KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bergerak cepat menindaklanjuti persoalan bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluhkan para sopir truk tronton dan trailer pengangkut logistik. Melalui audiensi bersama Perkumpulan Sopir Truk Tronton dan Trailer, DPRD Babel berupaya mencari solusi agar distribusi sembako dan kebutuhan pokok di daerah tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Selasa (28/4/2026)
Audiensi tersebut digelar di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (27/4/2026). Pertemuan ini turut melibatkan pihak terkait, termasuk perwakilan Pertamina, guna membahas kendala penggunaan BBM Bio Solar bersubsidi bagi kendaraan pengangkut kontainer berisi bahan pangan, pupuk, dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan persoalan ini mencuat setelah banyak sopir mengeluhkan barcode BBM subsidi milik kendaraan roda enam ke atas tidak aktif. Akibatnya, kendaraan yang selama ini digunakan untuk mendistribusikan logistik penting kesulitan mendapatkan pasokan solar subsidi di SPBU.
Menurut Didit, jika masalah tersebut tidak segera ditangani, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat. Sebab, sopir dan perusahaan angkutan terpaksa menggunakan BBM non-subsidi dengan harga lebih mahal, sehingga biaya operasional meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan harga sembako di pasar.
“Persoalan ini sangat berdampak. Kalau mereka harus memakai BBM non-subsidi, otomatis ongkos angkut naik dan pada akhirnya harga bahan pokok di masyarakat ikut naik,” ujar Didit usai audiensi.
Ia menjelaskan, DPRD Babel bersama pihak Pertamina telah melakukan pembahasan intensif guna mencari jalan keluar yang tidak merugikan sopir maupun masyarakat. Dari hasil pertemuan tersebut, kendaraan pengangkut logistik yang memang memiliki fungsi vital untuk kebutuhan masyarakat tetap diperbolehkan menggunakan jenis BBM tertentu, dengan syarat barcode kendaraan diaktifkan kembali.
“Alhamdulillah, kami mengapresiasi respons cepat dari Pertamina. Sekitar 60 kendaraan yang mengalami kendala akan segera diproses aktivasi ulang barcode-nya, asalkan seluruh persyaratan administrasi dipenuhi,” jelasnya.
Aktivasi Barcode Dipercepat
Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi pemilik kendaraan adalah kelengkapan dokumen, termasuk pajak kendaraan yang harus dalam kondisi aktif atau lunas. Setelah semua dokumen lengkap, proses aktivasi barcode ditargetkan dapat selesai dalam waktu 1×24 jam.
Menurut Didit, percepatan ini penting agar kendaraan distribusi tidak terlalu lama berhenti beroperasi. Sebab keterlambatan distribusi sembako dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasar, terutama untuk daerah-daerah yang bergantung pada pasokan dari Pangkalpinang dan sekitarnya.
“Pertamina berkomitmen mempercepat proses ini. Kalau dokumen lengkap, targetnya satu hari selesai,” katanya.
Kuota BBM Dinilai Masih Kurang
Selain masalah barcode, para sopir juga menyampaikan keluhan terkait kuota BBM subsidi yang dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional. Saat ini, beberapa kendaraan hanya memperoleh jatah sekitar 60 liter per hari.
Jumlah tersebut dianggap kurang, terutama untuk kendaraan besar yang harus menempuh rute jauh seperti ke Bangka Selatan, Belinyu, atau wilayah lain di Pulau Bangka. Sopir menilai kuota terbatas membuat distribusi menjadi tidak efisien dan meningkatkan biaya perjalanan.
Menanggapi hal itu, Didit meminta pihak terkait mempertimbangkan adanya kebijakan toleransi atau penyesuaian kuota, khususnya bagi kendaraan yang mengangkut bahan pokok dan logistik strategis.
“Kalau distribusi terganggu, masyarakat yang merasakan dampaknya. Karena itu kendaraan pengangkut sembako harus mendapat perhatian khusus,” tegasnya.
Distribusi Harus Jadi Prioritas
DPRD Babel menilai sektor distribusi logistik memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di pasar. Truk tronton dan trailer merupakan tulang punggung pengangkutan kontainer berisi sembako, pupuk, material bangunan, dan kebutuhan industri lainnya.
Jika armada distribusi mengalami hambatan akibat persoalan BBM, maka rantai pasok berisiko terganggu. Kondisi tersebut dapat memicu kenaikan harga barang serta menekan daya beli masyarakat.
Karena itu, DPRD Babel berharap sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pelaku transportasi terus diperkuat agar persoalan serupa tidak berulang.
Solusi Sementara Disepakati
Audiensi tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa barcode BBM subsidi kendaraan logistik yang memenuhi syarat akan segera diaktifkan kembali. Dengan solusi itu, sopir truk diharapkan dapat kembali beroperasi normal dan distribusi barang kebutuhan pokok tetap lancar.
Didit menegaskan DPRD Babel akan terus mengawal hasil kesepakatan tersebut agar benar-benar terealisasi di lapangan. Ia juga meminta para sopir melengkapi seluruh dokumen administrasi agar proses aktivasi tidak terhambat.
“Kami ingin distribusi sembako tetap berjalan baik, harga tetap stabil, dan sopir bisa bekerja tanpa kendala,” tutupnya.
Dengan adanya langkah cepat ini, masyarakat berharap pasokan bahan pokok di Bangka Belitung tetap aman dan harga sembako tidak mengalami lonjakan akibat masalah distribusi BBM. (Mung Harsanto/KBO Babel)
