KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Presiden Prabowo Subianto mencatat sejarah baru dalam tradisi ketatanegaraan Indonesia setelah hadir langsung menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Biasanya, penyampaian KEM-PPKF dilakukan oleh Menteri Keuangan atas nama Presiden. Namun kali ini, Prabowo memilih datang langsung ke Gedung DPR/MPR/DPD RI di Senayan, Jakarta untuk memaparkan arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah menjelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027.
Presiden tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 09.30 WIB. Kedatangannya disambut Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang lebih dahulu hadir di lokasi.
Dalam pidatonya di hadapan anggota dewan, Prabowo menegaskan keputusannya hadir langsung dalam rapat paripurna merupakan inisiatif pribadi. Ia ingin menyampaikan sendiri arah kebijakan ekonomi negara di tengah situasi global yang menurutnya sedang penuh ketidakpastian.
“Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan kondisi ekonomi dunia saat ini sedang menghadapi tekanan berat akibat berbagai konflik geopolitik dan ketidakstabilan global. Menurutnya, situasi tersebut turut mempengaruhi kondisi ekonomi nasional sehingga pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
Prabowo secara khusus menyinggung konflik yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah. Meski terjadi jauh dari Indonesia, dampaknya disebut tetap dirasakan terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk fluktuasi harga energi, perdagangan internasional hingga nilai tukar mata uang.
“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” katanya.
Pidato Prabowo tersebut sekaligus menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya seorang Presiden RI secara langsung menyampaikan KEM-PPKF di forum rapat paripurna DPR. Langkah itu dinilai sebagai tradisi baru dalam proses pembahasan awal RAPBN.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyebut kehadiran Presiden dalam forum tersebut menjadi sebuah perubahan penting dalam praktik ketatanegaraan.
“Biasanya penyampaian kerangka ekonomi dan pokok kebijakan fiskal disampaikan Menteri Keuangan atas nama Presiden. Hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru,” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan.
Menurutnya, penyampaian KEM-PPKF merupakan tahap awal pembahasan APBN 2027 yang nantinya akan dibahas lebih lanjut bersama DPR RI.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah akan menyampaikan berbagai asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi fondasi penyusunan APBN. Mulai dari target pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), lifting minyak dan gas bumi, hingga proyeksi suku bunga dan penerbitan surat berharga negara.
Selain itu, pembahasan juga mencakup pagu indikatif kementerian dan lembaga yang akan menjadi dasar penyusunan anggaran belanja pemerintah tahun depan.
Misbakhun menegaskan kehadiran Prabowo bukan semata-mata karena pelemahan nilai tukar rupiah ataupun tekanan ekonomi jangka pendek. Menurutnya, Presiden ingin agar arah kebijakan ekonomi negara menjadi perhatian serius masyarakat luas.
“Alih-alih karena kondisi rupiah, Presiden ingin penyampaian kerangka ekonomi ini menjadi perhatian masyarakat,” katanya.
Ia menilai langkah Prabowo hadir langsung ke parlemen dapat memperkuat komunikasi pemerintah kepada publik mengenai arah kebijakan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
“Tentunya masyarakat akan menunggu dan ini akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan,” lanjut Misbakhun.
Kehadiran langsung Presiden dalam penyampaian KEM-PPKF juga dipandang sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, perekonomian global menghadapi berbagai tekanan mulai dari konflik geopolitik, perlambatan ekonomi sejumlah negara besar hingga ketidakpastian pasar keuangan dunia.
Pemerintah sendiri menargetkan berbagai program prioritas nasional tetap berjalan pada 2027 dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal negara. Karena itu, arah kebijakan ekonomi dan fiskal menjadi sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah tantangan global.
Pidato Prabowo di DPR tersebut juga menjadi sorotan karena menandai semakin besarnya peran langsung Presiden dalam proses komunikasi kebijakan ekonomi kepada parlemen maupun masyarakat.
Dengan hadir langsung menyampaikan KEM-PPKF, pemerintah berharap proses penyusunan APBN 2027 dapat berlangsung lebih terbuka, terukur, dan mendapat dukungan luas dari seluruh pemangku kepentingan. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)
