KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Kep. Babel) bersama BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang memperkuat sinergi dalam memastikan pengelolaan dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan tertib, tepat waktu, dan akuntabel. Jum’at (7/8/2026)
Upaya tersebut dibahas dalam Forum Rekonsiliasi Iuran Pekerja Penerima Upah Pemerintah Daerah (PPU Pemda) dan Evaluasi Penerimaan Iuran JKN Triwulan II Tahun 2026 yang digelar di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Kamis (6/8/2026).
Forum yang dikoordinasikan BPJS Kesehatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi rutin terhadap pelaksanaan pembayaran iuran JKN sekaligus sarana menyusun langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan program jaminan kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran perangkat daerah terkait. Pembahasan mencakup rekonsiliasi pembayaran iuran PPU Pemda, evaluasi penerimaan iuran hingga Juni 2026, serta identifikasi sejumlah kendala administrasi dan operasional yang masih perlu diselesaikan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Aswalmi Gusmita, mengatakan keberhasilan Program JKN tidak dapat hanya bergantung pada satu pihak. Menurutnya, diperlukan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan lainnya agar penyelenggaraan jaminan kesehatan dapat berjalan secara berkesinambungan.
“Forum rekonsiliasi ini bertujuan mempermudah koordinasi dalam menyelesaikan berbagai kendala operasional, meningkatkan partisipasi pemerintah daerah, memperkuat komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menyamakan pemahaman dalam mendukung keberlangsungan Program JKN,” ujar Aswalmi.
Kolektabilitas Iuran Capai 99,14 Persen
Salah satu hasil penting yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah capaian kolektabilitas iuran Pemprov Kepulauan Bangka Belitung hingga Juni 2026 yang mencapai 99,14 persen.
Angka tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan pembayaran iuran yang sangat tinggi sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan kepesertaan JKN.
Pembayaran iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah, bantuan iuran Pemda, serta kontribusi iuran juga telah melalui proses rekonsiliasi dan tercatat dalam status lunas.
Meski capaian pembayaran relatif tinggi, BPJS Kesehatan dan Pemprov Babel masih menemukan sejumlah komponen yang membutuhkan penyesuaian. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pembayaran iuran pada komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta jasa pelayanan medis di sejumlah perangkat daerah dan rumah sakit milik pemerintah provinsi.
Penyesuaian tersebut dinilai penting untuk memastikan perhitungan iuran sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain meningkatkan ketepatan pembayaran, langkah itu juga diperlukan untuk memperkuat tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran JKN.
Berdasarkan hasil rekonsiliasi iuran PNS dan kepala daerah Triwulan II Tahun 2026, ditemukan adanya kelebihan pembayaran iuran sebesar 4 persen pada komponen TPG. Di sisi lain, terdapat kekurangan pembayaran pada komponen jasa pelayanan medis di beberapa perangkat daerah.
Namun, persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut. Proses klarifikasi dan penyelesaian atas perbedaan pembayaran telah dilakukan dan masih berjalan hingga awal Agustus 2026.
Anggaran JKN Jadi Perhatian
Selain membahas realisasi pembayaran, forum juga mengevaluasi kecukupan anggaran JKN untuk tahun 2026.
BPJS Kesehatan memaparkan bahwa alokasi anggaran untuk iuran wajib pemerintah daerah, iuran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta kontribusi iuran secara umum masih relatif mencukupi.
Namun, terdapat satu segmen yang membutuhkan perhatian lebih lanjut, yakni alokasi anggaran untuk peserta PBPU yang didaftarkan pemerintah daerah.
Kebutuhan anggaran pada segmen tersebut diperkirakan meningkat seiring dengan proyeksi pertambahan jumlah peserta hingga akhir 2026. Karena itu, BPJS Kesehatan mendorong Pemprov Babel melakukan langkah antisipatif agar ketersediaan anggaran tetap sejalan dengan perkembangan jumlah kepesertaan.
BPJS Kesehatan juga meminta dukungan Pemprov Babel dalam memastikan kecukupan anggaran, menjaga keaktifan peserta, serta melakukan integrasi kepesertaan PPPK paruh waktu.
Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mendorong pendaftaran anggota keluarga tambahan ASN sebagai peserta JKN. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat yang menjadi bagian dari cakupan perlindungan kesehatan dapat memperoleh akses layanan sesuai ketentuan.
Perkuat Tata Kelola JKN
Pelaksanaan rekonsiliasi tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat regulasi mengenai sistem jaminan sosial dan penyelenggaraan JKN. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan kepesertaan, kecukupan anggaran, serta pembayaran iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya.
Karena itu, rekonsiliasi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan administratif. Forum tersebut juga menjadi instrumen untuk memastikan tidak terdapat persoalan pembayaran yang dapat mengganggu keberlangsungan kepesertaan maupun hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengelolaan iuran JKN.
Menurutnya, setiap hasil rekonsiliasi harus segera ditindaklanjuti agar persoalan administrasi tidak berkembang menjadi kendala yang dapat memengaruhi pelayanan kepada peserta.
“Rekonsiliasi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh perangkat daerah dalam memastikan pengelolaan iuran JKN berjalan tertib, tepat, dan akuntabel. Pemerintah Provinsi berkomitmen mendukung keberlanjutan Program JKN sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah segera menyelesaikan berbagai tindak lanjut yang telah disepakati dalam forum tersebut.
Langkah itu dinilai penting untuk menjaga ketepatan administrasi pembayaran sekaligus memastikan hak peserta JKN tetap terlindungi.
Dengan capaian kolektabilitas iuran sebesar 99,14 persen hingga Juni 2026, Pemprov Babel dan BPJS Kesehatan memiliki modal positif dalam menjaga keberlanjutan Program JKN di daerah.
Namun, peningkatan jumlah peserta dan kebutuhan penyesuaian sejumlah komponen pembayaran tetap menjadi pekerjaan yang harus diperhatikan hingga akhir tahun.
Melalui rekonsiliasi dan koordinasi yang dilakukan secara berkala, kedua pihak berharap pengelolaan iuran JKN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin transparan, efektif, dan akuntabel.
Pada akhirnya, tata kelola pembiayaan yang baik diharapkan dapat memastikan program JKN terus memberikan perlindungan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Babel tanpa terganggu persoalan administrasi maupun ketidakcukupan anggaran. (Mung Harsanto/KBO Babel)
