KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah sekaligus mendorong dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah pusat. Selasa (22/9/2026)
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah yang digelar secara virtual, Senin (21/9/2026).
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, mengikuti rakor tersebut mewakili Gubernur Babel Hidayat Arsani. Rakor diikuti dari Ruang Vidcon Kantor Gubernur Babel bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Rakor tingkat nasional tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir dari Sasana Bhakti Praja, Jakarta.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi rutin pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat. Selain itu, rakor juga membahas kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau melalui Program 3 Juta Rumah.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah meningkatkan pemantauan terhadap harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan langkah yang cepat dan terukur dengan menyesuaikan kondisi masing-masing daerah.
Tomsi juga mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menentukan komoditas yang menjadi prioritas pengendalian. Penetapan tersebut perlu didasarkan pada perkembangan harga, ketersediaan stok, serta kondisi pasokan di setiap wilayah.
“Pemerintah daerah untuk mengeksekusi intervensi secara cepat dan terukur sesuai kondisi pasokan serta harga di wilayah masing-masing,” ujar Tomsi dalam rakor tersebut.
Selain melakukan intervensi di daerah, pemerintah daerah juga diminta memperkuat Kerja Sama Antardaerah (KAD). Kerja sama tersebut diperlukan untuk memperlancar distribusi komoditas, khususnya dari wilayah yang mengalami surplus menuju daerah yang mengalami kekurangan pasokan.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah gangguan distribusi yang berpotensi mendorong kenaikan harga. Pemantauan terhadap komoditas pangan strategis juga perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah apabila terjadi perubahan harga maupun pasokan.
Bagi Pemprov Babel, penguatan koordinasi menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah. Fery Afriyanto bersama jajaran OPD terkait mengikuti pembahasan tersebut sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan arahan pemerintah pusat.
Selain persoalan inflasi, rakor juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Program penyediaan rumah tersebut juga diharapkan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pembahasan rakor, pembangunan sektor perumahan diproyeksikan dapat memberikan kontribusi sekitar 2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Pengembangan sektor perumahan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masyarakat. Aktivitas pembangunan juga dapat menggerakkan berbagai sektor ekonomi, mulai dari konstruksi, penyediaan bahan bangunan, tenaga kerja hingga aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.
Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pemerataan pembangunan hingga tingkat desa. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemprov Babel menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta perangkat daerah terkait dalam menjalankan kedua agenda tersebut.
Pengendalian inflasi akan diarahkan pada pemantauan harga, ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan intervensi terhadap komoditas prioritas. Sementara dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah akan dilakukan melalui sinergi lintas sektor sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Fery Afriyanto dan jajaran Pemprov Babel juga diharapkan dapat memastikan kebijakan yang dijalankan di daerah tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan koordinasi yang semakin kuat, pemerintah daerah menargetkan stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terus terjaga. Di sisi lain, dukungan terhadap penyediaan hunian layak diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Babel mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. (Dwi Frasetio/KBO Babel)
