KBOBABEL.COM (BANGKA BELITUNG) – Rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bangka Barat kembali mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Bangka Barat dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin (8/9/2025) malam. Selasa (9/9/2025)
Rapat yang digelar secara tertutup tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Bangka Barat, Samsir, didampingi Wakil Ketua I, Oktorasari, bersama sejumlah anggota Komisi I dan II. Dari pihak eksekutif, hadir Ketua TAPD Bangka Barat, Muhamad Soleh, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangka Barat, Abimanyu, serta beberapa pejabat terkait.
Isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi tiga hal, yakni rencana pemotongan TPP ASN, keterlambatan pembayaran TPP sejak Juni hingga Agustus 2025, serta evaluasi kinerja dokter spesialis di RSUD Sejiran Setason.
Rapat untuk Stabilitas dan Sinergi
Ketua TAPD, Muhamad Soleh, menegaskan bahwa pertemuan itu digelar untuk menjaga stabilitas serta menyamakan langkah antara legislatif dan eksekutif.
“Rapat ini untuk menjaga keamanan, sama-sama menjaga situasi kondisi yang baik, untuk membangun Bangka Barat ini,” kata Soleh singkat sembari bergegas meninggalkan gedung DPRD menuju mobil dinasnya.
Meski belum ada keputusan final mengenai besaran pemotongan TPP, Soleh memastikan pembahasan akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kajian teknis.
“(Rencana Pemotongan TPP) itu belum ditandatangani, berapa persennya masih di teknis. Intinya sama-sama bersinergi untuk Bangka Barat,” tambahnya.
Keputusan Akhir Tunggu Bupati
Sementara itu, Kepala BPKAD Bangka Barat, Abimanyu, menegaskan bahwa keputusan terkait pemotongan TPP belum dapat ditentukan dalam waktu dekat. Menurutnya, pembahasan lebih mendalam akan dilakukan bersama Bupati Bangka Barat sebelum keputusan final diumumkan.
“Ini akan dibahas lagi, terkait pemotongan TPP itu. Persentasenya belum ada, karena akan dimatangkan dan akan dirapatkan bersama Bupati,” ungkap Abimanyu.
Abimanyu menjelaskan, DPRD Bangka Barat telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak eksekutif untuk menentukan besaran pemotongan tersebut.
“Dewan menyerahkan (rencana) itu ke eksekutif untuk dimatangkan lagi,” jelasnya.
Menurutnya, rencana pemotongan ini bukan tanpa tujuan. Selain untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, kebijakan itu juga ditafsirkan bakal mampu menghemat anggaran daerah dalam jumlah signifikan.
“Kita sih kepinginnya itu bisa menghemat sekitar Rp42 miliar, tapi nanti finalnya setelah dimatangkan,” tambah Abimanyu.
Keterlambatan Pembayaran TPP
Selain wacana pemotongan, keterlambatan pembayaran TPP yang terjadi sejak Juni hingga Agustus 2025 juga menjadi sorotan dalam RDP. Kondisi ini telah menimbulkan keresahan di kalangan ASN, terutama mereka yang bergantung pada TPP sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Sayangnya, dalam rapat tersebut belum ada penjelasan rinci terkait penyebab keterlambatan pembayaran maupun langkah konkret penyelesaiannya. Namun, Abimanyu memastikan bahwa persoalan ini juga masuk dalam agenda pembahasan eksekutif bersama Bupati.
“Semua sedang kita evaluasi, supaya ke depan lebih baik dan tidak menimbulkan keresahan,” ujarnya.
Fokus pada Efisiensi Anggaran
Berdasarkan informasi yang dihimpun, rencana pemotongan TPP ASN dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan struktur keuangan. Dengan beban belanja pegawai yang terus meningkat, langkah efisiensi dinilai penting agar pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu.
Namun, rencana tersebut juga menuai pro dan kontra. Sejumlah kalangan menilai bahwa pemotongan TPP berpotensi menurunkan motivasi kerja ASN, terutama jika dilakukan tanpa kajian mendalam dan tanpa memperhatikan dampak sosial-ekonomi bagi para pegawai.
Di sisi lain, pemerintah daerah menilai efisiensi adalah jalan tengah untuk menyelamatkan anggaran daerah yang terbatas, sekaligus tetap memastikan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik berjalan.
Menunggu Kepastian
Hingga kini, belum ada kepastian berapa besar persentase pemotongan TPP ASN Bangka Barat. Semua pihak masih menunggu hasil pembahasan final yang akan diputuskan langsung oleh Bupati Bangka Barat dalam waktu dekat.
Meski demikian, baik DPRD maupun TAPD sepakat untuk terus bersinergi dan menjaga komunikasi agar kebijakan yang diambil nantinya bisa diterima oleh semua pihak.
“Kita ingin situasi tetap kondusif, semua kebijakan diambil dengan matang. Harapan kami, ASN tetap semangat bekerja sambil menunggu keputusan final,” tutup Abimanyu.
Dengan demikian, polemik mengenai pemotongan TPP ASN di Bangka Barat masih dalam tahap pembahasan. Keputusan akhir akan ditentukan setelah kajian teknis selesai dan pembahasan bersama Bupati digelar. Hingga saat itu tiba, ASN di Bangka Barat diminta untuk tetap bersabar dan menunggu keputusan resmi dari pemerintah daerah. (Sumber : wowbabel, Editor : KBO Babel)
