Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bangka Belitung » PT Timah Tbk Kaji Ulang Pola Kemitraan Tambang, Pastikan Proses Transparan dan Terbuka

PT Timah Tbk Kaji Ulang Pola Kemitraan Tambang, Pastikan Proses Transparan dan Terbuka

  • account_circle putri utami
  • calendar_month Selasa, 14 Okt 2025
  • visibility 387
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – PT Timah Tbk berencana melakukan kajian ulang terhadap pola kemitraan penambangan yang selama ini diterapkan perusahaan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola perusahaan, sekaligus tindak lanjut hasil pembahasan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada awal Oktober 2025. Selasa (14/10/2025)

Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk, Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan penambangan, baik yang melibatkan mitra darat maupun Ponton Isap Produksi (PIP). Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai kesesuaian pola kemitraan dengan regulasi, kebijakan nasional, serta kebutuhan perusahaan dalam pengelolaan sumber daya timah secara berkelanjutan.

“Berdasarkan hasil pembahasan bersama Kementerian ESDM, disarankan agar PT Timah melakukan evaluasi terhadap sistem kemitraan yang selama ini berjalan. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan harapan perusahaan, atau perlu dilakukan penyempurnaan,” jelas Suhendra dalam pertemuan bersama mitra usaha penambangan darat dan PIP yang berlangsung di Ruang Rapat Utama PT Timah Tbk, pekan lalu.

Menurutnya, evaluasi ini tidak hanya meninjau efektivitas pola kemitraan yang ada, tetapi juga membuka kemungkinan untuk menerapkan sistem baru yang lebih ideal dan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

“Kami ingin semua pihak memahami bahwa proses ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Ada skema yang sedang dibahas dan opsi-opsi yang dipertimbangkan. Kami kaji terlebih dahulu apakah PT Timah masih memerlukan kemitraan, tidak perlu kemitraan, atau mengembangkan pola kemitraan baru yang lebih ideal,” ujar Suhendra.

Ia menegaskan, seluruh tahapan kajian dilakukan secara profesional dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk kementerian teknis serta pemangku kepentingan di daerah. Tujuannya agar keputusan yang diambil nantinya benar-benar mendukung tata kelola penambangan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Dalam kesempatan itu, Suhendra juga mengajak seluruh mitra usaha PT Timah untuk tetap bersinergi dan berkomitmen dalam menjaga keberlangsungan kegiatan penambangan yang sesuai dengan aturan hukum dan prinsip kelestarian lingkungan.

“Evaluasi ini bukan semata menilai apakah perusahaan akan tetap menggunakan pola kemitraan yang ada atau melakukan penyesuaian. Lebih dari itu, kami ingin memastikan seluruh kegiatan penambangan benar-benar memenuhi aturan yang berlaku dan sejalan dengan kebijakan nasional,” tegasnya.

PT Timah Tbk saat ini tengah mempersiapkan tim evaluasi yang akan melakukan kajian mendalam terhadap seluruh aspek kemitraan, mulai dari aspek legal, operasional, ekonomi, hingga dampak sosial dan lingkungan. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menentukan pola kemitraan ke depan.

“Dari semua opsi nanti tentu akan dipilih satu opsi terbaik. Apakah tetap menggunakan pola kemitraan yang ada, tidak menggunakan kemitraan, atau menyesuaikan model kerja sama dan menata ulang mekanismenya. Semua akan dilakukan berdasarkan hasil kajian yang akan disampaikan kepada stakeholder,” tutup Suhendra.

Langkah PT Timah Tbk ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pertambangan timah nasional yang lebih transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta negara. (Sumber: PT Timah Tbk, Editor: KBO Babel)

  • Penulis: putri utami

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketika Pailit Jadi Alat Tekanan: Mencegah Penyalahgunaan Proses Kepailitan (Opini)

    Ketika Pailit Jadi Alat Tekanan: Mencegah Penyalahgunaan Proses Kepailitan (Opini)

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM – Kepailitan yang semestinya menjadi instrumen terakhir untuk menyelesaikan kegagalan keuangan secara adil, semakin sering dipakai sebagai alat tekanan oleh pihak kreditur. Namun kenyataan di khalayak permohonan pailit dipakai sebagai alat untuk memaksa penyelesaian, menyingkirkan pesaing, atau bahkan mengambil alih aset yang menyebabkan kerusakan kepercayaan pasar, merugikan debitur yang sah, dan membebani pengadilan. […]

  • Penyitaan Perangkat dan Pemeriksaan Cara Kerja Roy Suryo cs: Bentuk Kepatuhan Polri pada Perintah Undang-Undang

    Penyitaan Perangkat dan Pemeriksaan Cara Kerja Roy Suryo cs: Bentuk Kepatuhan Polri pada Perintah Undang-Undang

    • calendar_month Rabu, 31 Des 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 345
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM – Dalam negara hukum, setiap klaim yang disampaikan ke ruang publik dan menimbulkan konsekuensi hukum wajib dibuka dan diuji secara sah. Terlebih, ketika klaim tersebut disertai tuduhan serius yang berimplikasi pidana, maka mekanisme hukum acara pidana harus dijalankan sepenuhnya. Ketika Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa secara terbuka menyampaikan klaim telah melakukan “uji […]

  • MAKI Desak Pengusutan Lebih Dalam Dugaan Gratifikasi di Kasus Hery Susanto

    MAKI Desak Pengusutan Lebih Dalam Dugaan Gratifikasi di Kasus Hery Susanto

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 282
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Hery Susanto. MAKI meminta agar penyidik tidak hanya berhenti pada kasus yang saat ini ditangani, tetapi juga menelusuri dugaan tindak pidana lain yang diduga terjadi sejak Hery masih menjabat sebagai anggota Komisioner Ombudsman Republik […]

  • Era Baru Moestopo! Rektor Baru Siap Wujudkan Kampus Digital dan Unggul

    Era Baru Moestopo! Rektor Baru Siap Wujudkan Kampus Digital dan Unggul

    • calendar_month Kamis, 26 Jun 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 395
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jakarta) – Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) resmi melantik Rektor baru, Dr. H. M. Saifulloh, M.Si. untuk masa jabatan 2025-2030, dalam prosesi khidmat yang digelar di Kampus I Universitas Moestopo pada Rabu, 25 Juni 2025. Kamis (26/6/2025) Pelantikan ini merupakan puncak dari proses pemilihan Rektor yang telah dilaksanakan pada awal bulan ini secara […]

  • Hari Penentuan Lebaran 2026, Sidang Isbat Digelar Sore Ini di Kemenag

    Hari Penentuan Lebaran 2026, Sidang Isbat Digelar Sore Ini di Kemenag

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 198
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jakarta) — Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idulfitri 2026 pada Kamis (19/3/2026) pukul 16.00 WIB. Sidang ini menjadi penentu resmi kapan umat Islam di Indonesia merayakan Lebaran, di tengah potensi perbedaan penetapan dengan sejumlah organisasi keagamaan. Kamis (19/3/2026) Sidang […]

  • Program KIP Kuliah Disorot KPK, Ada Celah Sistem hingga Dugaan Suap Kuota

    Program KIP Kuliah Disorot KPK, Ada Celah Sistem hingga Dugaan Suap Kuota

    • calendar_month Sabtu, 18 Apr 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 367
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya potensi korupsi dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Temuan tersebut disampaikan melalui kajian Direktorat Monitoring KPK yang menyoroti sejumlah celah dalam tata kelola program bantuan pendidikan tersebut. Sabtu (18/4/2026) Dalam hasil kajiannya, KPK menemukan adanya potensi konflik kepentingan dalam penyaluran kuota KIP Kuliah, […]

expand_less