KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya potensi korupsi dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Temuan tersebut disampaikan melalui kajian Direktorat Monitoring KPK yang menyoroti sejumlah celah dalam tata kelola program bantuan pendidikan tersebut. Sabtu (18/4/2026)
Dalam hasil kajiannya, KPK menemukan adanya potensi konflik kepentingan dalam penyaluran kuota KIP Kuliah, khususnya pada jalur usulan masyarakat (usmas). Dari sampel yang diteliti, sebanyak 11 dari 16 perguruan tinggi swasta (PTS) atau sekitar 68,75 persen penerima kuota terbanyak diduga memiliki afiliasi dengan pejabat publik atau entitas politik.
“Alokasi kuota juga diberikan kepada institusi pengawas seperti BPK RI, yang berpotensi menciptakan moral hazard,” demikian disampaikan Direktorat Monitoring KPK dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).
Temuan ini menyoroti adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penentuan penerima manfaat program, yang seharusnya ditujukan bagi mahasiswa kurang mampu namun berprestasi.
VERIFIKASI LEMAH DAN TAK SERAGAM
Selain konflik kepentingan, KPK juga menemukan kelemahan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima KIP Kuliah. Mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi dinilai tidak seragam dan belum memenuhi standar yang memadai.
Dari hasil kajian, hanya sekitar 50 persen kampus dalam sampel yang melakukan visitasi lapangan untuk memastikan kelayakan penerima bantuan. Bahkan, proses tersebut dilakukan secara terbatas karena keterbatasan anggaran.
Kondisi ini membuka peluang terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan, di mana penerima yang tidak memenuhi kriteria tetap dapat memperoleh manfaat program.
SANKSI DINILAI TIDAK EFEKTIF
KPK juga menyoroti lemahnya penerapan sanksi terhadap perguruan tinggi yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan program KIP Kuliah. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa 11 dari 15 kampus yang bermasalah pada periode 2020–2023 masih menerima kuota KIP Kuliah jalur usmas pada tahun 2024.
Hal ini dinilai menunjukkan bahwa sistem sanksi yang ada belum memberikan efek jera, sehingga potensi pelanggaran terus berulang.
“Fakta ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan sanksi belum berjalan efektif dalam mencegah penyimpangan,” ujar KPK.
CELAH KEAMANAN SISTEM
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah kelemahan pada sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan program, yakni aplikasi SIM KIP-K. KPK menemukan adanya celah keamanan yang memungkinkan admin kampus mengakses akun mahasiswa.
Kondisi ini berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan praktik tidak terpuji, seperti pungutan liar atau pemotongan dana bantuan tanpa sepengetahuan penerima.
Selain itu, sistem yang memungkinkan satu akun diakses secara bersamaan dari berbagai perangkat juga dinilai melemahkan fungsi kontrol terhadap potensi penyalahgunaan.
INDIKASI PRAKTIK SUAP
Dalam kajiannya, KPK juga mengungkap adanya indikasi praktik suap dalam proses pengalokasian kuota KIP Kuliah jalur usmas. Tiga kampus dalam sampel penelitian mengaku pernah menerima tawaran alokasi kuota dengan imbalan tertentu.
Besaran imbalan yang disebutkan berkisar antara Rp5 juta hingga Rp8 juta per mahasiswa yang dijanjikan akan mendapatkan bantuan.
Temuan ini memperkuat dugaan adanya praktik koruptif yang melibatkan pihak tertentu dalam proses distribusi kuota, yang seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.
DUPLIKASI BANTUAN
Masalah lain yang diidentifikasi adalah adanya penerima KIP Kuliah yang juga mendapatkan bantuan lain, seperti program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Hal ini menunjukkan adanya duplikasi bantuan yang seharusnya dapat dihindari melalui sistem yang terintegrasi.
KPK menyebut temuan ini sejalan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2021, yang juga menemukan adanya tumpang tindih bantuan sosial di sejumlah daerah.
REKOMENDASI PERBAIKAN
Berdasarkan berbagai temuan tersebut, KPK memberikan lima rekomendasi utama untuk memperbaiki tata kelola program KIP Kuliah.
Pertama, pemerintah diminta melakukan reformasi regulasi dan tata kelola jalur usmas agar lebih transparan dan akuntabel. Kedua, perlu disusun pedoman verifikasi yang jelas serta dialokasikan anggaran khusus untuk memastikan proses validasi berjalan optimal.
Ketiga, KPK mendorong pembaruan arsitektur teknologi pada aplikasi SIM KIP-K guna menutup celah keamanan yang ada. Keempat, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi untuk mencegah duplikasi bantuan.
Kelima, KPK menekankan pentingnya penerapan mekanisme pengawasan berlapis serta sanksi tegas bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
PENUTUP
KPK menegaskan bahwa program KIP Kuliah memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, tata kelola yang transparan dan akuntabel menjadi kunci utama dalam memastikan program ini tepat sasaran.
Dengan adanya temuan ini, KPK berharap seluruh pemangku kepentingan dapat segera melakukan perbaikan agar potensi penyimpangan dapat diminimalisir dan manfaat program benar-benar dirasakan oleh pihak yang berhak. (Zulfikar/KBO Babel)
