Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bangka » Nelayan Sungailiat Korban Kecelakaan Laut Terima Santunan Rp233,5 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan Berkat Fasilitasi PT TIMAH Tbk

Nelayan Sungailiat Korban Kecelakaan Laut Terima Santunan Rp233,5 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan Berkat Fasilitasi PT TIMAH Tbk

  • account_circle putri utami
  • calendar_month Sabtu, 27 Des 2025
  • visibility 113
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (BANGKA) — Komitmen PT TIMAH Tbk dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat pesisir kembali menunjukkan manfaat nyata. Melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang difasilitasi perusahaan, keluarga Hasanuddin (42), nelayan asal Sungailiat, Kabupaten Bangka, menerima santunan setelah almarhum meninggal dunia akibat kecelakaan kerja saat melaut. Sabtu (27/12/2025)

Santunan tersebut diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang kepada ahli waris dengan total nilai mencapai Rp233.500.000. Bantuan tersebut terdiri atas Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp70.000.000 serta beasiswa pendidikan bagi dua orang anak almarhum senilai Rp163.500.000. Beasiswa ini diberikan untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak hingga jenjang perguruan tinggi.

Peristiwa nahas yang merenggut nyawa Hasanuddin terjadi di perairan Karang Lakorek, Sungailiat. Saat kejadian, korban tengah melaut mencari ikan bersama anaknya, Bahar (12). Dalam insiden tersebut, Hasanuddin meninggal dunia setelah perahu yang digunakan tersambar petir. Sementara itu, Bahar selamat dan sempat mendapatkan perawatan medis.

Sebelumnya, PT TIMAH Tbk juga telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Bahar guna mendukung proses pemulihannya pascakejadian. Bantuan tersebut menjadi bagian dari respons cepat perusahaan dalam membantu keluarga nelayan yang terdampak musibah laut di wilayah operasionalnya.

Bupati Bangka, Fery Insani, mengatakan pemerintah daerah langsung bergerak cepat setelah menerima laporan adanya nelayan yang meninggal dunia akibat kecelakaan saat melaut. Ia mengaku segera berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan status kepesertaan korban.

“Begitu mendapat kabar salah satu warga kami yang berprofesi sebagai nelayan mengalami musibah, saya langsung menghubungi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, Ibu Evi. Beliau menyampaikan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan korban masih aktif, sehingga berhak mendapatkan santunan,” ujar Fery.

Fery menjelaskan bahwa almarhum Hasanuddin merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang kepesertaannya difasilitasi oleh PT TIMAH Tbk. Ia mengaku terkejut sekaligus bersyukur karena manfaat yang diterima keluarga korban tidak hanya berupa santunan JKK, tetapi juga mencakup beasiswa pendidikan bagi anak-anak almarhum.

“Setelah saya dapat informasi ternyata BPJS Ketenagakerjaan difasilitasi oleh PT TIMAH Tbk. Saya sampaikan kepada manajemen PT TIMAH dan Pak Dirut terima kasih telah melaksanakan program ini karena memang sangat bermanfaat sekali jaminan sosial seperti ini,” kata Fery.

Ia menilai program yang dijalankan PT TIMAH Tbk merupakan contoh nyata kehadiran dunia usaha dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat sekitar, khususnya kelompok rentan seperti nelayan. Menurutnya, bantuan berbasis jaminan sosial jauh lebih berdampak dibandingkan bantuan insidental.

“PT TIMAH Tbk menambang, punya target produksi, tetapi juga tidak melupakan masyarakat sekitar. Untuk kasus nelayan kecelakaan ini, kalau hanya mengandalkan sumbangan, belum tentu manfaatnya sebesar ini bisa dirasakan keluarga korban. Dengan adanya beasiswa, pendidikan anak-anak almarhum ke depan tidak perlu dikhawatirkan lagi,” ujarnya.

Fery juga berharap program serupa dapat diikuti oleh perusahaan lain di Bangka Belitung, terutama yang beroperasi di sektor-sektor dengan tingkat risiko tinggi. Ia mendorong dunia usaha untuk turut memfasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja informal.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, Evi Haliyati Rachmat, menjelaskan bahwa almarhum Hasanuddin tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan melalui program PT TIMAH Tbk pada kelompok nelayan binaan perusahaan.

“Almarhum merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar dari PT TIMAH Tbk pada himpunan nelayan. Oleh karena itu, ahli waris berhak menerima santunan JKK serta beasiswa pendidikan untuk dua orang anak,” kata Evi.

Ia menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai wujud nyata peran negara dalam memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja, termasuk nelayan yang bekerja di sektor informal dengan risiko kerja tinggi.

“Ketika pekerja mengalami musibah, di situlah negara hadir. Beasiswa ini menjamin pendidikan anak dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi,” jelasnya.

Penyerahan santunan ini menjadi bukti sinergi yang kuat antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan dunia usaha seperti PT TIMAH Tbk. Melalui program ini, PT TIMAH Tbk menegaskan komitmennya untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat pesisir dengan memastikan perlindungan dan rasa aman bagi nelayan di wilayah operasional perusahaan. (Sumber: PT Timah Tbk, Editor: KBO Babel)

  • Penulis: putri utami

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepala Dinas PUTR Simalungun Diduga Abaikan Rekomendasi BPK: Dana Ratusan Juta Mangkrak, APH Didesak Turun Tangan!

    Kepala Dinas PUTR Simalungun Diduga Abaikan Rekomendasi BPK: Dana Ratusan Juta Mangkrak, APH Didesak Turun Tangan!

    • calendar_month Kamis, 5 Jun 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Simalungun) – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun, Hotbinson Damanik, kembali menjadi sorotan tajam publik. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 35.B/LHP/XVI.MDN/04/2025 tanggal 16 April 2025, terungkap serangkaian pelanggaran serius dalam pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2024 yang hingga kini belum ditindaklanjuti. Kamis (5/6/2025) Temuan […]

  • Demi Tambang Timah, Mushola di Jelitik Bangka Hendak Dirobohkan, Satpol PP Bertindak

    Demi Tambang Timah, Mushola di Jelitik Bangka Hendak Dirobohkan, Satpol PP Bertindak

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (SUNGAILIAT) — Rencana pembongkaran sebuah mushola di kawasan Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, untuk dijadikan lokasi penambangan timah mendapat penolakan tegas dari warga dan pemerintah setempat. Kamis (24/9/2026) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka langsung turun ke lokasi setelah menerima laporan masyarakat mengenai adanya rencana pembongkaran sarana ibadah tersebut. Pelaksana […]

  • Wagub Babel Hellyana Diduga Mangkir dari Pemeriksaan Kasus Ijazah Palsu

    Wagub Babel Hellyana Diduga Mangkir dari Pemeriksaan Kasus Ijazah Palsu

    • calendar_month Kamis, 11 Sep 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, diduga mangkir dari jadwal pemeriksaan yang ditetapkan oleh Bareskrim Polri pada Kamis, 11 September 2025. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di ruang pemeriksaan Ditreskrimum Polda Bangka Belitung oleh penyidik Subdit IV Dittipidum Bareskrim Polri. Kamis (11/9/2025) Berdasarkan informasi yang dihimpun, surat pemanggilan sudah dilayangkan Bareskrim […]

  • Menimbang Ulang Putusan MK: Pemisahan Pemilu dan Dilema Konstitusional Kita

    Menimbang Ulang Putusan MK: Pemisahan Pemilu dan Dilema Konstitusional Kita

    • calendar_month Selasa, 1 Jul 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi poros perdebatan nasional setelah memutuskan pemilu nasional dan daerah dipisahkan (Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024). Putusan ini menyatakan bahwa pemilu presiden dan legislatif pusat (DPR, DPD) harus dilaksanakan terpisah dari pemilu legislatif daerah (DPRD) dan kepala daerah (pilkada). NasDem menilai putusan ini inkonstitusional dan melanggar semangat Pasal 22E UUD […]

  • MBG Dinilai Perlu Dibenahi Total, Komnas HAM Minta Pemerintah Fokus pada Kelompok Rentan

    MBG Dinilai Perlu Dibenahi Total, Komnas HAM Minta Pemerintah Fokus pada Kelompok Rentan

    • calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA)— Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional. Desakan tersebut muncul setelah Komnas HAM menemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaan program, mulai dari ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, tingginya kasus keracunan pangan, lemahnya tata kelola, […]

  • Aksi Transfer BBM Ilegal di Talang Duku Terungkap, Publik Pertanyakan Peran Airud

    Aksi Transfer BBM Ilegal di Talang Duku Terungkap, Publik Pertanyakan Peran Airud

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAMBI) — Aktivitas dugaan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) ilegal kembali terjadi di Provinsi Jambi. Meski Polda Jambi bersama tim gabungan baru-baru ini gencar melakukan razia di berbagai sumur minyak dan gudang penyimpanan, aksi para mafia BBM tampaknya belum surut. Pada Selasa (18/11/2025) sekitar pukul 00.30 WIB, dua truk tangki berwarna biru-putih dengan […]

expand_less