KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, menerima kunjungan kerja Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, bersama rombongan dalam rangka menyerap aspirasi daerah, khususnya di sektor pendidikan. Pertemuan berlangsung di Gedung Terminal VIP Bandara Depati Amir, Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026).
Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda Komisi X DPR RI dalam menjaring masukan dari daerah terkait berbagai persoalan pendidikan yang nantinya akan menjadi bahan pembahasan di tingkat nasional. Selain itu, momentum ini juga dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Babel untuk menyampaikan kondisi riil pendidikan di daerah, termasuk tantangan yang masih dihadapi.
Gubernur Hidayat Arsani menilai audiensi tersebut memiliki nilai strategis dalam memperkuat arah kebijakan pendidikan nasional yang lebih inklusif dan merata. Ia menegaskan bahwa komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan legislatif pusat sangat penting untuk memastikan kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan kerja ini. Audiensi ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi memiliki substansi penting dalam memperkuat kebijakan pendidikan nasional, terutama dalam menjawab tantangan yang dihadapi daerah,” ujar Hidayat.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar di sektor pendidikan di Babel yang membutuhkan perhatian serius, seperti keterbatasan tenaga pendidik, pemerataan akses pendidikan, hingga kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
Gubernur berharap melalui kunjungan ini, berbagai aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan konkret oleh pemerintah pusat, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Babel secara menyeluruh.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan bahwa kunjungan ke Babel merupakan bagian dari upaya pihaknya untuk memahami secara langsung kondisi pendidikan di daerah. Hal ini penting agar kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat benar-benar berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
“Hari ini kami berkunjung ke Provinsi Babel untuk menyerap berbagai masukan, terutama di bidang pendidikan. Diskusi dengan Pak Gubernur menjadi langkah awal, dan selanjutnya akan kami lanjutkan dengan stakeholder terkait,” jelas Hetifah.
Ia mengungkapkan, saat ini Komisi X DPR RI tengah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, berbagai persoalan yang muncul di daerah menjadi bahan penting dalam penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama, di antaranya kekurangan tenaga guru di beberapa wilayah serta kebutuhan pembangunan sekolah baru, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Masih ada daerah yang belum terlayani pendidikan menengahnya dengan baik. Ini menjadi catatan penting bagi kami. Masukan dari daerah seperti Babel sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Hetifah berharap aspirasi masyarakat Babel, khususnya terkait peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, dapat menjadi perhatian serius dalam kebijakan pemerintah ke depan.
“Semoga suara masyarakat Babel bisa terakomodasi dalam kebijakan nasional, sehingga kualitas dan akses pendidikan semakin merata,” tambahnya.
Selain menerima kunjungan Komisi X DPR RI, pada kesempatan yang sama Gubernur Hidayat Arsani juga menerima audiensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Babel yang dipimpin oleh Deddy Yudistira, serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis terkait penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan efektivitas pengawasan keuangan, serta percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Babel.
Gubernur menyambut baik audiensi tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program pembangunan.
Menurutnya, peran BPKP sangat vital dalam memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Sinergi dengan BPKP sangat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami ingin setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel,” kata Hidayat.
Selain itu, koordinasi dengan Kementerian PUPR juga menjadi langkah strategis dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Babel, baik di sektor jalan, perumahan, maupun fasilitas publik lainnya.
Pemerintah Provinsi Babel berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan sinergi yang baik, diharapkan berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui rangkaian pertemuan tersebut, Gubernur Hidayat Arsani menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, legislatif, dan instansi terkait di tingkat pusat.
Ia optimistis, dengan dukungan berbagai pihak, Babel mampu meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk mewujudkan hal tersebut,” tutupnya. (Yulian Andriyanto/KBO Babel)
