Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Indonesia 24 Jam » Rahmad Sukendar: Penanganan Kasus Korupsi di Daerah Macet, Jaksa Agung Harus Bertindak!

Rahmad Sukendar: Penanganan Kasus Korupsi di Daerah Macet, Jaksa Agung Harus Bertindak!

  • account_circle putri utami
  • calendar_month Senin, 9 Jun 2025
  • visibility 162
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (Jakarta) – Semangat Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam memberantas korupsi hingga ke daerah terus digaungkan. Namun, upaya itu seolah menemui tembok tebal di lapangan. Sejumlah laporan korupsi yang telah dilimpahkan ke kejaksaan daerah tidak menunjukkan perkembangan berarti. Senin (9/6/2025)

Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, secara tegas menyampaikan kritik terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Kepulauan Riau (Kepri) dan Sumatera Barat (Sumbar). Menurutnya, kedua kejaksaan daerah tersebut tidak menjalankan instruksi Jaksa Agung secara serius.

“Pusat sudah gaspol, daerah malah ngerem. Jangan cuma cerita bae! Kami sudah berkali-kali kirim laporan, bahkan sudah ada rekomendasi dari Jampidsus, tapi di daerah tetap saja diam seribu bahasa,” ujar Rahmad, Senin (9/6/2025).

Rahmad menilai Kejati Kepri dan Sumbar menjadi titik lemah dalam gerakan pemberantasan korupsi nasional. Ia menduga ada indikasi pembiaran sistematis terhadap sejumlah laporan kasus yang telah diterima sejak lama.

“Bukti awal jelas, rekomendasi sudah turun, tapi tetap mandek. Ini bukan kelalaian biasa, ini bentuk perlawanan diam-diam terhadap kebijakan pusat,” tambahnya.

Selama lebih dari enam bulan, BPI KPNPA RI telah mengajukan sejumlah laporan kepada Kejagung, tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut dari kejaksaan daerah. Beberapa kasus di Kepri yang dilaporkan antara lain dugaan korupsi pengadaan bonsai di Kabupaten Lingga, penyimpangan di Dinas Perkim, dugaan “bagi-bagi uang” kepada aparat penegak hukum, serta praktik mark-up dalam pengadaan barang dan jasa.

“Semua itu sudah kami sertai data dan bukti. Tapi hasilnya? Nihil! Seolah-olah tak ada laporan apa pun. Ini mencederai rasa keadilan publik,” tegas Rahmad.

Sementara di Sumatera Barat, BPI KPNPA RI melaporkan skandal tanah adat Kaum Maboet di Padang, dugaan korupsi kredit non-KUR Bank Nagari, serta penyimpangan dalam proyek pembangunan rumah sakit di Sijunjung.

“Kalau kejaksaan daerah tetap diam, masyarakat akan makin yakin bahwa hukum hanya tajam ke bawah. Ini sangat berbahaya bagi negara hukum,” lanjutnya.

Rahmad mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi atau mengganti Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang dianggap tidak serius menjalankan instruksi pusat.

“Kalau aparat di daerah lamban dan penuh manuver, jangan disayangkan. Ganti! Publik tak butuh jaksa yang pandai berdalih tapi gagal menegakkan keadilan,” ujarnya dengan nada geram.

Rahmad juga menyatakan bahwa pihaknya akan segera menemui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) untuk menyampaikan langsung kebuntuan penanganan kasus-kasus yang telah dilimpahkan.

“Jangan tunggu opini liar berkembang. Kita butuh tindakan nyata. Kalau kasus mandek terus, citra kejaksaan bisa hancur,” tandasnya.

Ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada wacana semata. Menurutnya, rakyat menuntut aksi nyata, bukan sekadar pencitraan.

“Kalau pusat tak berani bertindak, jangan salahkan rakyat kalau kehilangan harapan terhadap hukum. Kami tak akan diam. Suara ini akan terus kami gaungkan sampai keadilan benar-benar ditegakkan,” pungkas Rahmad.

Rahmad menambahkan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama tanpa pandang bulu. Ia berharap semangat Jaksa Agung untuk membersihkan kejaksaan dari oknum yang tidak bertanggung jawab segera direalisasikan melalui tindakan konkret di lapangan.

Menurut Rahmad, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum seperti kejaksaan sangat dipertaruhkan dalam kasus-kasus ini.

Rahmad juga mengingatkan bahwa lambannya penanganan kasus korupsi akan berdampak buruk pada persepsi masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan yang serius jika tidak segera ditangani.

Dengan pernyataan keras ini, BPI KPNPA RI menunjukkan komitmennya untuk terus mengawal proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Rahmad Sukendar menegaskan bahwa perjuangan untuk menegakkan keadilan tidak akan berhenti meskipun menghadapi berbagai hambatan di lapangan. (Sumber: Asatu Online, Editor: KBO Babel)

  • Penulis: putri utami

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 25 Ton Slag Timah Tanpa Dokumen Diamankan Polisi di Pelabuhan Pangkalbalam

    25 Ton Slag Timah Tanpa Dokumen Diamankan Polisi di Pelabuhan Pangkalbalam

    • calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) – Kepolisian berhasil menggagalkan pengiriman 25 ton slag timah atau ampas bijih timah di Pelabuhan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang. Barang ilegal tersebut rencananya akan dikirimkan ke Jawa Tengah melalui jalur laut.  Kapolsekwas Pelabuhan Pangkalbalam, AKP Harry Frizko, pada Selasa (20/5/2025), mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini dilakukan oleh jajaran Polresta Pangkalpinang dan Polsekwas Pelabuhan […]

  • Aliran Triliunan Rupiah, Status Hukum Belum Jelas: Siapa yang Menjadi Tersangka Tipikor Timah?

    Aliran Triliunan Rupiah, Status Hukum Belum Jelas: Siapa yang Menjadi Tersangka Tipikor Timah?

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 290
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BANGKA BELITUNG)– Kasus Tipikor Tata Niaga Timah di IUP PT Timah 2015-2022 masih menyisakan sejumlah misteri besar. Di tengah proses penyidikan yang sedang berjalan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terhadap para kolektor timah, pertanyaan muncul terkait beberapa nama yang diduga kuat terlibat langsung, namun hingga kini belum berstatus tersangka. Nama-nama yang kerap disebut […]

  • Pengamat Hukum UIR Tegaskan Polemik F-SPTI Bengkalis Cukup Ikuti Putusan PN Jakarta Timur

    Pengamat Hukum UIR Tegaskan Polemik F-SPTI Bengkalis Cukup Ikuti Putusan PN Jakarta Timur

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 249
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Pekanbaru) – Polemik dualisme kepengurusan Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F-SPTI-K.SPSI) Kabupaten Bengkalis kembali menjadi sorotan. Kali ini, pengamat hukum tata negara sekaligus Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR), Prof. Madya M. Husnu Abadi, SH, M.Hum., Ph.D., menegaskan bahwa penyelesaian sengketa legalitas organisasi harus mengacu pada putusan […]

  • Kemensos Tindak Tegas Pegawai Malas, Satu ASN Resmi Diberhentikan

    Kemensos Tindak Tegas Pegawai Malas, Satu ASN Resmi Diberhentikan

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 205
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN) dengan memberhentikan satu pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti melakukan praktik titip absen dan tidak menjalankan tugasnya selama bertahun-tahun. Kamis (26/3/2026) Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa keputusan pemberhentian tersebut dilakukan sebagai bentuk […]

  • Tingkatkan Nilai Ekonomi, PT TIMAH Bantu UMKM Bangka Barat Kembangkan Produk Perikanan

    Tingkatkan Nilai Ekonomi, PT TIMAH Bantu UMKM Bangka Barat Kembangkan Produk Perikanan

    • calendar_month Jumat, 28 Agt 2026
    • account_circle putri utami
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT) – PT TIMAH (Persero) Tbk terus mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah operasionalnya dengan mengembangkan potensi lokal yang dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Salah satunya dilakukan melalui pelatihan pengolahan ikan nila dan udang rebon yang diikuti puluhan pelaku UMKM di Kabupaten Bangka Barat, Kamis (27/8/2026). Jumat […]

  • Elpiji 3 Kg Menghilang: Rakyat Mentok Dipaksa Bertahan Tanpa Api

    Elpiji 3 Kg Menghilang: Rakyat Mentok Dipaksa Bertahan Tanpa Api

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 267
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Mentok, Bangka Barat) — Jum’at (30/1/2026) Kelangkaan elpiji 3 kilogram (kg) di Kota Mentok, Kabupaten Bangka Barat, telah berubah menjadi krisis diam-diam yang memalukan negara. Selama lebih dari sepekan terakhir, gas bersubsidi yang secara resmi diklaim sebagai jaring pengaman hidup rakyat kecil lenyap tanpa jejak dari peredaran. Pangkalan resmi kosong. Pengecer mengangkat bahu. […]

expand_less