Geger! Dokumen Penyidikan Kasus Suap ATR/BPN Diduga Bocor, KPK Periksa Pegawai Sendiri

KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Dugaan kebocoran dokumen penanganan perkara korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut kini melakukan pemeriksaan internal terhadap sejumlah pegawainya untuk mengungkap dugaan kebocoran dokumen yang berkaitan dengan penyidikan kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN. Jum’at (6/11/2026)

Pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Langkah ini ditempuh untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran disiplin, kode etik, maupun penyalahgunaan kewenangan oleh insan KPK dalam proses penanganan perkara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Ia menyampaikan bahwa proses penelusuran dugaan kebocoran dokumen masih berlangsung di lingkungan internal lembaga antirasuah.

“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas masih berproses,” kata Budi Prasetyo saat dihubungi wartawan, Jumat (6/11/2026).

Menurut Budi, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan sekaligus pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan pegawai KPK.

Langkah itu juga dimaksudkan untuk memastikan prinsip check and balances berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, setiap pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi tidak hanya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga wajib mematuhi standar disiplin serta kode etik dan perilaku insan KPK.

Budi menegaskan bahwa pengawasan internal merupakan bagian penting dalam menjaga integritas lembaga, terutama ketika KPK sedang menangani perkara besar yang melibatkan sejumlah pihak dari lingkungan pemerintahan dan swasta.

Meski demikian, KPK belum mengungkap secara terperinci identitas pegawai yang diperiksa maupun bentuk dokumen yang diduga bocor. Hasil pemeriksaan internal tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sumber kebocoran dan kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Penyidikan Kasus ATR/BPN Tetap Berjalan

Di tengah proses pemeriksaan internal tersebut, KPK memastikan penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN tidak terganggu.

Penyidik masih bekerja untuk melengkapi alat bukti tambahan yang dibutuhkan guna memperkuat konstruksi perkara. KPK menegaskan bahwa dugaan kebocoran dokumen tidak menghentikan proses penyidikan terhadap para tersangka.

“Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan,” ujar Budi.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan sertifikat HGB PT Summarecon di Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan uang lainnya yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak terkait di lingkungan ATR/BPN.

Kasus tersebut sebelumnya diumumkan KPK pada 15 September 2026. Dalam pengembangannya, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Penetapan tersangka tersebut menjadi perhatian karena perkara ini diduga melibatkan sejumlah pejabat yang memiliki posisi strategis di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk orang-orang yang disebut memiliki kedekatan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Empat orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid adalah Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz.

Sementara itu, empat tersangka lainnya yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, serta Rizal Pahlefi yang diduga berperan sebagai perantara.

Dugaan Suap Rp1,5 Miliar untuk Membuka Blokir HGB

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, dugaan tindak pidana korupsi bermula dari pengurusan blokir sertifikat HGB milik PT Summarecon di Kabupaten Bogor.

Direktur Utama PT Summarecon Agung, Adrianto Pitoyo Adhi, melalui Rizal Pahlefi diduga memberikan uang suap sebesar Rp1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang Coin Manurung.

Pemberian uang tersebut diduga bertujuan untuk membuka blokir sertifikat HGB yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan.

Selain dugaan suap tersebut, KPK juga mendeteksi adanya penerimaan uang lainnya dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

Aliran uang tersebut diduga mengarah kepada Lampri serta sejumlah orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, yakni Erwin, Arif Sugianto, dan Muhammad Fakhry.

Dalam perkara ini, Fahd El Fouz diduga memiliki peran sebagai pihak yang menampung aliran uang kepada orang-orang kepercayaan Nusron tersebut.

Dugaan penerimaan uang dalam jumlah besar itu menjadi bagian penting yang terus didalami penyidik untuk mengungkap keseluruhan praktik korupsi yang terjadi di lingkungan ATR/BPN.

KPK masih perlu memperkuat pembuktian mengenai peran masing-masing tersangka, hubungan antara pemberi dan penerima, serta aliran dana yang diduga berkaitan dengan pengurusan HGB dan penerimaan lainnya.

Pegawai KPK Diperiksa, Integritas Lembaga Jadi Sorotan

Dugaan kebocoran dokumen dalam perkara ini turut memunculkan perhatian terhadap sistem pengamanan informasi dan kerahasiaan dokumen penyidikan di KPK.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan besar dalam pemberantasan korupsi, KPK dituntut menjaga kerahasiaan dokumen penyidikan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara independen dan tidak dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.

Jika dugaan kebocoran tersebut terbukti melibatkan pelanggaran oleh pegawai internal, KPK perlu memastikan adanya pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan oleh Inspektorat dan Dewas menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran sekaligus mengevaluasi sistem pengawasan dan pengamanan dokumen di lingkungan lembaga tersebut.

Di sisi lain, publik juga menunggu transparansi KPK dalam menjelaskan perkembangan pemeriksaan internal tanpa mengganggu kepentingan penyidikan.

Delapan Tersangka Terancam Jeratan Hukum

Dalam perkara ini, Adrianto Pitoyo Adhi bersama Rizal Pahlefi disangkakan melanggar ketentuan Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara itu, enam tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, atau ketentuan pidana lain sebagaimana tercantum dalam konstruksi perkara KPK.

Kini, dua proses menjadi perhatian publik, yakni penyelesaian penyidikan dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN dan pengusutan dugaan kebocoran dokumen di internal KPK.

Keduanya dinilai penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan transparan, profesional, dan akuntabel.

KPK diharapkan mampu menuntaskan perkara korupsi tersebut sekaligus mengungkap dugaan kebocoran dokumen secara objektif. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menangkap pelaku korupsi, tetapi juga oleh kemampuan institusi menjaga integritas dan disiplin di dalam tubuhnya sendiri. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)