi Bangka Belitung bukan hanya soal pilihan teknologi, tetapi juga soal keberanian membangun dengan perspektif sosial, keberlanjutan, dan partisipasi publik yang kuat. (*)
