KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, menyampaikan kritik pedas terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait proyek kereta cepat “Whoosh”. Kritikan itu muncul menyusul pernyataan Prabowo yang menegaskan bahwa proyek Whoosh tidak bermasalah, meskipun sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkap adanya utang triliunan rupiah yang terkait proyek tersebut. Rabu (5/11/2025)
Said Didu menyebut, sikap Presiden Prabowo seolah-olah menonaktifkan upaya Menkeu Purbaya dalam mengungkap masalah utang proyek Whoosh. Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu melalui akun X-nya pada Selasa (4/11/2025). Menurut Said, langkah ini membuat potensi perbaikan dan transparansi terkait utang proyek terhenti.
“Taring Purbaya untuk perbaikan dan membuka kasus mulai dicabut? Purbaya awalnya membuka bahwa ada masalah utang Whoosh, langsung DITUTUP oleh Presiden bahwa tidak ada masalah. Demi apa pernyataan Presiden tersebut?” tulis Said Didu.
Said Didu menilai, sikap Presiden Prabowo merupakan bentuk “pembersihan taring” Menkeu Purbaya agar Menkeu kembali mengikuti prosedur operasi standar (SOP) yang berlaku, bukan melakukan pengawasan kritis.
“Sepertinya taring Menkeu Pak Purbaya untuk melakukan pembersihan mulai dicabut dan akan kembali ke setelan ‘pabrik’ dari SOP,” tambahnya.
Lebih lanjut, Said menyatakan bahwa publik kini seolah disuguhkan fatamorgana, karena potensi transparansi dan pengawasan proyek besar seperti Whoosh menjadi hilang.
“Ternyata lebih sebulan ini kita disuguhkan FATAMORGANA,” tegas Said.
Polemik ini muncul di tengah pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa proyek Whoosh tidak bisa dinilai hanya dari sisi untung-rugi. Dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025), Prabowo menekankan bahwa keberadaan kereta cepat harus dinilai dari manfaat yang diterima masyarakat.
“Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Whoosh itu, semua pabrik transportasi di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat nggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation,” ujar Prabowo di hadapan awak media dan undangan yang hadir.
Presiden juga menegaskan bahwa dirinya akan menanggung tanggung jawab penuh terhadap proyek tersebut dan menolak agar polemik utang Whoosh dipolitisasi. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat ingin menenangkan kontroversi publik terkait besarnya utang yang muncul sebelumnya.
Sikap Prabowo ini mendapat sorotan publik, karena sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka adanya utang triliunan yang terkait proyek Whoosh. Pengungkapan tersebut dianggap sebagai langkah awal transparansi dan pengawasan, yang kemudian mendapat respons berbeda dari Presiden.
Para analis menilai, pernyataan Prabowo bisa diartikan sebagai upaya untuk menekankan aspek manfaat sosial dari proyek, ketimbang fokus pada risiko keuangan. Namun, bagi pihak yang mengutamakan akuntabilitas fiskal, langkah ini memunculkan pertanyaan tentang pengawasan utang pemerintah dan bagaimana proyek-proyek strategis dijalankan dengan tetap menjaga transparansi.
Said Didu sendiri menekankan pentingnya menjaga integritas pejabat keuangan negara dalam mengawasi proyek besar. Menurutnya, apabila “taring” pengawasan dicabut, risiko penyimpangan dan kerugian negara bisa meningkat.
Proyek Whoosh sendiri merupakan proyek kereta cepat yang telah menjadi sorotan publik karena besarnya anggaran dan potensi utang yang muncul. Pemerintah melalui pernyataan Prabowo berupaya menggeser fokus ke manfaat proyek untuk masyarakat, sementara pengkritik menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Menkeu Purbaya menanggapi kritik Said Didu maupun pernyataan Presiden Prabowo tentang proyek Whoosh. Namun, publik dan pengamat politik terus mengikuti perkembangan perdebatan ini sebagai indikator bagaimana pemerintah menyeimbangkan pembangunan infrastruktur besar dengan akuntabilitas fiskal. (Sumber : Youtube Tribunnews, Editor : KBO Babel)
