KBOBABEL.COM (BELITUNG TIMUR) – Kebijakan penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Belitung Timur mulai menimbulkan dampak nyata. Tiga dokter berstatus PPPK dilaporkan mengundurkan diri karena dinilai tidak lagi mendapatkan penghasilan yang memadai. Kamis (2/4/2026)
Fenomena ini menjadi sorotan karena menyangkut keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat. Keputusan mundur yang diambil para dokter tersebut disebut sebagai langkah berat setelah mempertimbangkan kondisi pendapatan yang tidak sebanding dengan beban kerja dan latar belakang pendidikan yang telah mereka tempuh.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Belitung Timur, Edward Haryadi, membenarkan adanya pengunduran diri tersebut. Ia menjelaskan bahwa kebijakan penghapusan TPP menjadi faktor utama yang mendorong ketiga dokter itu meninggalkan pekerjaannya.
“Ya, benar ada tiga dokter PPPK yang mengundurkan diri. Ini menjadi perhatian kita bersama karena menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar dr. Edward.
Menurutnya, profesi dokter membutuhkan pengorbanan besar, baik dari sisi waktu maupun biaya pendidikan. Oleh karena itu, kesejahteraan tenaga medis seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah.
Ia menilai, tanpa adanya tambahan penghasilan seperti TPP, pendapatan yang diterima dokter PPPK menjadi jauh dari cukup jika dibandingkan dengan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka emban setiap hari. Kondisi ini dinilai berpotensi menurunkan motivasi kerja tenaga medis, bahkan memicu gelombang pengunduran diri serupa jika tidak segera ditangani.
“Beban kerja dokter itu tinggi, tanggung jawabnya besar. Kalau tidak diimbangi dengan kesejahteraan yang layak, tentu akan berdampak pada keberlangsungan pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, dr. Edward berharap pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat segera mencari solusi atas permasalahan ini. Ia menegaskan bahwa keberadaan tenaga medis, khususnya dokter, sangat vital dalam menjaga kualitas layanan kesehatan di daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa kekurangan tenaga dokter dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam hal akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Jika tidak ada langkah cepat dari pemerintah, dikhawatirkan kondisi ini dapat mengganggu pelayanan di fasilitas kesehatan yang ada.
“Kita berharap ada solusi terbaik agar pelayanan kesehatan tidak terganggu. Jangan sampai masyarakat yang akhirnya menjadi korban dari kebijakan ini,” tambahnya.
Penghapusan TPP bagi PPPK sendiri merupakan bagian dari kebijakan penyesuaian anggaran daerah. Namun, dampak dari kebijakan tersebut kini mulai dirasakan langsung oleh tenaga kerja, khususnya di sektor kesehatan.
Sejumlah pihak menilai bahwa pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, atau setidaknya mencari skema alternatif agar kesejahteraan tenaga medis tetap terjaga. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
Kasus pengunduran diri tiga dokter PPPK ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan anggaran dan kebutuhan tenaga kerja. Tanpa langkah antisipatif, bukan tidak mungkin akan terjadi penurunan jumlah tenaga medis di daerah, yang pada akhirnya berdampak luas terhadap masyarakat.
Hingga saat ini, diharapkan ada kebijakan lanjutan atau solusi konkret dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur guna mengatasi persoalan tersebut, sekaligus memastikan tenaga medis tetap bertahan dan pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu. (Sumber : msn.com, Editor : KBO Babel)
