KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT) – Aktivitas tambang timah ilegal di perairan Teluk Inggris, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, kembali mencuat ke permukaan setelah muncul dugaan keterlibatan oknum aparat TNI dalam mengatur dan melindungi kegiatan tersebut. Meski aparat penegak hukum telah berulang kali melakukan penertiban, aktivitas tambang tetap berlangsung dengan cara kucing-kucingan di lapangan. Senin (20/10/2025)
Informasi terbaru diperoleh dari pengakuan salah satu pemilik ponton bernama Aming. Ia mengaku selama ini berkoordinasi dengan oknum anggota Kodim PRT dalam menjalankan aktivitas penambangan di perairan Teluk Inggris. Pengakuan ini memperkuat dugaan adanya peran oknum aparat penegak hukum dalam memperlancar operasi tambang timah ilegal di wilayah tersebut.
“Benar saya ada ponton. Kalau untuk lokasi sebelumnya, kami memang berkoordinasi dengan Pak PRT. Empat ponton itu juga tidak semua berkoordinasi dengan beliau, kami berbagi,” ungkap Aming melalui sambungan telepon kepada wartawan, Sabtu (18/10/2025).
Dalam percakapan pesan WhatsApp yang beredar luas di kalangan masyarakat, diduga kuat seorang anggota Kodim PRT mengatur jadwal dan kegiatan tambang malam di Teluk Inggris. Dalam isi pesan tersebut, terlihat koordinasi dan pembagian tugas antar pihak yang terlibat.
“Malam nanti kita turun tapi jam sebelas lah, tolong jangan nyebar kemane-mane, jangan bising kalau kita turun. Info kak untuk begawe malam ini tunggu info aku. Di TF bae kak dana yang untuk kordi,” bunyi salah satu pesan dalam tangkapan layar yang tersebar dengan nomor pengirim 08952865*** atas nama Supriyadi.
Pesan ini diduga menunjukkan adanya praktik koordinasi antara penambang dan oknum aparat untuk memastikan kegiatan tambang tetap berjalan aman tanpa gangguan aparat penegak hukum lainnya.
Seorang pekerja tambang yang enggan disebut namanya mengaku bahwa dirinya selama ini bekerja di bawah koordinasi oknum anggota PRT tersebut. Ia juga mengaku kecewa karena ketika ponton miliknya hilang, oknum itu justru tidak menanggapi.
“Selama ini yang mengkoordinasi tambang saya itu dengan oknum anggota PRT. Tapi waktu ponton saya hilang, orang itu diam saja. Saya sudah berkoordinasi baik-baik, tapi malah tidak ada tanggapan. Jangan sampai nanti saya telepon adik saya di Palembang yang di Kodam, bisa berantakan semua periuk nasi kita,” ujarnya dengan nada kesal.
Dari informasi lapangan, aktivitas tambang timah ilegal di Teluk Inggris sudah berulang kali ditertibkan oleh aparat. Namun para penambang kembali beroperasi setelah situasi dianggap aman. Dugaan keterlibatan oknum aparat dan oknum wartawan disebut menjadi salah satu penyebab mengapa aktivitas tersebut sulit dihentikan.
Masyarakat sekitar Teluk Inggris mengaku resah dengan kondisi tersebut karena aktivitas tambang tidak hanya merusak lingkungan laut, tetapi juga menimbulkan konflik sosial antar penambang dan warga lokal. Beberapa warga bahkan menilai adanya praktik “setoran koordinasi” menjadi alasan aktivitas tambang tak kunjung berhenti.
“Kalau memang ada koordinasi dengan oknum, ya susah ditertibkan. Harusnya aparat bersih dulu dari dalam,” ujar salah satu warga Muntok yang enggan disebut namanya.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak media telah mencoba mengkonfirmasi Kapolres Bangka Barat dan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung terkait dugaan keterlibatan oknum anggota Kodim PRT dalam aktivitas tambang timah ilegal di perairan Teluk Inggris. Namun hingga kini, kedua pejabat tersebut belum memberikan tanggapan resmi.
Sementara itu, aktivis lingkungan di Bangka Barat mendesak agar aparat TNI dan Polri melakukan penyelidikan internal terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat.
“Jangan sampai nama institusi rusak gara-gara segelintir oknum yang bermain dengan penambang,” kata salah satu aktivis lokal.
Kasus ini kembali menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap tambang ilegal di Bangka Belitung. Meski pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, telah menegaskan akan menutup seluruh jalur tambang ilegal, praktik seperti di Teluk Inggris masih terus berlangsung.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan keterlibatan oknum aparat Kodim PRT agar tambang ilegal di Bangka Barat benar-benar bisa dihentikan dan lingkungan laut kembali pulih. (Sumber : Babel News Update, Editor : KBO Babel)
