KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Pemerintah Kota Pangkalpinang menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (30/3/2026). Laporan tersebut memuat berbagai capaian kinerja pembangunan daerah, mulai dari aspek keuangan hingga sektor layanan publik.
Wali Kota Pangkalpinang Saparudin menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD serta seluruh elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan kota.
“Kami menyadari masih terdapat kekurangan, namun dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh masyarakat, kami optimistis pembangunan Kota Pangkalpinang akan semakin baik ke depan,” ujarnya.
Saparudin menjelaskan, tahun 2025 merupakan periode yang cukup dinamis karena sebagian waktu pemerintahan masih dipimpin oleh penjabat kepala daerah hingga pelantikan wali kota dan wakil wali kota definitif pada Oktober 2025. Meski demikian, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal.
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan mencapai Rp930,14 miliar atau 93,64 persen dari target Rp993,29 miliar. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp258,32 miliar atau 107,89 persen dari target, pendapatan transfer Rp664,17 miliar atau 89,33 persen, serta lain-lain pendapatan sah sebesar Rp7,64 miliar atau 73,46 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp920,07 miliar atau 87,62 persen dari total anggaran Rp1,05 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas, khususnya pada sektor layanan dasar.
Di bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp240,26 miliar dengan tingkat realisasi mencapai 85,03 persen. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, serta pemberian bantuan kepada peserta didik guna meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
Pada sektor kesehatan, realisasi anggaran mencapai 96,59 persen dari total Rp263,44 miliar. Pemerintah juga terus meningkatkan fasilitas layanan kesehatan, termasuk pembangunan gedung rawat inap dan laboratorium di RSUD Depati Hamzah. Selain itu, cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Pangkalpinang telah mencapai 99,86 persen, menunjukkan hampir seluruh masyarakat telah mendapatkan jaminan layanan kesehatan.
Di bidang infrastruktur, pemerintah mencatat realisasi sebesar 91,56 persen. Program yang dijalankan meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengembangan jaringan air bersih, serta peningkatan fasilitas umum guna mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian pada sektor sosial dengan menyalurkan bantuan kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar, serta korban bencana. Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
Dalam bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,98 persen. Penurunan ini didorong oleh berbagai program, seperti pelaksanaan job fair yang menyediakan 904 lowongan kerja, serta pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja.
Namun demikian, Saparudin mengakui adanya tantangan di sektor investasi. Realisasi investasi pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp2,62 triliun, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,94 triliun. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah untuk terus meningkatkan daya tarik investasi melalui berbagai kebijakan dan kemudahan perizinan.
Dalam mendukung program nasional, Pemkot Pangkalpinang juga melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan 42 Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan, serta penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Tak hanya itu, inovasi pelayanan publik juga terus dikembangkan. Pemerintah menghadirkan layanan administrasi kependudukan pada hari libur serta program jemput bola untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan.
Sepanjang tahun 2025, Kota Pangkalpinang juga berhasil meraih berbagai penghargaan. Di antaranya adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penghargaan Daerah Tertib Ukur, serta predikat badan publik informatif dalam keterbukaan informasi.
Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan dan pelayanan publik. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan di berbagai sektor.
Menutup penyampaiannya, Saparudin menegaskan bahwa Pemkot Pangkalpinang akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat sinergi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan.
“Komitmen kami adalah menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan kerja sama yang baik, kami yakin pembangunan Pangkalpinang akan semakin maju,” pungkasnya. (Sandy Batman/KBO Babel)
