Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bangka Belitung » Diadang dan Diabaikan, Edi Irawan Laporkan GM Bandara Depati Amir Angkasa Pura II ke Ombudsman Babel

Diadang dan Diabaikan, Edi Irawan Laporkan GM Bandara Depati Amir Angkasa Pura II ke Ombudsman Babel

  • account_circle kbobabelgroup@gmail.com
  • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
  • visibility 222
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (Pangkalpinang),  — Skandal proyek pembangunan pagar Daerah Keamanan Terbatas (DKT) Bandara Depati Amir kembali mencuat ke permukaan. Proyek senilai Rp2,8 miliar yang dikerjakan pada 2023 ini belum juga menemukan kejelasan hukum maupun penyelesaian administratif. Ironisnya, alih-alih transparan, pihak pengelola justru menutup rapat-rapat pintu klarifikasi, menambah kecurigaan publik akan adanya permainan anggaran. Selasa (3/5/2025).

Dalam upaya mencari solusi damai, Edi Irawan—pihak yang merasa paling dirugikan dalam proyek tersebut—pada Senin (2/6/2025), mendatangi langsung kantor manajemen PT Angkasa Pura II Bandara Depati Amir.

Tujuannya jelas: menyampaikan keluhan dan meminta kejelasan terhadap hak-haknya yang diduga terabaikan selama proses pengadaan dan pelaksanaan proyek DKT.

Namun harapan itu kandas. General Manager (GM) PT Angkasa Pura II Bandara Depati Amir memilih bungkam. Tidak ada sambutan, tidak ada penjelasan. Audiensi yang diajukan secara resmi ditolak tanpa alasan yang transparan.

Edi hanya diterima oleh seorang staf bagian Human Capital Business Partner and General Service, Rendy, yang menyatakan bahwa persoalan ini akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan bagian legal kantor pusat AP II.

Pangkalpinang, — Skandal proyek pembangunan pagar Daerah Keamanan Terbatas (DKT) Bandara Depati Amir kembali mencuat ke permukaan. Proyek senilai Rp2,8 miliar yang dikerjakan pada 2023 ini belum juga menemukan kejelasan hukum maupun penyelesaian administratif. Ironisnya, alih-alih transparan, pihak pengelola justru menutup rapat-rapat pintu klarifikasi, menambah kecurigaan publik akan adanya permainan anggaran. Selasa (3/5/2025).

Sikap tertutup ini bukan hanya dianggap sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab, tetapi juga memperkuat dugaan publik bahwa ada upaya sistematis menutupi penyimpangan anggaran dan prosedur pengadaan yang tak sesuai aturan.

Melawan Bungkam dengan Jalur Hukum

Merasa tak didengar dan diabaikan, Edi akhirnya menempuh jalur hukum dan administratif. Ia resmi melaporkan kasus ini ke Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam laporannya, ia menuding telah terjadi maladministrasi, yang mencakup:

  • Tidak adanya verifikasi alat yang digunakan dalam proses lelang;
  • Minimnya transparansi informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
  • Penolakan dari pejabat publik (GM) untuk memberikan klarifikasi;
  • Potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan dalam struktur manajemen proyek.

Langkah ini bukan semata-mata untuk membela kepentingan pribadi, tapi juga menjadi representasi dari upaya memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan BUMN, yang seharusnya menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang bersih.

 Kerangka Hukum yang Dilanggar

Bila mencermati jalannya kasus ini, setidaknya terdapat empat kerangka hukum nasional yang diduga telah dilanggar:

  1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan badan publik untuk memberikan informasi kepada siapa pun yang memintanya, serta memberikan sanksi administratif jika menolak tanpa dasar hukum.
  2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menjamin hak warga negara mendapatkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
  3. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara akibat pengadaan fiktif.
  4. Permen BUMN No. PER-1/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), yang secara tegas mewajibkan BUMN menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari konflik kepentingan.
Pangkalpinang, — Skandal proyek pembangunan pagar Daerah Keamanan Terbatas (DKT) Bandara Depati Amir kembali mencuat ke permukaan. Proyek senilai Rp2,8 miliar yang dikerjakan pada 2023 ini belum juga menemukan kejelasan hukum maupun penyelesaian administratif. Ironisnya, alih-alih transparan, pihak pengelola justru menutup rapat-rapat pintu klarifikasi, menambah kecurigaan publik akan adanya permainan anggaran. Selasa (3/5/2025).

Foto: Edi Irawan

 Desakan Audit dan Pemanggilan Pejabat Terkait

Dalam laporannya ke Ombudsman, Edi juga menyertakan sejumlah tuntutan agar proses penegakan keadilan berjalan objektif dan menyeluruh, di antaranya:

  1. Pemanggilan resmi terhadap GM dan pejabat yang terlibat, guna dimintai keterangan secara terbuka dan akuntabel.
  2. Audit forensik terhadap seluruh proses pengadaan proyek pagar DKT, guna menelusuri potensi kerugian negara atau adanya persekongkolan dalam proses lelang.
  3. Pemeriksaan oleh Komisi Informasi Daerah (KID) terhadap kepatuhan PT Angkasa Pura II dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik.
  4. Sanksi administratif terhadap pejabat publik yang terbukti menghalangi akses informasi, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

 Menanti Keberanian dan Integritas

Kasus ini seharusnya menjadi momentum pembenahan internal bagi PT Angkasa Pura II, bukan sebaliknya menampilkan wajah BUMN yang anti-kritik dan alergi transparansi.

Dalam konteks reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dicanangkan pemerintah, bungkamnya GM justru menjadi preseden buruk yang melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga strategis seperti bandara.

Hingga berita ini diturunkan, awak media jejaring KBO Babel masih berupaya menghubungi manajemen PT Angkasa Pura II Bandara Depati Amir untuk memperoleh klarifikasi resmi.

Sayangnya, respons yang diberikan masih sebatas diam yang membisu. Kini, publik menanti: apakah Ombudsman akan membuka tabir yang selama ini ditutup rapat? (*)

  • Penulis: kbobabelgroup@gmail.com

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BSB Masuki Era Baru: DPRD Babel Dorong Perbaikan Sistem, SDM, dan Kepercayaan Publik

    BSB Masuki Era Baru: DPRD Babel Dorong Perbaikan Sistem, SDM, dan Kepercayaan Publik

    • calendar_month Selasa, 23 Jun 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 234
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Elvi Diana, menyampaikan harapan besar terhadap kepemimpinan Direktur Utama (Dirut) baru Bank Sumsel Babel (BSB), Muhamad Suryadi, agar mampu membawa perubahan signifikan dalam penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta peningkatan kualitas layanan perbankan. Selasa (23/6/2026) Harapan tersebut disampaikan Elvi Diana yang juga menjabat sebagai […]

  • Operasi Senyap! 60 Napi ‘Berisiko Tinggi’ Pangkalpinang Digiring ke Pulau Keras Nusakambangan

    Operasi Senyap! 60 Napi ‘Berisiko Tinggi’ Pangkalpinang Digiring ke Pulau Keras Nusakambangan

    • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 319
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melakukan langkah tegas dengan memindahkan sebanyak 60 narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Seluruh napi yang dipindahkan berstatus ‘berisiko tinggi’ atau high risk yang dinilai memerlukan pengawasan serta pembinaan khusus. Sabtu (20/9/2025) […]

  • PJS Siap Gelar UKW Akbar di Gorontalo, Gubernur Gusnar: Saya Dukung Penuh

    PJS Siap Gelar UKW Akbar di Gorontalo, Gubernur Gusnar: Saya Dukung Penuh

    • calendar_month Jumat, 25 Jul 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (GORONTALO) – Gubernur Gorontalo, Dr. Gusnar Ismail, MM menerima kunjungan Ketua Umum DPP Pro Jurnalismedia Siber (PJS), Mahmud Marhaba, Rabu (23/7/2025), di ruang kerja Gubernur di Puncak Botu. Mahmud hadir bersama pengurus DPD PJS Provinsi Gorontalo. Jumat (25/7/2025) Dalam pertemuan itu, Mahmud yang baru saja terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP PJS melalui […]

  • Korpri Usulkan ASN Pensiun di Usia 70 Tahun, Ketua MPR: Harus Dilihat dari Manfaat Maksimal

    Korpri Usulkan ASN Pensiun di Usia 70 Tahun, Ketua MPR: Harus Dilihat dari Manfaat Maksimal

    • calendar_month Sabtu, 24 Mei 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 141
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jakarta) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, menanggapi usulan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mengenai perpanjangan batas usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 70 tahun. Muzani menyebut bahwa jika usulan tersebut diterapkan, kemungkinan besar akan berdampak pada pengurangan penerimaan pegawai baru. Sabtu (24/5/2025) “Kalau usia pensiun diperpanjang, mungkin berarti penerimaan […]

  • Hanya 7 dari 21 Calon Akan Dilantik, DPRD Babel Gelar Uji Kelayakan KPID

    Hanya 7 dari 21 Calon Akan Dilantik, DPRD Babel Gelar Uji Kelayakan KPID

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Sebanyak 21 calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjalani uji publik di hadapan anggota Komisi I DPRD Babel, Rabu (1/10/2025). Mereka merupakan peserta yang telah lolos dari berbagai tahapan seleksi ketat, mulai dari administrasi, ujian tertulis, tes potensi akademik, psikologi, hingga wawancara. Kamis (2/10/2025) Ketua […]

  • PKL Pasar Pagi Geruduk DPRD Pangkalpinang! Arnadi Siap Bawa Keluhan Pedagang ke Pemkot

    PKL Pasar Pagi Geruduk DPRD Pangkalpinang! Arnadi Siap Bawa Keluhan Pedagang ke Pemkot

    • calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
    • account_circle Mung Harsanto
    • visibility 18
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pelataran Pasar Pagi mendatangi Kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (9/11/2026). Kedatangan para pedagang tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi sekaligus keberatan terhadap kebijakan penataan kawasan Pasar Pagi yang dinilai berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha dan mata pencaharian mereka. Kamis (12/11/2026) Aspirasi para pedagang diterima Anggota […]

expand_less