KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yogi Maulana, meminta PT Timah Tbk melakukan evaluasi terhadap tata kelola Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), khususnya terkait perbedaan kapasitas produksi dan penyerapan timah antara wilayah Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Rabu (22/7/2026)
Menurut Yogi, evaluasi diperlukan untuk memastikan kebijakan dan perencanaan RKAB dapat berjalan secara proporsional sesuai dengan potensi produksi di masing-masing wilayah. Ia menilai ketimpangan dalam penyerapan produksi berpotensi memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama para penambang lokal yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas pertambangan timah.
Sorotan tersebut disampaikan Yogi menyusul adanya informasi mengenai terhentinya aktivitas pembelian timah di wilayah Pulau Belitung karena kapasitas RKAB yang tersedia telah terpenuhi. Sementara itu, di wilayah Pulau Bangka, kapasitas RKAB disebut masih memiliki sisa yang cukup.
Kondisi tersebut, menurut Yogi, perlu mendapatkan penjelasan secara menyeluruh dari manajemen PT Timah. Ia mempertanyakan apakah perbedaan kapasitas RKAB tersebut disebabkan oleh persoalan administratif, teknis, maupun ketentuan regulasi yang membuat kapasitas yang masih tersedia di Bangka tidak dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
“Apabila di wilayah Belitung pembelian terhenti karena kapasitas RKAB telah terpenuhi, sementara di wilayah Bangka masih tersedia kapasitas, maka perlu dijelaskan apakah terdapat kendala administratif, teknis, atau ketentuan lain yang menyebabkan kapasitas tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara lebih optimal,” tegas Yogi.
Politisi Partai Gerindra tersebut menilai persoalan terkait RKAB tidak semata-mata menyangkut urusan teknis perusahaan. Lebih dari itu, kebijakan penyerapan produksi timah memiliki dampak yang cukup luas terhadap kondisi sosial dan perekonomian masyarakat di daerah penghasil timah.
Karena itu, ia meminta agar setiap persoalan administratif maupun teknis yang berkaitan dengan penyerapan produksi segera dicarikan jalan keluar. Jangan sampai, kata Yogi, permasalahan tata kelola dan perencanaan perusahaan justru berdampak pada masyarakat kecil yang berada di tingkat bawah.
“ Kondisi seperti ini jangan sampai merugikan masyarakat penambang lokal dan mengganggu perekonomian Belitung,” ujarnya.
Yogi menegaskan bahwa penambang lokal merupakan salah satu bagian penting dalam ekosistem pertambangan timah di Bangka Belitung. Ketika aktivitas pembelian hasil tambang terhenti, maka dampaknya dapat dirasakan secara berantai, mulai dari penambang, pekerja tambang, pelaku usaha pendukung, hingga sektor ekonomi masyarakat yang bergantung pada perputaran uang dari aktivitas pertambangan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Yogi mendorong manajemen PT Timah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan RKAB. Menurutnya, penyusunan RKAB harus dilakukan secara lebih presisi dan proporsional dengan mempertimbangkan potensi riil produksi di setiap wilayah operasional.
Ia juga meminta adanya peningkatan komunikasi dan integrasi antara unit-unit operasi PT Timah yang berada di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Koordinasi yang lebih baik dinilai penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam penyerapan hasil tambang rakyat.
Selain itu, Yogi meminta PT Timah memberikan penjelasan secara terbuka kepada pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung apabila terdapat aturan atau batasan regulasi yang menyebabkan alokasi RKAB tidak dapat dialihkan atau dioptimalkan antarwilayah.
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar pemerintah daerah dapat memahami persoalan yang terjadi dan bersama-sama mencari solusi terbaik tanpa mengabaikan ketentuan peraturan yang berlaku.
Yogi juga mendorong perusahaan melakukan pembenahan tata kelola serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RKAB. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan terhentinya pembelian timah akibat keterbatasan kapasitas RKAB tidak kembali terjadi pada masa mendatang.
Ia berharap PT Timah dapat memastikan kebijakan penyerapan produksi timah berjalan secara efektif dan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat penambang lokal. Dengan perencanaan yang lebih matang dan koordinasi yang kuat, disparitas kapasitas RKAB antara Bangka dan Belitung diharapkan tidak lagi menimbulkan persoalan yang berujung pada terganggunya roda perekonomian masyarakat.
“Melakukan pembenahan tata kelola dan evaluasi berkala agar masalah terhentinya alokasi pembelian tidak berulang di tahun-tahun mendatang,” pungkas Yogi.
