KBOBABEL.COM (KOBA) — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Me Hoa, kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang II 2026 yang digelar di Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Jumat (15/5/2026). Sabtu (16/5/2026)
Kegiatan reses tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain dihadiri para santri dan pengurus pondok pesantren, kegiatan itu juga dihadiri sejumlah perwakilan instansi pemerintah, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hingga perwakilan Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kehadiran lintas instansi itu dimaksudkan agar berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, khususnya pihak pondok pesantren, dapat langsung memperoleh penjelasan teknis sekaligus tindak lanjut dari dinas terkait.
Dalam dialog yang berlangsung interaktif, persoalan pendidikan menjadi topik utama yang paling banyak disampaikan para santri maupun pengurus pesantren. Salah satu aspirasi yang mencuat yakni terkait mekanisme dan akses memperoleh Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi santri pondok pesantren.
Para santri berharap pemerintah dapat memberikan kepastian akses dan kuota beasiswa yang lebih merata bagi siswa berbasis pendidikan pesantren. Menurut mereka, masih banyak santri berprestasi yang memiliki keterbatasan ekonomi sehingga membutuhkan dukungan bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Me Hoa menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak seluruh anak bangsa tanpa terkecuali, termasuk bagi para santri yang menempuh pendidikan di lingkungan pondok pesantren.
Ia memastikan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar proses sosialisasi dan distribusi program beasiswa KIP dapat berjalan lebih optimal serta tepat sasaran.
“Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, termasuk para santri. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar sosialisasi dan distribusi beasiswa KIP ini lebih merata dan tepat sasaran,” ujar Me Hoa di hadapan para peserta reses.
Selain persoalan beasiswa, pihak Pondok Pesantren Al-Muhajirin juga menyampaikan kebutuhan pembangunan fasilitas asrama santri. Pengurus pesantren mengungkapkan bahwa jumlah santri yang terus meningkat tidak lagi sebanding dengan kapasitas asrama yang tersedia saat ini.
Kondisi tersebut dinilai mulai mengganggu kenyamanan para santri dalam menjalani aktivitas belajar dan pembinaan di lingkungan pesantren. Karena itu, pihak pesantren berharap adanya dukungan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membantu percepatan pembangunan asrama baru.
Tak hanya soal infrastruktur, kesejahteraan tenaga pendidik pesantren juga menjadi perhatian dalam kegiatan reses tersebut. Para pengurus berharap adanya peningkatan bantuan dana insentif bagi para guru pengajar yang selama ini dinilai memiliki peran besar dalam membentuk karakter, moral, dan pendidikan generasi muda di lingkungan pesantren.
Menurut pihak pengurus, para tenaga pendidik di pesantren tidak hanya bertugas mengajar ilmu agama, tetapi juga mendidik kedisiplinan, akhlak, serta membimbing kehidupan sosial para santri sehari-hari.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dan pihak pesantren, Me Hoa memastikan seluruh usulan tersebut telah dicatat secara resmi untuk diperjuangkan dalam pembahasan bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemerintah daerah.
Ia menilai kebutuhan pesantren, baik dalam sektor pendidikan maupun peningkatan fasilitas, merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Bangka Belitung.
“Aspirasi ini sangat krusial. Kehadiran Biro Kesra dan Kemenag di sini menjadi langkah awal yang baik untuk menyelaraskan program bantuan pemerintah dengan kebutuhan riil di lapangan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar anggaran yang ada dapat menyentuh kebutuhan pesantren,” tegasnya.
Me Hoa juga berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pendidikan keagamaan dapat terus diperkuat sehingga program-program bantuan yang disiapkan pemerintah benar-benar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kegiatan reses tersebut ditutup dengan sesi diskusi lanjutan dan penyerapan aspirasi tambahan dari masyarakat sekitar pondok pesantren. Para peserta berharap hasil reses itu tidak berhenti pada tahap penyampaian aspirasi semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program nyata yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh para santri dan tenaga pendidik di Bangka Tengah. (Jaya Suparta/KBO Babel)
