KBOBABEL.COM (MENTOK) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat penerimaan pajak daerah sebagai fondasi penting menuju kemandirian fiskal daerah. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Barat, Drs. Muhammad Soleh, saat membuka Sosialisasi Pajak dalam Rangka Optimalisasi Pajak Daerah yang digelar di Ruang OR 1 Kantor Bupati Bangka Barat, Kamis (9/10/2025). Selasa (14/10/2025)
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPP2RD), organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat dari berbagai kecamatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya pajak daerah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya mewakili Bupati Bangka Barat, Muhammad Soleh menyampaikan bahwa optimalisasi pajak bukan hanya urusan angka dan target pendapatan, tetapi juga merupakan bagian dari membangun sistem keuangan daerah yang kuat dan berkelanjutan.
“Pajak adalah instrumen kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan hari ini tidak sekadar formalitas, tapi momentum kita bersama berpikir bagaimana pajak daerah bisa lebih optimal untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Muhammad Soleh.
Menurutnya, pajak daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang mandiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat. Dengan potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor perkebunan dan jasa, Bangka Barat diyakini mampu meningkatkan kemandirian fiskal jika pengelolaan pajaknya dilakukan dengan efektif.
Muhammad Soleh memaparkan sejumlah jenis pajak daerah yang menjadi fokus Pemkab Bangka Barat, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Air Tanah (PAT), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti makanan, minuman, dan listrik.
“Potensi besar kita ada di sektor perkebunan sawit dan usaha penunjang lain yang belum sepenuhnya masuk dalam sistem pajak daerah. Ini yang akan kita kejar dengan pendekatan edukatif dan pembinaan,” jelasnya.
Namun, Sekda tidak menampik masih adanya kendala di lapangan, terutama soal kesadaran wajib pajak yang belum merata. “Masih ada wajib pajak yang belum taat, atau belum memahami bahwa pajak yang dibayar hari ini akan kembali lagi dalam bentuk pembangunan di wilayahnya sendiri,” ungkapnya.
Karena itu, lanjut Soleh, Pemkab Bangka Barat menargetkan kegiatan sosialisasi ini mampu memperluas basis wajib pajak, termasuk di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan indikator kinerja dengan target pertumbuhan penerimaan pajak di tahun mendatang.
“Kita ingin ada progres nyata setiap triwulan. Tidak hanya laporan di atas kertas, tapi betul-betul peningkatan penerimaan di lapangan,” tegasnya.
Sekda juga memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi Pemkab, seperti data objek pajak yang belum terintegrasi secara menyeluruh, keluhan wajib pajak mengenai prosedur administrasi yang masih dianggap rumit, serta hambatan digitalisasi di beberapa wilayah terpencil.
“Kita akui, masih ada kelemahan dalam koordinasi lintas instansi dan keterbatasan akses digital di desa-desa tertentu. Tapi kita akan benahi secara bertahap melalui sinergi dengan provinsi, BAKUDA, dan pelaku usaha. Komitmen kita adalah inklusif — tidak ada wajib pajak yang tertinggal,” ujar Soleh.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Bangka Barat juga tengah menyiapkan sejumlah langkah konkret, seperti pembentukan pusat konsultasi pajak, pelayanan terpadu satu pintu, dan sistem digitalisasi pajak daerah. Digitalisasi ini diharapkan dapat mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak, sekaligus meningkatkan transparansi.
“Kalau sistemnya mudah dan transparan, maka masyarakat tidak akan ragu untuk membayar pajak. Ini juga bagian dari membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat,” tutur Soleh.
Ia pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memandang pajak bukan sebagai beban, melainkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Menurutnya, pajak yang dikelola dengan baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bangka Barat.
“Pajak bukan hanya kewajiban, tapi bentuk gotong royong modern. Dengan kesadaran bersama, kita bisa wujudkan Bangka Barat yang lebih mandiri, maju, dan sejahtera,” katanya menegaskan.
Usai pembukaan resmi oleh Sekda, kegiatan dilanjutkan dengan paparan teknis dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPP2RD) Bangka Barat mengenai strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Acara kemudian berlanjut dengan sesi diskusi panel dan tanya jawab yang diikuti secara antusias oleh peserta.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bangka Barat berharap terbentuk kolaborasi nyata antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memperluas basis pajak serta mewujudkan tata kelola pajak yang efisien, transparan, dan adil.
“Dengan kerja sama dan kesadaran kolektif, saya yakin Bangka Barat bisa menjadi contoh daerah yang mandiri secara fiskal dan mampu membiayai pembangunan dari kekuatan pajak sendiri,” pungkas Muhammad Soleh. (Zulfikar/KBO Babel)
