DPRD Babel Respons Keluhan Nelayan Pangkalpinang, Krisis BBM Subsidi Jadi Perhatian Serius

KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Krisis ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali dikeluhkan nelayan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Akibat sulit mendapatkan pasokan Solar dan Pertalite, sejumlah nelayan mengaku sudah 21 hari tidak dapat melaut. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas penangkapan ikan dan pendapatan masyarakat pesisir. Rabu (4/11/2026)

Persoalan ini disampaikan perwakilan nelayan Kota Pangkalpinang saat mendatangi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (3/11/2026). Mereka meminta pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kekurangan pasokan BBM bersubsidi yang selama ini menjadi kebutuhan utama operasional kapal nelayan.

Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, membenarkan adanya keluhan tersebut. Menurutnya, para nelayan mengalami kesulitan memperoleh Solar dan Pertalite sehingga aktivitas melaut terpaksa terhenti.

“Mereka sudah 21 hari tidak melaut karena tidak ada Solar dan Pertalite. Setelah didata tadi, kekurangan kuota Solar mereka sekitar 120 ribu liter dan termasuk Pertalite juga,” kata Didit di Pangkalpinang.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, Didit mengaku telah berkomunikasi langsung dengan pihak Pertamina Patra Niaga untuk mencari solusi atas kekurangan pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan.

Hasil komunikasi tersebut mendapat respons positif. Pertamina disebut siap membantu menyalurkan kekurangan kebutuhan BBM nelayan, dengan syarat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pangkalpinang terlebih dahulu menyampaikan data kebutuhan secara lengkap.

Langkah pendataan tersebut dinilai penting agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

“Saya sudah hubungi Pak Wicak selaku Area Manager Pertamina di sini dan beliau sudah berikan solusi. Yang ditunggu mereka dari Pertamina itu data dulu, agar rekomendasi tidak disalahgunakan,” jelas Didit.

Selain mendorong penyelesaian persoalan pasokan saat ini, DPRD Babel juga berencana berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Koordinasi tersebut bertujuan agar kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan dapat diperhitungkan secara memadai dalam alokasi tahun 2027.

Didit berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun mendatang. Menurutnya, pengawasan dan pengendalian distribusi oleh Pertamina harus berjalan berdasarkan kebutuhan riil nelayan di lapangan.

“Semoga tahun depan permasalahan ini tidak ada lagi karena sudah dikendalikan oleh Pertamina,” ujarnya.

Jumlah Nelayan Bertambah, Kuota Solar Belum Mencukupi

Perwakilan nelayan Pangkalpinang, Ferdiansyah, menjelaskan bahwa mereka datang ke DPRD Babel untuk menyampaikan langsung kesulitan yang dihadapi sejak 21 Oktober 2026.

Ia menilai persoalan utama terletak pada ketidakseimbangan antara jumlah nelayan yang terus bertambah dengan alokasi BBM bersubsidi yang tersedia.

Menurut Ferdiansyah, kuota Solar yang selama ini dialokasikan belum mengalami penyesuaian secara memadai, sementara jumlah kapal dan nelayan yang membutuhkan bahan bakar semakin meningkat.

“Sekarang jumlah nelayan sudah semakin bertambah dan jatah Solar masih sama, 350 ribu ton per tahun. Artinya, Solar itu terbagi dan tidak cukup untuk kami yang pergi melaut selama 12-15 hari,” ungkap Ferdi.

Ia menjelaskan, sekali melaut nelayan dapat menghabiskan waktu sekitar 12 hingga 15 hari. Dengan durasi tersebut, kebutuhan Solar menjadi sangat penting karena menjadi sumber energi utama untuk mengoperasikan kapal selama berada di laut.

Ketika pasokan tidak mencukupi, nelayan terpaksa menghentikan aktivitasnya. Dampaknya bukan hanya kehilangan kesempatan memperoleh hasil tangkapan, tetapi juga terganggunya penghasilan keluarga yang bergantung pada sektor perikanan.

Pertalite untuk Penerangan Kapal Juga Sulit Didapat

Selain Solar, nelayan Pangkalpinang juga menghadapi kesulitan mendapatkan Pertalite bersubsidi yang digunakan untuk kebutuhan penerangan kapal selama melaut.

Ferdiansyah mengatakan, bahan bakar tersebut dibutuhkan untuk menunjang aktivitas nelayan ketika berada di tengah laut, terutama saat melakukan penangkapan ikan pada malam hari.

Menurutnya, kebutuhan Pertalite mencapai sekitar 50 liter untuk setiap kapal dalam satu kali keberangkatan.

Persoalan semakin kompleks karena jumlah nelayan dan kapal yang beroperasi terus bertambah. Bahkan, terdapat masyarakat yang sebelumnya tidak bekerja sebagai nelayan, kemudian beralih profesi dan memiliki kapal dengan dokumen administrasi yang lengkap.

“Mereka yang dulu bukan nelayan sekarang sudah jadi nelayan dan mereka legal karena punya kapal yang juga dilengkapi surat-surat. Jadi kami butuh penerangan di laut. Sekali berangkat kami butuh 50 liter BBM subsidi per kapal,” jelasnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perhitungan kebutuhan BBM bersubsidi perlu disesuaikan dengan perkembangan jumlah nelayan, jumlah kapal, serta pola operasional penangkapan ikan.

DKP Babel Akui Kekurangan Solar Capai 162 Ribu Liter

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yopi Wijaya, membenarkan adanya kekurangan pasokan Solar bagi nelayan Pangkalpinang.

Berdasarkan data yang disampaikan, kuota atau realisasi Solar yang tersedia saat ini berada di kisaran 300.000 liter. Sementara kebutuhan berdasarkan kondisi di lapangan diperkirakan mencapai 462.000 liter.

Dengan demikian, terdapat kekurangan sekitar 162.000 liter untuk memenuhi kebutuhan nelayan.

Yopi menyebut jumlah nelayan di Pangkalpinang saat ini mencapai hampir 422 orang. Pertambahan jumlah nelayan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat kebutuhan BBM meningkat.

“Kami sudah melakukan rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Biro Ekonomi Pembangunan bersama BPH Migas. Saat itu memang sudah disepakati akan ada penambahan untuk tiga kabupaten, yakni Pangkalpinang, Belitung Timur, dan Bangka Selatan,” ungkap Yopi.

Ia menjelaskan, hasil rapat koordinasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh DKP Babel bersama Biro Ekonomi Pembangunan Setda Babel melalui surat yang disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Namun, hingga saat ini penambahan alokasi dari BPH Migas belum terealisasi.

Yopi menambahkan, pihaknya dijadwalkan kembali mengikuti rapat di BPH Migas, Jakarta, pada Rabu (4/11/2026). Pertemuan tersebut akan dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi nelayan sekaligus memperjuangkan penambahan alokasi BBM bersubsidi.

“Besok pagi itu kita juga akan rapat di BPH Migas Jakarta untuk menyampaikan aspirasi dari nelayan-nelayan ini,” tutupnya.

Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, Pertamina, dan BPH Migas. Sebab, ketersediaan BBM bersubsidi bukan sekadar persoalan distribusi, melainkan menyangkut keberlangsungan mata pencaharian ratusan nelayan.

Nelayan membutuhkan kepastian pasokan agar dapat kembali melaut tanpa harus menghadapi ketidakpastian bahan bakar. Karena itu, penambahan alokasi, pembaruan data penerima, serta pengawasan distribusi harus segera diselesaikan.

Jangan sampai keterlambatan penyelesaian persoalan kuota terus membuat nelayan kehilangan waktu melaut, sementara kebutuhan ekonomi keluarga tetap harus dipenuhi setiap hari. (Putri Utami/KBO Babel)