KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang terus mendorong percepatan pembangunan daerah dengan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan melalui penyampaian berbagai persoalan strategis kepada pemerintah pusat dalam forum “Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah” bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang digelar secara virtual, Rabu (1/4/2026). Selasa (7/4/2026)
Forum ini diikuti oleh 11 kabupaten/kota terpilih di Indonesia sebagai ruang dialog antara pemerintah daerah dan pusat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menyampaikan berbagai kondisi riil yang dihadapi daerah, sekaligus kebutuhan strategis guna mendukung akselerasi pembangunan.
Dessy menegaskan bahwa otonomi daerah tidak boleh berhenti pada aspek kewenangan administratif semata, melainkan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Menurutnya, keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan yang diambil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Otonomi daerah ini bukan hanya soal kewenangan, tapi bagaimana kebijakan itu benar-benar berdampak ke masyarakat,” ujarnya.
Namun demikian, Pemkot Pangkalpinang juga menghadapi sejumlah tantangan dalam mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu persoalan utama adalah terkait penguatan kapasitas pimpinan daerah. Dessy mengungkapkan bahwa sejak dilantik sekitar lima bulan lalu, belum ada pelatihan atau pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus yang diberikan kepada pimpinan daerah.
Menurutnya, hal ini menjadi kebutuhan mendesak agar kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat menjalankan tugas secara optimal, terutama dalam menghadapi dinamika kebijakan dan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks.
“Kami baru menjabat sekitar lima bulan, dan belum ada pelatihan atau diklat khusus untuk pimpinan daerah. Ini kebutuhan yang sangat mendesak,” ungkapnya.
Selain itu, persoalan fiskal juga menjadi sorotan penting. Beban Tunjangan Khusus Daerah (TKD) serta belanja pegawai dinilai masih cukup tinggi dan menjadi tantangan umum bagi banyak daerah, termasuk Pangkalpinang. Kondisi ini berpotensi membatasi ruang fiskal pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program pembangunan yang lebih produktif.
Di sisi lain, Pemkot Pangkalpinang juga menyoroti belum adanya kejelasan status kepulauan bagi kota tersebut. Hingga saat ini, Pangkalpinang menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum menyandang status kepulauan, berbeda dengan kabupaten lain di wilayah tersebut.
Ketidakjelasan status ini dinilai dapat berdampak pada kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemkot berharap ada perhatian khusus untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.
“Seluruh kabupaten di Bangka Belitung sudah berstatus kepulauan, hanya Pangkalpinang yang belum,” kata Dessy.
Di sektor ekonomi, Pemkot Pangkalpinang juga tengah mendorong pengembangan kawasan industri yang direncanakan akan dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kawasan ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru.
Namun, rencana tersebut masih terkendala proses perizinan dari pemerintah pusat yang hingga kini belum rampung. Kondisi ini dinilai menjadi hambatan serius dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi di daerah.
“Kami sudah menyiapkan kawasan industri, tetapi izinnya dari pemerintah pusat masih belum tersedia,” jelasnya.
Melalui forum tersebut, Pemkot Pangkalpinang berharap berbagai persoalan yang disampaikan dapat segera mendapatkan perhatian dan respons cepat dari pemerintah pusat. Dukungan kebijakan yang tepat dinilai sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah.
“Kami berharap ada respons cepat dari pemerintah pusat, karena ini menyangkut keberlanjutan pembangunan di Pangkalpinang,” tegas Dessy.
Dengan berbagai upaya dan komunikasi aktif yang dilakukan, Pemkot Pangkalpinang optimistis dapat mengatasi tantangan yang ada serta mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Sandy Batman/KBO Babel)
