Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Tuntutan 8 Tahun Penjara Kandas, Tian Bahtiar Resmi Dibebaskan Pengadilan

Tuntutan 8 Tahun Penjara Kandas, Tian Bahtiar Resmi Dibebaskan Pengadilan

  • account_circle sri rezeki
  • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
  • visibility 112
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Tian Bahtiar divonis bebas dalam perkara dugaan perintangan penyidikan tiga kasus korupsi. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Rabu (4/3/2026)

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026). Ketua majelis hakim Efendi dalam amar putusannya menyatakan dakwaan tunggal jaksa tidak terbukti.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Tian Bahtiar tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum,” ujar hakim di persidangan.

Selain membebaskan dari seluruh dakwaan, majelis hakim juga memerintahkan agar Tian segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Hakim turut memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.

“Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya,” tegas hakim.

Tegaskan Perlindungan terhadap Pers

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyinggung pentingnya perlindungan terhadap kerja jurnalistik sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Hakim menyatakan, tindakan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik harus mengedepankan mekanisme serta prinsip perlindungan terhadap pers.

“Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 telah menegaskan bahwa tindakan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya wajib mengedepankan mekanisme dan prinsip-prinsip perlindungan terhadap pers,” ujar hakim membacakan pertimbangan hukum.

Majelis menilai, gugatan, laporan, maupun tuntutan hukum yang berkaitan dengan karya jurnalistik tidak serta-merta dapat langsung diproses melalui jalur pidana maupun perdata. Dalam konteks perkara ini, hakim menilai tindakan yang dilakukan Tian masih berada dalam ranah kerja jurnalistik.

Sebagai informasi, saat perkara ini bergulir, Tian menjabat sebagai Direktur JakTV. Ia didakwa melakukan perintangan penyidikan dalam tiga perkara korupsi melalui pemberitaan yang dianggap menghambat proses hukum.

Namun, hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan Tian merupakan bagian dari perimbangan berita dan pelaksanaan tugas jurnalistik. Majelis juga menegaskan bahwa penilaian atas sebuah pemberitaan—apakah bernada negatif atau positif—bukanlah domain hukum pidana.

“Pemberitaan negatif adalah persoalan perspektif atau sudut pandang, bukan kebenaran yang bisa diukur oleh kacamata pidana,” ujar hakim dalam pertimbangan putusan.

Majelis menyatakan bahwa penilaian atas kualitas dan etika pemberitaan seharusnya menjadi ranah organisasi pers, akademisi, maupun kelompok profesi yang memiliki kompetensi di bidang jurnalistik, bukan menjadi kewenangan majelis hakim dalam perkara pidana.

“Sehingga lebih tepat yang dapat menilai apakah sebuah pemberitaan itu negatif atau positif adalah kelompok akademik, kelompok masyarakat, atau kelompok profesi yang memiliki konsentrasi dalam dunia jurnalistik, bukan Majelis Hakim perkara a quo,” lanjut hakim.

Unsur Niat Jahat Tidak Terpenuhi

Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menjerat Tian dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan tuduhan melakukan perintangan penyidikan.

Jaksa sebelumnya menuntut Tian dengan pidana delapan tahun penjara serta denda sebesar Rp600 juta subsider 150 hari kurungan. Jaksa menilai terdakwa telah menghambat proses penyidikan melalui pemberitaan yang dibuat dan ditayangkan.

Namun setelah melalui rangkaian persidangan, majelis hakim menyatakan tidak menemukan adanya niat jahat (mens rea) maupun sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa.

“Dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan, maka majelis hakim tidak menemukan niat jahat atau sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Tian Bahtiar sebagaimana yang didakwakan,” ujar hakim.

Dengan tidak terpenuhinya unsur niat jahat serta unsur perintangan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal yang didakwakan, majelis hakim menyimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum tidak terbukti.

Implikasi Putusan

Putusan bebas ini menjadi sorotan karena menyentuh batas antara penegakan hukum tindak pidana korupsi dan kebebasan pers. Majelis hakim secara tegas menempatkan karya jurnalistik dalam kerangka perlindungan konstitusional dan undang-undang pers, selama tidak terbukti adanya niat jahat atau pelanggaran hukum yang nyata.

Keputusan ini sekaligus mempertegas bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan semestinya mengedepankan instrumen etik dan mekanisme pers terlebih dahulu, sebelum masuk ke ranah pidana.

Dengan putusan tersebut, Tian Bahtiar resmi bebas dari seluruh dakwaan dan kembali memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak jaksa terkait langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan mengajukan upaya banding atas putusan bebas tersebut. (Sumber : detiknews, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: sri rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Persoalkan Penggeledahan, Roy Suryo Gugat Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Lewat Praperadilan

    Persoalkan Penggeledahan, Roy Suryo Gugat Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Lewat Praperadilan

    • calendar_month Selasa, 23 Jun 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 187
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Kanjeng Raden Mas Tumenggung (KMRT) Roy Suryo Notodiprojo resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan tersebut diajukan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam perkara yang menjerat dirinya. Selasa (23/6/2026) Berdasarkan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan […]

  • Erick Thohir Tunjuk Mayjen Ahmad Rizal Pimpin Bulog, Sjafrie Tegaskan Harus Pensiun Dulu

    Erick Thohir Tunjuk Mayjen Ahmad Rizal Pimpin Bulog, Sjafrie Tegaskan Harus Pensiun Dulu

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jakarta) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi menunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Penunjukan ini diikuti dengan proses pengajuan pensiun dini Ahmad Rizal dari dinas aktif TNI yang saat ini sedang diproses. Kamis (10/7/2025) Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI […]

  • Berkas Perkara Wagub Hellyana Lengkap, Kejati Babel Siapkan Mediasi Restoratif Justice

    Berkas Perkara Wagub Hellyana Lengkap, Kejati Babel Siapkan Mediasi Restoratif Justice

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 252
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung, Aco Rahmadi Jaya, memastikan bahwa berkas perkara penipuan hotel yang melibatkan Wakil Gubernur Hellyana telah lengkap atau P21. Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan oleh pihak penyidik dari Polda Babel pada Selasa (4/11/2025) siang. “Iya benar, hari ini kami menerima penyerahan tersangka dan […]

  • Hellyana Klaim Dugaan Ijazah Palsu Hanya Masalah Administrasi, Siap Kooperatif Jalani Proses Hukum

    Hellyana Klaim Dugaan Ijazah Palsu Hanya Masalah Administrasi, Siap Kooperatif Jalani Proses Hukum

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 247
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hellyana, menyatakan pasrah apabila pihak kepolisian memutuskan untuk menahannya setelah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan ijazah palsu. Hal ini disampaikan Hellyana usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Rabu (7/1/2026). Kamis (8/1/2026) “Pertama, saya akan melaksanakan semua proses hukum yang seharusnya dan saya […]

  • Ajang Prestasi dan Sportivitas: Lomba Futsal IC Fest 2025 Digelar

    Ajang Prestasi dan Sportivitas: Lomba Futsal IC Fest 2025 Digelar

    • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Bangka) – Yayasan Bahrul Ulum Sungailiat Bangka, Islamic Center, dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan Lomba Futsal IC Fest 2025 untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs se-Kabupaten Bangka. Lomba ini akan berlangsung pada tanggal 13-17 Oktober 2025 di Lapangan Futsal Islamic Center.  Informasi Penting – Pelaksanaan: 13-17 Oktober 2025 – Technical Meeting: 10 Oktober 2025 – […]

  • Skandal Tambang Batu Bara Ilegal PT JMB Group, Aparat Telusuri Peran Beneficial Owner

    Skandal Tambang Batu Bara Ilegal PT JMB Group, Aparat Telusuri Peran Beneficial Owner

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 284
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Kasus dugaan korupsi pertambangan batu bara ilegal yang melibatkan PT JMB Group terus berkembang dan kini memasuki tahap penyidikan yang semakin mendalam. Aparat penegak hukum mulai menelusuri dugaan keterlibatan pihak yang disebut sebagai beneficial owner atau pihak yang menerima manfaat utama dari aktivitas tambang ilegal tersebut. Sabtu (14/3/2026) Sorotan publik kini tertuju […]

expand_less