KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menggelar pertemuan dengan para pemimpin redaksi (pemred) dan perwakilan 37 media di Gedung AH Nasution, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Jumat (9/10/2026). SABTU (10/10/2026)
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara TNI Angkatan Darat (TNI AD) dan insan pers. Kegiatan serupa kembali digelar setelah sekitar dua tahun tidak dilaksanakan.
Sejumlah perwakilan media hadir dalam pertemuan itu, di antaranya Direktur Pemberitaan iNews Media Group Syafril Nasution dan Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono. Acara tersebut juga dihadiri para pejabat utama Mabesad.
Dalam kesempatan itu, Maruli memaparkan sejumlah program TNI AD yang berkaitan dengan kebutuhan pertahanan sekaligus membantu masyarakat. Program tersebut meliputi penambahan personel, pembangunan jembatan, penyediaan akses air bersih, serta dukungan terhadap pembangunan di berbagai daerah.
Maruli menilai, pertemuan langsung dengan para pemimpin redaksi penting untuk mengevaluasi pola komunikasi dan memperbaiki penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Saya kira ini tadi ada beberapa evaluasi yang mungkin bisa kita kerjakan sehingga kita bisa belajar juga cara berkomunikasi dengan baik,” ujarnya.
Menurut Maruli, komunikasi yang terbuka diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kebijakan dan program TNI AD. Melalui dialog dengan media, berbagai persoalan juga dapat dibahas secara langsung sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Penambahan Personel untuk Menjawab Kebutuhan Wilayah
Salah satu hal yang disampaikan Maruli adalah rencana penambahan personel TNI AD. Menurutnya, kebutuhan tersebut berkaitan dengan luas wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan serta tantangan penugasan di berbagai daerah.
Keterbatasan jumlah personel, kata Maruli, dapat memengaruhi kemampuan TNI AD dalam menjalankan tugas. Kondisi itu juga dirasakan ketika prajurit dibutuhkan untuk membantu masyarakat, terutama saat terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya.
Karena itu, penambahan personel dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan organisasi dan memperkuat pelaksanaan tugas di lapangan.
Maruli menegaskan, kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk mendorong militerisme atau memperluas pengaruh militer ke ranah sipil.
“Jadi itu kenapa kita perbanyak personel-personel. Jadi kita tidak berpikiran militerisme, militarism, whatever, segala. Tidak juga, tidak mikir gitu,” katanya.
Ia menjelaskan, keberadaan prajurit di daerah juga dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugas kemanusiaan, termasuk membantu masyarakat menghadapi bencana dan keterbatasan infrastruktur.
TNI AD Kerjakan 4.477 Jembatan
Selain penambahan personel, Maruli memaparkan program pembangunan jembatan yang ditujukan untuk membuka akses masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan daerah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur.
Menurut data yang disampaikannya dalam pertemuan tersebut, TNI AD sedang mengerjakan 4.477 jembatan. Program itu ditargetkan mencapai 5.000 jembatan pada tahun ini.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.828 jembatan disebut telah selesai dibangun. Maruli juga menjelaskan bahwa terdapat sekitar 170 jembatan yang dikerjakan secara swakelola sebelum menggunakan anggaran dari Presiden.
Program pembangunan jembatan diharapkan dapat membantu masyarakat menjangkau fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pusat kegiatan ekonomi, serta menghubungkan wilayah yang sebelumnya sulit diakses.
Infrastruktur tersebut juga dinilai penting untuk memperlancar mobilitas warga dan distribusi barang, terutama di kawasan yang memiliki keterbatasan sarana transportasi.
Perluas Akses Air Bersih
Program lain yang menjadi perhatian TNI AD adalah penyediaan air bersih. Maruli mengatakan, pihaknya mengembangkan pola kerja dengan melatih personel di daerah agar mampu melakukan survei kebutuhan dan kondisi lokasi secara mandiri.
Melalui kemampuan tersebut, proses perencanaan pembangunan sarana air bersih diharapkan menjadi lebih efektif dan biaya pelaksanaan dapat ditekan.
Pelibatan personel daerah juga dinilai dapat membantu mempercepat identifikasi lokasi yang membutuhkan fasilitas air bersih. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Meski demikian, keberhasilan program tersebut tetap bergantung pada kesesuaian perencanaan, kualitas pembangunan, serta keberlanjutan pemeliharaan fasilitas agar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
Maruli Tegaskan Pembentukan Kodam Bukan untuk Perluas Pengaruh Sipil
Dalam sesi tanya jawab, Maruli turut menanggapi pertanyaan mengenai pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru dan batalion teritorial pembangunan.
Ia membantah anggapan bahwa perluasan struktur TNI AD tersebut bertujuan memperbesar pengaruh militer dalam urusan sipil atau pemerintahan daerah.
“Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemerintahan daerah dalam segi yang lain, kecuali pemerintah daerah tersebut mau minta bantuan kepada kami,” kata Maruli.
Menurutnya, keberadaan Kodam di setiap provinsi direncanakan untuk memperkuat sistem pertahanan sekaligus mempermudah pelaksanaan tugas operasi militer selain perang (OMSP).
Tugas OMSP tersebut antara lain mencakup bantuan penanggulangan bencana, dukungan terhadap masyarakat, dan pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Maruli menekankan bahwa dukungan terhadap pemerintah daerah dilakukan ketika dibutuhkan, bukan untuk mengambil alih fungsi pemerintahan sipil.
Media Diharapkan Terus Jaga Komunikasi Terbuka
Di akhir pertemuan, Maruli berharap komunikasi antara TNI AD dan media dapat terus terpelihara. Ia menginginkan program-program yang dijalankan TNI AD tersampaikan secara luas sehingga masyarakat dapat mengetahui tujuan dan manfaatnya.
Ia juga meminta dukungan media dalam menyampaikan informasi mengenai program TNI AD kepada publik.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono mengapresiasi kesempatan yang diberikan kepada insan pers untuk berdiskusi langsung dengan KSAD. Menurutnya, komunikasi terbuka antara pejabat dan media penting untuk mengurangi ketidakpastian informasi.
“Kalau bicara soal komunikasi, tujuannya adalah reduction uncertainty, mengurangi ketidakpastian. Dan Pak KSAD ini orang yang paling hebat dalam mengurangi ketidakpastian itu,” ujar Aiman.
Ia menilai pertanyaan wartawan, termasuk mengenai isu-isu terkini, perlu mendapat jawaban yang jelas agar publik memperoleh kepastian.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat hubungan TNI AD dan media. Dengan komunikasi yang terbuka, informasi mengenai kebijakan, program pembangunan, serta pelaksanaan tugas TNI AD diharapkan dapat disampaikan secara lebih jelas dan dipahami masyarakat. (Sumber : Sindonews, Editor : KBO Babel)
