KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati usulan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang digelar di Pangkalpinang pada Senin (13/4/2026). Sabtu (18/4/2026)
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah program yang harus segera dijalankan, terutama setelah terbitnya petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
“Dalam rapat Banggar, kami membahas usulan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD. Ada beberapa kegiatan yang memang harus segera dilaksanakan karena membutuhkan waktu cepat dan perlu penyesuaian sesuai juknis,” ujar Eddy.
Menurutnya, pergeseran anggaran ini bersifat administratif dan tidak mengubah total anggaran dalam APBD 2026. Penyesuaian hanya dilakukan pada rincian kegiatan agar program yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan sesuai ketentuan terbaru.
Ia menambahkan, kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan waktu antara penetapan APBD dengan terbitnya petunjuk teknis. APBD 2026 telah ditetapkan pada November 2025, sementara juknis baru diterbitkan pada Desember 2025, sehingga diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya.
“Perubahan ini tidak mengubah total anggaran, hanya menyesuaikan rincian kegiatan di dalamnya. Ini penting agar program tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.
Usulan pergeseran anggaran tersebut berasal dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk sektor pendidikan yang membutuhkan penyesuaian program untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Selain membahas pergeseran anggaran, rapat Banggar juga menyoroti sisa dana bagi hasil (DBH) sawit tahun 2024 yang belum dimanfaatkan secara optimal. Tercatat, terdapat sisa anggaran sebesar Rp1,2 miliar yang harus segera dirinci penggunaannya.
Eddy menegaskan bahwa penyusunan rincian penggunaan dana tersebut sangat penting, karena akan menjadi dasar dalam proses pelaporan sekaligus pengajuan DBH sawit pada tahun berikutnya.
“Ada sekitar Rp1,2 miliar yang harus segera dibuat rincian kegiatannya. Ini penting agar tidak menghambat proses pengajuan dana bagi hasil sawit di masa mendatang,” tegasnya.
Banggar DPRD Babel juga membahas penambahan anggaran untuk kebutuhan transportasi jemaah haji asal Bangka Belitung menuju embarkasi di Palembang. Penyesuaian ini dilakukan sebagai respons terhadap kondisi global, terutama kenaikan harga minyak yang berdampak pada biaya operasional transportasi.
“Dengan kondisi saat ini, terutama meningkatnya harga minyak, maka perlu ada penambahan anggaran. Ini penting karena pelayanan kepada jemaah haji harus tetap optimal dan tidak boleh terganggu,” katanya.
Eddy memastikan bahwa seluruh fraksi di DPRD Babel telah menyatakan persetujuan terhadap usulan pergeseran anggaran tersebut. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti penyesuaian program yang telah direncanakan.
“Alhamdulillah semua fraksi sepakat dengan usulan ini, sehingga bisa segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Meski demikian, DPRD Babel tetap memberikan sejumlah catatan penting terkait penggunaan anggaran, khususnya yang bersumber dari dana bagi hasil. Eddy menekankan agar penggunaan anggaran, terutama untuk kegiatan sosial, dilakukan secara tepat sasaran.
Ia meminta agar data penerima manfaat disusun secara akurat dan transparan, termasuk mencantumkan identitas lengkap seperti nama dan alamat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan sampai salah sasaran. Data penerima harus jelas dan valid, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
DPRD Babel juga menegaskan pentingnya pengawasan dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran, agar tidak terjadi penyimpangan dan seluruh program dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan disetujuinya pergeseran anggaran ini, diharapkan pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Penyesuaian yang dilakukan juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ke depan, DPRD Babel berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan anggaran agar tetap transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Fani Tamzona/KBO Babel)
