KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas berbagai aktivitas ekonomi ilegal saat menghadiri Gala Iftar Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat. Kamis (19/2/2026)
Di hadapan para pelaku usaha Amerika Serikat dan Indonesia, Prabowo mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi banyak persoalan serius terkait aktivitas ilegal, mulai dari penyelundupan hingga eksploitasi sumber daya alam tanpa izin. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan terus mengambil langkah tegas.
“Kami tahu kami memiliki banyak masalah. Kami memiliki masalah penyelundupan, perdagangan manusia, aktivitas ekonomi ilegal, pertambangan liar, perikanan liar, dan penebangan liar,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Presiden menyebut sektor pertambangan ilegal sebagai salah satu fokus utama penindakan. Menurutnya, praktik penambangan tanpa izin tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, terutama ketika dilakukan di kawasan hutan lindung.
Sebagai bentuk penegakan hukum, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Banyak di antaranya beroperasi secara sembunyi-sembunyi di kawasan yang seharusnya dilindungi.
“Saya baru saja menutup 1.000 tambang ilegal. Mereka menambang di hutan lindung,” tegasnya.
Selain menindak pelaku penambangan liar, pemerintah juga mengambil langkah terhadap korporasi yang melanggar aturan penggunaan lahan. Prabowo menyatakan negara telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari perusahaan yang terbukti beroperasi di luar batas izin atau konsesi yang diberikan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan fungsi lahan sekaligus menegakkan kepastian hukum di sektor sumber daya alam. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan kepentingan publik.
“Kami menangani masalah kami secara langsung. Kami menegakkan hukum. Kami berupaya menciptakan suasana kepastian dalam proses hukum,” katanya.
Menurut Prabowo, penegakan hukum yang konsisten akan berdampak positif terhadap stabilitas nasional. Ia menilai kepastian hukum menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Ia juga menegaskan bahwa upaya pemberantasan aktivitas ilegal bukan semata-mata untuk penindakan, tetapi untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat. Dengan mengurangi praktik ilegal, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus melindungi lingkungan.
Prabowo optimistis langkah tegas tersebut akan meningkatkan stabilitas sosial dan politik, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia meyakini bahwa investor membutuhkan jaminan keamanan dan kepastian hukum sebelum menanamkan modal.
“Saya rasa ini semua akan menambah iklim stabilitas sosial, stabilitas politik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan bisnis dan ekonomi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan kepada komunitas bisnis internasional bahwa Indonesia serius melakukan reformasi penegakan hukum. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi investasi legal sekaligus menindak praktik ekonomi yang merugikan.
Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berharap Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang lebih terpercaya, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. (Sumber : detikFinance, Editor : KBO Babel)
