Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Masuk Tahap Akhir, Menaker: Hak Buruh dan Pengusaha Harus Seimbang

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Masuk Tahap Akhir, Menaker: Hak Buruh dan Pengusaha Harus Seimbang

  • account_circle sri rezeki
  • calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
  • visibility 26
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memasuki tahapan penting setelah pemerintah menyatakan menerima hasil pembahasan bersama DPR RI dan menyetujui agar regulasi tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II. Selasa (6/10/2026)

Persetujuan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026).

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi salah satu regulasi yang diharapkan dapat memperkuat perlindungan bagi pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan industrial.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa penguatan perlindungan terhadap pekerja harus berjalan seiring dengan keberlangsungan dunia usaha. Karena itu, keseimbangan antara hak, kewajiban, serta kepentingan pekerja dan pengusaha menjadi salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam penyusunan regulasi tersebut.

Yassierli mengatakan pemerintah memandang RUU Pelindungan Ketenagakerjaan memiliki arti penting karena tidak hanya berkaitan dengan perlindungan pekerja, tetapi juga kepastian hukum dan harmonisasi berbagai ketentuan ketenagakerjaan.

“Pemerintah memandang bahwa RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memiliki arti penting dalam memberikan pelindungan, kepastian hukum, sekaligus menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 serta menyelaraskan berbagai ketentuan ketenagakerjaan yang selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan,” kata Yassierli dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026).

Perkuat Perlindungan Pekerja

Menurut Yassierli, substansi RUU tersebut secara keseluruhan diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap berbagai pihak dalam ekosistem ketenagakerjaan.

Kelompok yang menjadi perhatian dalam regulasi tersebut tidak hanya pekerja atau buruh, tetapi juga pencari kerja, peserta pemagangan, hingga pengusaha.

Pemerintah menilai kebutuhan perlindungan ketenagakerjaan terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi dunia kerja. Karena itu, diperlukan aturan yang dapat memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan industrial.

RUU tersebut juga menegaskan sejumlah prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan ketenagakerjaan. Di antaranya keadilan, kesetaraan, nondiskriminasi, serta perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja atau K3.

Selain itu, keseimbangan antara hak, kewajiban, dan kepentingan para pihak juga ditempatkan sebagai salah satu prinsip penting dalam hubungan industrial.

“Di sisi lain, RUU ini juga memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan agar lebih efektif, profesional, proporsional, dan memberikan kepastian hukum, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha,” ujar Yassierli.

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mencari titik keseimbangan antara kepentingan perlindungan pekerja dengan kebutuhan dunia usaha untuk tetap tumbuh dan beroperasi secara berkelanjutan.

Hasil Pembahasan Panja

Sebelum memasuki Pembicaraan Tingkat II, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan telah melalui pembahasan bersama DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja).

Dalam rapat kerja pada Senin (5/10/2026), Panja menyampaikan laporan hasil pembahasan sebagai bagian dari rangkaian penyelesaian RUU tersebut.

Tahapan tersebut antara lain mencakup pembacaan naskah RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, penyampaian pendapat akhir mini dari masing-masing fraksi, serta pendapat akhir pemerintah.

Setelah seluruh tahapan pembahasan tersebut dilakukan, pemerintah dan DPR melakukan penandatanganan naskah RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Yassierli menyatakan pemerintah telah mempertimbangkan seluruh hasil pembahasan bersama DPR, termasuk pandangan dan masukan yang disampaikan selama proses penyusunan regulasi.

“Berdasarkan seluruh hasil pembahasan bersama DPR RI dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh seluruh pandangan serta masukan dalam proses pembahasan, Pemerintah menyatakan dapat menerima RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan menyetujui agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II untuk selanjutnya diambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI,” kata Yassierli.

Dengan persetujuan tersebut, RUU kini melangkah ke Pembicaraan Tingkat II. Tahap ini menjadi bagian akhir dari proses pembahasan sebelum regulasi tersebut diambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Jika mendapat persetujuan dalam rapat paripurna, RUU tersebut akan melanjutkan proses sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.

Libatkan Sejumlah Menteri

Rapat kerja pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Sejumlah pejabat pemerintah turut hadir dalam rapat tersebut. Di antaranya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman.

Selain itu hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus.

Keterlibatan sejumlah kementerian tersebut mencerminkan bahwa persoalan ketenagakerjaan memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor pemerintahan, mulai dari perlindungan pekerja, dunia usaha, industri, pemberdayaan masyarakat, hingga penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih terintegrasi dalam mengatur hubungan industrial. Di satu sisi, pekerja diharapkan memperoleh perlindungan dan kepastian atas hak-haknya. Di sisi lain, pengusaha membutuhkan kepastian hukum serta iklim usaha yang mendukung keberlangsungan investasi dan kegiatan ekonomi.

Pemerintah menegaskan keseimbangan tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam regulasi yang kini memasuki tahapan Pembicaraan Tingkat II.

Dengan demikian, pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut aspek perlindungan terhadap buruh, tetapi juga bagaimana membangun sistem hubungan industrial yang adil, setara, aman, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Tahapan berikutnya akan menentukan nasib RUU tersebut melalui pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: sri rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bersatu Selamatkan BPRS, Gubernur Hidayat dan Kepala Daerah Babel Bentuk Pokja Khusus

    Bersatu Selamatkan BPRS, Gubernur Hidayat dan Kepala Daerah Babel Bentuk Pokja Khusus

    • calendar_month Sabtu, 26 Jul 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 319
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama seluruh kepala daerah, termasuk para bupati dan wali kota, menyatakan komitmen bersama untuk menyelamatkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Babel yang saat ini tengah menghadapi persoalan serius, khususnya dalam hal permodalan dan struktur organisasi. Sabtu (26/7/2025) Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Koordinasi Pemenuhan Rasio […]

  • Dishub Bongkar Fakta: Pemukul Pedagang di Alun-Alun Bukan Petugas Parkir Legal

    Dishub Bongkar Fakta: Pemukul Pedagang di Alun-Alun Bukan Petugas Parkir Legal

    • calendar_month Sabtu, 15 Nov 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Kasus pemukulan terhadap seorang pedagang di kawasan Alun-Alun Taman Merdeka Pangkalpinang kembali memunculkan persoalan klasik yang selama ini menghantui ruang publik, yaitu keberadaan pemungut parkir liar yang kerap memanfaatkan lokasi keramaian untuk mencari keuntungan secara tidak sah. Insiden yang viral tersebut kini mendapat perhatian serius dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan Pemerintah […]

  • Wujud Kepedulian Ramadhan, PT TIMAH Apresiasi Peran Guru Ngaji dan Marbot Masjid

    Wujud Kepedulian Ramadhan, PT TIMAH Apresiasi Peran Guru Ngaji dan Marbot Masjid

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • account_circle putri utami
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BANGKA) – Momentum Bulan suci Ramadhan, PT TIMAH (Perseo) Tbk kembali berbagi kebahagiaan dengan masyarakat salah satunya dengan menyalurkan bantuan bagi guru ngaji dan marbot masjid di Kabupaten Bangka. Bantuan ini merupakan bentuk apresiasi atas peran penting mereka dalam membina umat dan menjaga rumah ibadah. Jumat (27/2/2026) Pada Safari Ramadhan yang digelar di […]

  • Jarang Masuk Kantor, Oknum Pegawai di Bangka Selatan Diduga Potong Dana Bantuan UMKM

    Jarang Masuk Kantor, Oknum Pegawai di Bangka Selatan Diduga Potong Dana Bantuan UMKM

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 265
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BANGKA SELATAN) — Kasus dugaan pemotongan dana bantuan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kini tengah menjadi perhatian publik. Pemerintah daerah memastikan proses investigasi terhadap oknum pegawai yang terlibat terus berjalan secara mendalam dengan melibatkan instansi terkait. Sabtu (25/10/205) Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten […]

  • Bukti Uang Rp4,8 Juta Jadi Senjata, Aktivis Resmi Seret Bawaslu Pangkalpinang ke DKPP

    Bukti Uang Rp4,8 Juta Jadi Senjata, Aktivis Resmi Seret Bawaslu Pangkalpinang ke DKPP

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 467
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jakarta) – Desakan transparansi anggaran dan penegakan etik terhadap penyelenggara pemilu kian menguat di Bangka Belitung. Senin (15/9/2025), aktivis Babel Ridwan Adnan resmi mendatangi kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) di Jakarta untuk menyerahkan barang bukti dugaan praktik politik uang dalam Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang 2025. Ridwan membawa langsung uang tunai Rp4,8 […]

  • Masuk Tim Reformasi Polri, Brigjen Budhi Herdi Susianto Picu Kontroversi

    Masuk Tim Reformasi Polri, Brigjen Budhi Herdi Susianto Picu Kontroversi

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 464
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jakarta) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk sejumlah perwira tinggi dan menengah untuk memperkuat Tim Transformasi Reformasi Polri. Namun, salah satu nama yang masuk dalam daftar tersebut justru menuai sorotan tajam dari publik. Rabu (25/9/2025). Ia adalah Brigjen Pol Budhi Herdi Susianto, perwira menengah yang kini menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier (Karowatpers) […]

expand_less